“Kami ingin mendapatkan masukan, rekomendasi, serta usulan yang dapat langsung ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait. Melalui forum ini, penyelenggara pelayanan bisa menyusun rencana perbaikan dengan jangka waktu yang jelas serta komitmen nyata dalam menindaklanjuti rekomendasi yang ada,” ungkap Wulandari.
Ia menambahkan, tujuan utama forum ini adalah meningkatkan kualitas pelayanan Disdukcapil dan DPMPTSP, yang memang sering bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan hingga proses perizinan usaha.
Baca Juga:
Pemkab Muara Enim Sidak Harga Beras, Siapkan Operasi Pasar untuk Redam Kenaikan
FKP ini juga menjadi bukti nyata bahwa Pemkab Muara Enim tidak hanya berorientasi pada regulasi semata, tetapi juga membuka ruang dialog dengan publik. Dengan begitu, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan prima yang sesuai dengan visi besar Muara Enim untuk mewujudkan pemerintahan yang membara, Muara Enim Bankit, Rakyat Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan.
Forum yang berlangsung interaktif ini menghasilkan sejumlah catatan penting, mulai dari kebutuhan peningkatan sarana digitalisasi layanan, percepatan waktu pelayanan, hingga peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Semua masukan ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.
Dengan terselenggaranya FKP ini, Pemkab Muara Enim menegaskan komitmennya bahwa pelayanan publik bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan hak dasar masyarakat yang harus dijamin dengan kualitas terbaik.
(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
Baca Juga:
Bupati Nias Barat Koordinasi ke KemenPAN-RB Terkait P3K, Ini Kata Deputi SDM
