Perkenalan tersebut berlangsung dalam rangkaian acara pelepasan pejabat eselon II yang memasuki masa purna tugas, sekaligus menjadi momentum awal bagi kepemimpinan baru di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.

Joni Efendi menegaskan, pihaknya siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan guna mendukung percepatan pembangunan, khususnya di sektor pertanahan yang memiliki peran strategis dalam kepastian hukum dan investasi daerah.

“Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Menurutnya, koordinasi yang solid antara Kantor Pertanahan dan pemerintah daerah akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, Joni menyampaikan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim akan terus mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini menjadi bagian dari komitmen institusi dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyambut baik kehadiran Kepala Kantor Pertanahan yang baru dan berharap sinergi yang terjalin dapat semakin memperkuat pelayanan publik serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dengan langkah tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem pelayanan yang lebih baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Monitoring tersebut dilaksanakan pada Kamis (7/5/2026) dengan menyasar beberapa sekolah, yakni SD Negeri 6 Lawang Kidul, SD Negeri 4 Lawang Kidul, SMK Mutiara, serta SMP Negeri 2 Lawang Kidul. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses, mulai dari pengolahan makanan di dapur hingga distribusi kepada siswa, berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Dari hasil pemantauan di lapangan, seluruh rangkaian kegiatan MBG dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Baik dari sisi kualitas makanan, ketepatan waktu distribusi, hingga penerimaan oleh para siswa dinilai sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Kepala SD Negeri 6 Lawang Kidul, Juniarti, mengungkapkan bahwa program MBG selama ini telah memberikan dampak positif bagi para siswa di sekolahnya. Ia menilai pelaksanaan program berjalan baik dan belum ditemukan kendala berarti sejak pertama kali diterapkan.

“Program MBG yang sudah berjalan selama ini sudah baik, belum ada kendala. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak dapur untuk memastikan semuanya tetap berjalan optimal,” ujar Juniarti.

Sementara itu, perwakilan Yayasan SJAS, Sigit Eko Raharjo, menegaskan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari komitmen yayasan dalam menjaga kualitas program. Ia menyebutkan, pengawasan dilakukan secara berkala untuk memastikan distribusi makanan bergizi benar-benar tepat sasaran dan sesuai standar.

“Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan distribusi berjalan dengan baik, mulai dari dapur hingga sampai ke penerima manfaat. Kami ingin memastikan program ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi para siswa,” jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, sekaligus meningkatkan konsentrasi dan kualitas belajar siswa. Dengan pengawasan yang konsisten, diharapkan program ini dapat terus berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, khususnya di wilayah Lawang Kidul.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Penghargaan tersebut ditandatangani oleh General Manager PLN UID S2JB, Diksi Erfani Umar, dan diserahkan oleh Manager PLN UP3 Lahat, Agus Priyanto, kepada Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra, yang didampingi Kasat Reskrim AKP Muhamad Andr.

Agus mengatakan, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi PLN atas langkah cepat kepolisian dalam menangani pencurian aset kelistrikan yang berdampak langsung terhadap pelayanan listrik kepada masyarakat.

“Ini bentuk terima kasih kami kepada Polres Muara Enim atas respons cepat dalam mengungkap kasus pencurian kabel yang berpotensi mengganggu keandalan sistem kelistrikan,” ujar Agus.

Ia menjelaskan, wilayah kerja PLN UP3 Lahat mencakup sejumlah daerah di Sumatera Selatan, seperti Kabupaten Lahat, Kota Pagar Alam, Kabupaten Muara Enim, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Dengan cakupan wilayah yang luas, potensi gangguan, termasuk pencurian aset, menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Menurut Agus, pencurian kabel tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berisiko mengganggu distribusi listrik kepada masyarakat.

“Kerugian akibat pencurian dan perusakan aset cukup besar, serta dapat mengganggu pasokan listrik. Karena itu, kami terus memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum,” katanya.

PLN juga akan meningkatkan patroli serta sosialisasi kepada masyarakat agar turut berperan aktif menjaga aset kelistrikan. Masyarakat diminta segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan di sekitar infrastruktur listrik.

Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Hendri Syaputra menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan PLN. Ia menyebut penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk meningkatkan kinerja.

“Kami berterima kasih atas penghargaan ini. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Hendri.

Ia menambahkan, sinergi antara kepolisian dan PLN akan terus diperkuat guna mencegah tindak kejahatan terhadap aset negara, khususnya di sektor kelistrikan.

Sebelumnya, Tim Rajawali Satreskrim Polres Muara Enim berhasil menangkap dua pelaku pencurian kabel listrik sepanjang 8.000 meter milik proyek jaringan PLN di Kabupaten Muara Enim pada Minggu (3/5/2026).

Kedua pelaku, Endang Hariansyah (30) dan Ari (25), warga Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, diketahui melakukan pencurian di Desa Karang Raja pada April 2026. Hasil penjualan kabel tersebut digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu dan bermain judi daring.

Akibat kejadian tersebut, PLN mengalami kerugian sekitar Rp345 juta. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Wali Kota Palembang Ratu Dewa di Palembang, Jumat (8/5/2026), mengatakan bahwa evaluasi ini tidak hanya menyasar personel di lapangan, tetapi menyentuh seluruh jajaran struktur organisasi di internal Dinas Perhubungan.

"Seluruh jajaran saya evaluasi, mulai dari Kepala Dinas, pejabat administrator, hingga petugas di lapangan tanpa terkecuali. Saya ingin memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali karena menyangkut keselamatan masyarakat dan kredibilitas instansi," kata Ratu Dewa.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim internal, terdapat indikasi kuat pelanggaran prosedur operasional standar (SOP) dalam kegiatan yang dilakukan para oknum petugas tersebut. Oleh karena itu, langkah tegas diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Ratu Dewa mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sanksi berat bagi mereka yang terbukti bersalah. Setidaknya ada lima orang petugas yang diusulkan untuk dijatuhi sanksi pemberhentian, dari total 19 anggota diduga terlibat, sisanya diterapkan sanksi administrasi.

"Sudah ada usulan sanksi lima orang untuk pemecatan. Mereka dinilai melakukan pelanggaran berat yang mengakibatkan kerugian," ujarnya.

Namun, ia menambahkan karena para petugas itu merupakan PPPK, maka diperlukan persetujuan teknis oleh BKN (Badan Kepegawaian Negara) Regional 7.

"Jika sudah ada persetujuan teknis maka akan saya tandatangani," jelasnya.

Sebelumnya, sebuah video kecelakaan beruntun di Palembang menjadi viral di media sosial setelah diduga dipicu oleh aktivitas razia kendaraan oleh oknum Dishub yang dilakukan di lokasi yang tidak semestinya dan tanpa surat perintah resmi.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Inisiatif tersebut digagas Rini Setia Budi (51), yang resah melihat lahan kosong di lingkungannya kerap dimanfaatkan untuk aktivitas negatif. Alih-alih berdiam diri, Rini mengajak para ibu rumah tangga setempat untuk bergerak melalui pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT) Bougenville sejak 2020.

Awalnya, keterbatasan pengetahuan di bidang pertanian menjadi tantangan utama. Namun, upaya tersebut mendapat dukungan dari Pertamina EP (PEP) Limau Field, bagian dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4, melalui program Pertanian Sehat Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan (Niat Mila).

Melalui program tersebut, anggota KWT Bougenville mendapatkan pelatihan pertanian organik serta bantuan sarana dan prasarana. Hasilnya, lahan yang sebelumnya tak terurus kini ditanami berbagai komoditas seperti kangkung, sawi, hingga buah markisa.

Tak hanya itu, kelompok yang beranggotakan 20 perempuan tersebut juga mengembangkan tanaman obat keluarga (toga) seperti kunyit, jahe, kencur, laos, cassia, dan lidah buaya. Produksi pangan mandiri ini mampu menekan pengeluaran rumah tangga warga hingga Rp500 ribu per bulan.

Transformasi tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pangan. Dengan pendampingan lanjutan dari PEP Limau Field, KWT Bougenville berhasil mengolah hasil panen menjadi produk bernilai tambah. Sedikitnya 18 produk telah dihasilkan, di antaranya minuman serbuk Serjale (serai jahe lemon), Kunwak (kunyit temulawak), serta minuman segar Verranas berbahan lidah buaya dan nanas.

Dari usaha tersebut, kelompok kini mampu menghasilkan tambahan pendapatan sekitar Rp1,5 juta per bulan yang dikelola sebagai kas bersama.

Rini mengaku, perubahan yang terjadi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga menghadirkan ruang yang lebih aman dan sehat bagi anak-anak di lingkungannya.

Sementara itu, Manager Community Involvement and Development (CID) PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Iwan Ridwan Faizal, menyatakan bahwa keberhasilan KWT Bougenville menjadi contoh nyata efektivitas program pemberdayaan berbasis masyarakat.

Menurutnya, program Niat Mila dirancang untuk mendorong kemandirian pangan sekaligus memperkuat aspek sosial dan lingkungan. “Kami ingin memastikan kehadiran perusahaan memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Pendekatan pemberdayaan yang dijalankan PHR Zona 4 Limau Field menitikberatkan pada keberlanjutan, tidak sekadar bantuan sesaat. Program tersebut mengintegrasikan peningkatan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan penguatan struktur sosial sebagai fondasi pembangunan masyarakat yang mandiri.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Besemah Dua, Rabu (6/5/2026), dengan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis, serta perwakilan SPPG dan KDMP.

Kepala DPMPTSP Kota Pagar Alam, Rano Fahlesi, menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut atas maraknya bangunan yang belum mengantongi izin PBG.

“Menindaklanjuti maraknya pelanggaran terhadap izin PBG, kami sudah melakukan rapat koordinasi bersama OPD teknis dan pihak terkait,” ujar Rano.

Menurutnya, bangunan SPPG dan KDMP yang merupakan bagian dari program strategis nasional tetap akan difasilitasi percepatan pengurusan izinnya, namun tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku.

“Untuk bangunan SPPG dan KDMP, kita dorong percepatan pengurusan PBG, tetapi tetap harus sesuai regulasi. Ini penting agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelasnya.

Selain fokus pada bangunan program pemerintah, DPMPTSP juga mengingatkan seluruh pelaku usaha dan pemilik bangunan komersial di Kota Pagar Alam agar segera melengkapi izin PBG.

Rano menegaskan, kepatuhan terhadap perizinan bukan hanya kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, serta diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan tata ruang kota yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

“Kami mengimbau kepada seluruh pemilik bangunan, baik pemerintah maupun swasta, untuk segera mengurus PBG. Ini demi ketertiban dan kepastian hukum,” tegasnya.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Pagar Alam berharap seluruh pembangunan yang berjalan dapat sesuai dengan regulasi, sekaligus mendukung kelancaran program strategis nasional di daerah.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Adapun pejabat yang mengalami rotasi yakni jabatan Kabagren yang sebelumnya dijabat AKP Zaldi Jaya kini digantikan AKP Gunawan. Kemudian Kasatreskrim dari Iptu Heriyanto diserahterimakan kepada AKP Angga Kurniawan, serta posisi Kasatlantas dari AKP Herman kini diemban AKP Windya Feilena.

Upacara sertijab berlangsung khidmat dan dihadiri oleh jajaran pejabat utama Polres Pagar Alam, para Kapolsek, serta personel kepolisian setempat.

Dalam amanatnya, Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada menyampaikan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam organisasi Polri sebagai bentuk penyegaran sekaligus pengembangan karier personel.

“Serah terima jabatan ini adalah bagian dari dinamika organisasi Polri dalam rangka meningkatkan kinerja, penyegaran, serta pembinaan karier anggota. Saya berharap pejabat yang baru dapat segera menyesuaikan diri dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab,” tegas Kapolres.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Polres Pagar Alam.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada pejabat lama atas loyalitas dan kinerja yang telah diberikan. Semoga pengalaman yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk tugas selanjutnya,” ujarnya.

Kepada pejabat baru, Kapolres menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

“Segera kenali wilayah tugas, pahami karakteristik masyarakat, dan bangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen. Utamanya bagi fungsi reserse dan lalu lintas, saya minta untuk terus meningkatkan pelayanan, penegakan hukum yang humanis, serta menjaga kepercayaan publik terhadap Polri,” tambahnya.

Kapolres juga mengingatkan seluruh jajaran agar terus menjaga soliditas internal dan bekerja secara maksimal dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di Kota Pagar Alam.

Dengan pergantian ini, diharapkan kinerja Polres Pagar Alam semakin optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta mampu menjawab tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Pergantian ini bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi juga menjadi momentum melanjutkan tren kinerja positif yang telah dibangun sebelumnya. Handry Uswander meninggalkan jejak capaian yang cukup kuat, terutama dalam percepatan program strategis dan pembenahan layanan pertanahan.

Salah satu yang paling menonjol adalah keberhasilan dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini menjadi ujung tombak pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat. Di Muara Enim, pelaksanaannya berjalan dengan capaian yang signifikan.

Tak kalah penting, persoalan klasik berupa tunggakan pelayanan pertanahan juga berhasil dituntaskan. Berdasarkan data Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan laporan Kementerian ATR/BPN, tunggakan sejak 2014 hingga 2025 telah diselesaikan. Ini menjadi indikator nyata adanya perbaikan sistem kerja yang lebih efektif.

Percepatan tersebut tidak terjadi secara instan. Penguatan koordinasi internal, evaluasi rutin, hingga peningkatan disiplin kerja menjadi kunci utama. Hasilnya, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel.

Capaian ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap legalitas lahan, kehadiran layanan yang responsif menjadi sangat krusial.

Kini, estafet kepemimpinan berada di tangan Joni Efendi. Tantangan ke depan tidak ringan. Selain menjaga capaian yang sudah ada, ia juga dituntut menghadirkan inovasi baru agar pelayanan semakin adaptif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dengan fondasi yang sudah terbentuk, Kantor Pertanahan Muara Enim optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas layanan. Komitmen terhadap profesionalisme, transparansi, dan pelayanan prima menjadi kunci dalam menjawab harapan masyarakat ke depan.

(Redaktur : Hendrik Isnaini R)
 

Bertempat di Aula Hotel Griya Sintesa, Sabtu (2/5/2026), rakor dibuka langsung oleh Bupati Muara Enim, Edison. Dalam arahannya, Edison menegaskan bahwa pendidikan tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Peran masyarakat dan keluarga, menurutnya, justru menjadi penentu utama keberhasilan.

Tema yang diangkat, “Penguatan Partisipasi Masyarakat terhadap Pembangunan Pendidikan menuju Muara Enim Membara,” terasa relevan. Di tengah berbagai persoalan pendidikan, mulai dari kualitas hingga pemerataan, keterlibatan publik masih kerap menjadi titik lemah.

Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Dr. H. Supadmi Kohar, M.M., C.Ht., C.PHt., menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pendidikan formal dan nonformal. Ia menilai, masyarakat tidak lagi bisa diposisikan sebagai penonton. “Masyarakat harus menjadi bagian dari solusi,” tegasnya dalam forum tersebut.

Dari sisi regulasi, Mutmainah, S.H., M.H., dari Bagian Hukum Setda Pemkab Muara Enim, menyampaikan bahwa ruang partisipasi sebenarnya sudah terbuka. Persoalannya bukan pada aturan, melainkan implementasi di lapangan yang masih belum maksimal.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Muara Enim, H. Sartimin, melihat rakor ini sebagai momentum untuk mengumpulkan suara dari berbagai pihak. Mulai dari koordinator wilayah pendidikan, K3S, MKKS, PKBM, perguruan swasta, hingga kepala desa, lembaga adat, yayasan pendidikan, guru, dan kepala sekolah.

Diskusi yang dipandu Dr. Yusnawati berlangsung dinamis. Beragam masukan mencuat, dari kebutuhan penguatan peran orang tua hingga pentingnya kolaborasi lintas sektor. Semua itu, kata Sartimin, akan dirangkum menjadi rekomendasi kepada Bupati Muara Enim.

Ketua panitia, Drs. H. Harry Murtiono, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari fungsi Dewan Pendidikan sebagai pendukung, pemberi pertimbangan, mediator, sekaligus pengontrol kebijakan pendidikan.

Kesimpulan rakor cukup tegas: pendidikan tidak akan maju jika berjalan sendiri-sendiri. Ada tiga pilar yang harus bergerak bersama, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tanpa itu, jargon peningkatan kualitas pendidikan hanya akan berhenti sebagai wacana.

Rakor Hardiknas 2026 di Muara Enim setidaknya memberi pesan jelas: pendidikan adalah urusan bersama. Bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab semua.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Bukan sekadar bagi-bagi mushaf, program ini punya misi lebih dalam: membangun kader tutor sebaya untuk pembelajaran tahsin. Artinya, siswa tidak hanya belajar membaca Al-Qur’an, tapi juga dilatih menjadi “guru kecil” bagi teman-temannya.

Di bawah bimbingan Ustadz Sandi Septiandi, para siswa mulai ditempa agar mampu membaca Al-Qur’an sesuai kaidah tajwid. Metode ini dinilai efektif karena siswa cenderung lebih nyaman belajar dengan teman sebaya.

Kepala SD Islam Al-Madinah, Sadar, S.S., menyambut baik bantuan tersebut. Ia memastikan mushaf yang diterima akan digunakan secara maksimal dalam proses pembelajaran. “Terima kasih kepada para donatur. Semoga ini menjadi amal jariah yang terus mengalir,” ujarnya.

Saat ini, SD Islam Al-Madinah memiliki 155 siswa dengan dukungan 20 guru dan tenaga kependidikan. Sekolah ini memang fokus pada pembinaan karakter religius. Targetnya tidak main-main: siswa mampu membaca Al-Qur’an dengan baik, hafal minimal empat juz, memahami hadis pilihan, hingga terbiasa mengamalkan doa harian.

Ketua Yayasan Mutiara Enim, Winarto, mengungkapkan, gerakan ini berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya angka buta aksara Al-Qur’an di Indonesia. Mengutip data Kementerian Agama RI akhir 2024, angkanya masih sekitar 72,25 persen.

“Ini bukan angka kecil. Penyebabnya beragam, mulai dari keterbatasan mushaf, kurangnya guru mengaji, hingga belum optimalnya peran semua pihak,” jelasnya.

Karena itu, menurut Winarto, pendekatan tutor sebaya menjadi salah satu solusi yang realistis dan mudah diterapkan di sekolah. Selain mempercepat proses belajar, cara ini juga menumbuhkan rasa percaya diri siswa.

“Kalau satu siswa bisa membimbing satu atau dua temannya, dampaknya bisa berlipat,” tambahnya.

Ke depan, Yayasan Mutiara Enim membuka peluang bagi sekolah lain yang ingin mengembangkan program serupa. Dukungan mushaf dan pembinaan siap diberikan, selama ada komitmen dari sekolah untuk menjalankannya secara berkelanjutan.

Gerakan ini mungkin terlihat sederhana. Namun, dari lembar demi lembar mushaf yang dibaca, harapannya lahir generasi yang tidak hanya mampu membaca Al-Qur’an, tetapi juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Data yang dihimpun menunjukkan, sedikitnya terdapat 34 bangunan yang belum memiliki legalitas PBG. Rinciannya, sebanyak 21 bangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta 13 bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kondisi ini memicu sorotan terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pagar Alam, yang dinilai belum optimal dalam pengawasan dan penegakan aturan perizinan bangunan gedung.

PBG sendiri merupakan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, serta diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

Kepala DPMPTSP Kota Pagar Alam, Rano Fahlesi yang baru seminggu menjabat, belum memberikan penjelasan rinci terkait maraknya bangunan tanpa izin tersebut. Saat dikonfirmasi, ia menyatakan pihaknya masih perlu melakukan koordinasi lintas instansi.

“Kami harus berkoordinasi dengan yang membidangi dan juga Dinas PUTR sebagai pelaksana teknis untuk PBG,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) melalui Bidang Cipta Karya mengungkapkan bahwa dari total bangunan yang ada, baru sebagian kecil yang telah mengurus izin.

“Ada dua dapur MBG yang sudah memiliki PBG dan satu yang sudah berkoordinasi. Untuk KDMP belum ada sama sekali,” ungkap perwakilan bidang tersebut.

Minimnya kepatuhan terhadap regulasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keselamatan, kelayakan bangunan, serta potensi pelanggaran administratif. Selain itu, kondisi ini juga dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang justru berasal dari program pemerintah sendiri.

Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap regulasi, bukan justru menjadi pelanggar.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah tegas atau sanksi yang diumumkan terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki PBG tersebut. Publik pun menanti komitmen pemerintah daerah dalam menertibkan persoalan ini sekaligus memastikan seluruh pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi pada pukul 04.36 WIB dengan magnitudo 2,4 dan berpusat di wilayah Tanggamus. Dalam catatan BMKG sepanjang Januari hingga April 2026, terdapat 62 kejadian gempa di kawasan Sumatera bagian selatan dan Selat Sunda, dengan magnitudo berkisar antara 1,3 hingga 4,7.

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah ini memang berada dalam aktivitas tektonik yang dinamis. Tren kegempaan juga memperlihatkan peningkatan relatif stabil, dengan puncak aktivitas pada Maret 2026 yang mencapai sekitar enam kejadian per minggu.

Secara geografis, Indonesia terletak di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas tektonik tertinggi di dunia. Khusus Sumatera bagian selatan, aktivitas kegempaan dipengaruhi oleh tiga sistem utama, yakni Zona Subduksi Sunda, Sesar Sumatera Segmen Semangko, dan basin Selat Sunda.

Interaksi ketiga sistem tersebut menjadi pengendali utama aktivitas seismik di Lampung dan sekitarnya. Dominasi gempa berkekuatan kecil hingga menengah mencerminkan proses pelepasan tegangan batuan akibat pergerakan alami kerak bumi.

PGE menegaskan, dengan karakteristik tersebut, gempa yang dirasakan masyarakat merupakan fenomena alam yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan aktivitas panas bumi di Ulubelu.

General Manager PGE Area Ulubelu, Edy Sudarmadi, mengatakan seluruh kegiatan operasional dilakukan sesuai standar teknis dan keselamatan yang ketat.

“Gempa yang terjadi merupakan fenomena alam karena Indonesia berada di jalur cincin api dan dekat dengan zona patahan aktif. Aktivitas operasi kami dilaksanakan sesuai standar keselamatan dan terus dimonitor secara ketat. Hingga saat ini tidak terdapat indikasi bahwa kegiatan geothermal menyebabkan gempa seperti yang dirasakan masyarakat,” ujar Edy dalam keterangan resmi, Senin (4/5/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan tetap merujuk pada sumber resmi.

Menurut PGE, operasional panas bumi memanfaatkan reservoir yang berada jauh di bawah permukaan tanah dan dijalankan melalui kajian geologi, geofisika, serta geokimia secara menyeluruh. Selain itu, perusahaan menerapkan sistem pemantauan berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses berjalan aman.

PGE Area Ulubelu memastikan operasional tetap berlangsung normal dengan mengedepankan aspek keselamatan masyarakat, pekerja, dan lingkungan. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait serta melakukan pemantauan secara real time guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Sumur yang berlokasi di Struktur Tanjung Miring Barat tersebut tajak pada 29 Maret 2026 dan komplesi selesai pada 18 April 2026. Berdasarkan uji alir awal (initial flow test) pada 23 April 2026, sumur TMB-028 menunjukkan kemampuan produksi 369 barel minyak per hari (BOPD).

Keberhasilan pengembangan sumur ini menjadi suntikan bagi produksi minyak di PEP Limau Field. Per 28 April, lapangan tersebut mencatatkan produksi minyak 5.870 BOPD, melampaui target April 2026, yakni 4.764 BOPD.

"Tambahan produksi dari sumur TMB-028 menambah kontribusi PEP Limau Field terhadap ketahanan energi nasional. Keberhasilan pengembangan ini menjadi bukti komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan energi untuk negeri melalui operasi yang andal dan berkelanjutan," kata Senior Manager PEP Limau Field Abdul Rachman Para Buana.

Pengembangan sumur TMB-028 dilakukan oleh tim Subsurface Development Area 2 PEP Zona 4 berdasarkan interpretasi seismic dari akuisisi penambahan Data 3D Kalyca. Sumur ini adalah sumur pengembangan Final Investment Decision (FID) Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur.

TMB-028 menambah panjang daftar keberhasilan pengembangan sumur di Tanjung Miring Barat dalam beberapa bulan terakhir. Pencapaian ini akan menjadi modal PEP Zona 4 untuk terus melakukan inovasi dalam pengembangan sumur di Struktur Tanjung Miring Barat.

"Kami akan melakukan pengembangan serupa melalui pengeboran dua sumur di Tanjung Miring Barat pada 2027 untuk menargetkan reservoir yang sama seperti TMB-028," ucap Senior Manager Subsurface Development and Planning Reza Nur Ardianto.

Keberhasilan pengeboran di Pertamina EP Adera tak hanya buah kerja keras pekerja hulu migas, tapi juga berkat dukungan pemerintah daerah setempat di level kabupaten hingga desa. Sosialisasi tajak sumur dilakukan pada 6 Januari 2026 dengan menghadirkan Kepala Desa Tanjung Miring Amrul sebagai perwakilan masyarakat sekitar.

Dengan terus bersinergi bersama pemerintah dan masyarakat, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar maupun tuntutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Dalam mendukung target produksi migas nasional, Pertamina EP Zona 4 tidak hanya bersinergi dengan para pemangku kepentingan, namun juga terus berkomitmen, dan senantiasa mengutamakan aspek HSSE, yakni kesehatan (health), keamanan (security), Keselamatan (safety) dan Lingkungan (environment).

Tentang PHR Regional Sumatra Zona 4
PHR Regional Sumatra Zona 4, Subholding Upstream Pertamina, mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.

PHR Regional Sumatra Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Kota Pagar Alam, Ahmad Ali Ramadhan, Senin (4/5/2026), menyusul fakta bahwa hingga saat ini belum satu pun dari 21 KDMP yang tengah dibangun di Kota Pagar Alam mengantongi izin PBG.

Menurut Ahmad, pihaknya sebagai fasilitator, pembina, sekaligus pengawas dalam program KDMP akan segera mengambil langkah koordinatif agar seluruh pengelola koperasi dapat memenuhi ketentuan tersebut.

“Kami akan berkoordinasi agar seluruh KDMP yang sedang dibangun segera mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Ahmad.

Ia menegaskan, meskipun KDMP merupakan program pemerintah yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, aspek legalitas tetap tidak bisa diabaikan.

“Walaupun ini program pemerintah, tetap harus mengikuti regulasi yang ada. Semua bangunan wajib memiliki PBG sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum,” tambahnya.

Ahmad menjelaskan, kewajiban tersebut telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja di sektor bangunan gedung, serta diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2023 tentang Persetujuan Bangunan Gedung.

Lebih lanjut, ia berharap para pengelola KDMP dapat segera melengkapi seluruh dokumen perizinan agar tidak menimbulkan kendala di kemudian hari, baik dari sisi operasional maupun pengawasan.

“Legalitas ini penting agar operasional koperasi ke depan berjalan aman, tertib, dan tidak menimbulkan persoalan hukum,” tegasnya.

Program pembangunan KDMP sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi berbasis desa dan kelurahan. Di Kota Pagar Alam, pembangunan koperasi tersebut saat ini terus berjalan dan ditargetkan dapat segera beroperasi secara optimal.

Namun demikian, pemerintah daerah mengingatkan bahwa percepatan pembangunan harus tetap diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi, guna memastikan keberlanjutan program dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Pertamina EP (PEP) Pendopo Field, bagian dari PHR Zona 4, datang ke SMA PGRI Talang Ubi, PALI pada 27 Februari 2026. Sedari pagi, murid-murid kelas XII nampak antusias. Celoteh obrolan bahwa Pertamina akan datang untuk berbagi pengetahuan tentang industri minyak dan gas (migas) terdengar di ruang-ruang kelas.

Dalam sesi edukasi ini, ada Perwira/Pertiwi Pertamina yang memberi wawasan operasi hulu migas yang ada di wilayah tersebut. Meniupkan rasa bangga ke dada, bahwa daerahnya merupakan bagian bumi pertiwi yang kaya akan sumber daya alam.  Selanjutnya, akan dikenalkan profesi-profesi yang dibutuhkan di industri ini. Mulai dari ahli geologi, insinyur pengeboran, insinyur perminyakan, spesialis logistik, analis data, hingga humas.

Edukasi disampaikan melalui pembelajaran interaktif, para murid antusias terlibat dan bertanya. "Seru! Kakak pematerinya asik, banyak kasih kuis berhadiah. Jadi tahu ternyata bensin yang ada di motor kita itu sudah diproses panjang banget tahapannya, mulai dari dicari, dibor, disuling di kilang, baru dikirim ke SPBU," kata Wisnu, salah satu siswa di SMA PGRI Talang Ubi.

Dari edukasi-edukasi semacam inilah, PHR mendorong generasi muda menjadi penerus untuk mengelola sumber daya alam Indonesia. Memercikkan mimpi, serta semangat belajar yang menyala.

"Kepo dan tertarik bekerja di Pertamina karena bisa bekerja di laut, di kilang, keliling Indonesia. Jadi motivasi buat lebih serius belajar IPA supaya tercapai," ucapnya.

Cerita serupa juga tampak pada kuliah umum industri migas di Universitas Baturaja, Ogan Komering Ulu (OKU), November tahun lalu. Lebih dari seratus mahasiswa menunjukkan antusiasme saat tim Pertamina Hulu Energi (PHE) Ogan Komering berbagi ilmu meliputi gambaran industri hulu migas, peran migas dalam ketahanan energi nasional, proses operasional, serta peluang karier di sektor energi.

Anak-anak muda beralmamater oranye berlomba-lomba mengacungkan tangan. Mereka berebut menyampaikan pertanyaan kepada perwakilan Pertamina yang hadir.  Edukasi migas tersebut pun diapresiasi pihak kampus. Rektor Universitas Baturaja Lindawati mengatakan sinergi antara akademisi dan industri seperti ini memberikan nilai tambah bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

"Mereka tidak hanya mendapatkan teori di kelas, tetapi juga wawasan industri yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja,” kata Lindawati.

PHR Zona 4 telah melaksanakan edukasi migas untuk pelajar dan mahasiswa sebanyak tiga kali pada 2025 di PALI, Prabumulih, dan Ogan Komering. Kegiatan berbagi ilmu itu dilanjutkan tahun ini dan telah dilaksanakan di PALI pada Februari 2026.

Kegiatan serupa akan kembali dilaksanakan di dua titik di Kota Prabumulih pada pertengahan Mei 2026 mendatang. Rangkaian acara edukasi migas juga akan dilaksanakan di wilayah-wilayah kerja PHR Zona 4 lainnya sepanjang 2026.

Kegiatan edukasi migas tersebut merupakan bagian dari sosialiasi edukasi publik yang dilaksanakan oleh tim Stakeholder Relations PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4. Selain edukasi migas untuk pelajar dan mahasiswa, ada kegiatan mengajar, sosisaliasi pengeboran, sosialiasi kegiatan operasi.

"Kami menyelenggarakan kegiatan edukasi migas secara rutin sebagai bentuk kontribusi dalam pendidikan generasi muda, khususnya terkait industri migas. PHR Zona 4 berkomitmen untuk terus tumbuh bersama masyarakat di sekitar wilayah operasi," kata Manager Relations PHR Zona 4 Frans Alexander Hukom.

PHR Zona 4 juga berkontribusi di bidang pendidikan dengan melaksanakan program Beasiswa Non-Ikatan Dinas. Berkolaborasi dengan Politeknik Akamigas Palembang, tim Community Involvement and Development (CID) PHR Zona 4 memberi beasiswa bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi berprestasi secara akademis.

Pelajar-pelajar yang terpilih mendapatkan biaya pendidikan dan bimbingan selama menjalani pendidikan di Akamigas Palembang. Program ini telah dilaksanakan sejak 2014 dan akan kembali dilanjutkan tahun 2026 ini untuk memastikan talenta-talenta terbaik di sekitar wilayah operasi mendapatkan akses pendidikan tinggi.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kabag Ops Polrestabes Palembang AKBP Budi Santoso disela kegiatan yang dilaksanakan di Gedung DPRD Sumsel di Palembang, Jumat (1/5/2026), mengatakan layanan kesehatan yang tersedia mulai dari pemberian vitamin hingga obat-obatan untuk para buruh agar bisa tetap prima selama aksi massa.

"Bagi yang membutuhkan layanan kesehatan, silakan ke stand yang sudah disiapkan, layanan ini dari anda untuk anda," katanya.

Selain itu, para petugas juga membagikan air mineral gratis kepada para buruh, layanan unit ambulance juga standby untuk digunakan.

Adapun kegiatan May Day di Palembang diramaikan sekitar seribuan buruh dari sejumlah aliansi.

Aksi massa dimulai dari pelataran Benteng Kuto Besak (BKB) mulai pukul 13:00 WIB, kemudian melakukan long march dan konvoi dan tiba di gedung DPRD Sumsel sekitar pukul 15:20 WIB.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Tongkat estafet kepemimpinan resmi berpindah dari Handry Uswander kepada Joni Efendi. Nama terakhir bukan sosok baru dalam tata kelola pertanahan di Sumatera Selatan. Sebelum dipercaya memimpin di Muara Enim, Joni Efendi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih. Pengalaman itu menjadi bekal penting untuk menghadapi kompleksitas persoalan agraria di wilayah yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam besar sekaligus dinamika kepemilikan lahan yang beragam.

Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Rahmat, bersama jajaran pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Rahmat menekankan pentingnya kesinambungan kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ia juga memberikan apresiasi kepada para pejabat yang berpindah tugas atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama ini.

Bagi Handry Uswander, masa jabatan sekitar 2,5 tahun di Muara Enim meninggalkan catatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah berbagai tantangan, ia mampu mendorong percepatan program strategis nasional, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini menjadi tulang punggung pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.

Pada 2024, capaian Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim bahkan melampaui target. Dari target 3.500 sertipikat, realisasi mencapai 3.708 sertipikat hingga awal Juni. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja administratif, tetapi juga menggambarkan meningkatnya akses masyarakat terhadap legalitas aset yang selama ini kerap menjadi sumber konflik.

Tak berhenti di situ, program redistribusi tanah yang semula tidak masuk dalam agenda daerah justru berhasil direalisasikan. Sebanyak 750 sertipikat hak atas tanah diterbitkan melalui program tersebut. Capaian ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperlihatkan sinergi lintas sektor yang berjalan efektif.

Memasuki 2025, tantangan baru muncul. Target PTSL yang semula dipatok 4.500 bidang harus disesuaikan menjadi 2.500 bidang akibat efisiensi anggaran dan evaluasi program. Meski demikian, capaian tersebut tetap menjadi indikator bahwa kinerja pelayanan pertanahan mampu beradaptasi di tengah keterbatasan.

Di luar capaian angka, Handry juga mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan yang selama ini identik dengan proses panjang dan rawan praktik tidak transparan.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah pemerintah pusat dalam menata ulang sistem pelayanan kesehatan nasional, khususnya terkait standar layanan, sistem rujukan, dan mekanisme pembiayaan berbasis diagnosis. Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebagai salah satu daerah uji coba sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara luas di Indonesia.

Tim verifikator dipimpin Direktur Pelayanan Klinis Kemenkes, dr. Obrin Parulian, bersama perwakilan lintas instansi, antara lain Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, serta BPJS Kesehatan. Sejumlah organisasi profesi dan asosiasi rumah sakit juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Proses verifikasi mencakup penilaian terhadap kesiapan rumah sakit dalam memenuhi standar klasifikasi, implementasi KRIS, serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi sebagai penunjang sistem iDRG. Selain itu, tim melakukan pengecekan terhadap data pendukung, seperti ketersediaan alat kesehatan, sumber daya manusia medis, dan dokumen penetapan kelas rawat inap standar.

Direktur RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim, H. Selamat Oku Asmana, mengatakan bahwa verifikasi ini menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam mengikuti arah kebijakan nasional di sektor kesehatan.

“Melalui proses ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek layanan telah sesuai standar, baik dari sisi fasilitas, SDM, maupun sistem informasi. Ini bagian dari komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihak rumah sakit akan terus melakukan pembenahan secara berkelanjutan guna mendukung implementasi kebijakan kesehatan yang lebih terintegrasi dan berbasis data.

Melalui kegiatan ini, diharapkan RSUD Dr. H. Mohamad Rabain Muara Enim dapat memperkuat tata kelola layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kesiapan dalam menghadapi transformasi sistem pelayanan kesehatan nasional.

(Redaksi: Hendrik Isnaini R)
 

Kepala Satgas MBG Kota Pagar Alam, Jefry Zulfikar, menegaskan bahwa pemenuhan standar tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam menjamin kualitas layanan serta keamanan pangan bagi masyarakat penerima manfaat.

“Seluruh dapur MBG yang sudah beroperasi wajib memenuhi standar nasional, baik dari aspek perizinan, kesehatan, maupun pengelolaan lingkungan. Ini tidak bisa ditawar,” tegas Jefry saat dikonfirmasi, Rabu (28/4/2026).

Ia menjelaskan, standar yang dimaksud mencakup beberapa aspek penting, diantaranya kepemilikan lisensi dari dinas kesehatan, sistem pengelolaan limbah yang sesuai ketentuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi tersebut menjadi indikator utama dalam memastikan dapur MBG layak beroperasi dan tidak menimbulkan dampak negatif, baik bagi kesehatan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

“Kalau tidak memenuhi standar, tentu ada konsekuensi. Kami tidak ingin program ini berjalan tetapi mengabaikan aspek keselamatan dan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Saat ini, tercatat sebanyak 13 dapur MBG telah beroperasi di Kota Pagar Alam, sementara empat dapur lainnya masih dalam tahap pembangunan. Namun dari jumlah tersebut, baru dua dapur yang telah mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Dari 13 dapur yang sudah berjalan, baru dua yang memiliki PBG, yakni dapur di Beringin Sakti Ulu Rurah, Pagar Alam Selatan, dan Beringin Jaya, Pagar Alam Utara. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kami,” ungkap Jefry.

Ia menambahkan, pihaknya memberikan batas toleransi kepada pengelola dapur untuk segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Namun, apabila tidak ada itikad atau langkah konkret untuk memenuhi standar tersebut, Satgas MBG bersama pihak terkait akan mengambil tindakan tegas.

“Jika dalam batas waktu yang diberikan tidak ada progres atau bahkan tidak ada upaya sama sekali, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” katanya.

Jefry juga menekankan bahwa pengawasan akan terus dilakukan secara berkala guna memastikan seluruh dapur MBG berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan.

“Kami ingin program MBG ini benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan persoalan baru. Karena itu, kepatuhan terhadap standar adalah kunci utama,” pungkasnya.

Dengan adanya peringatan ini, diharapkan seluruh pengelola dapur MBG di Kota Pagar Alam dapat segera berbenah dan memenuhi seluruh ketentuan, sehingga program nasional tersebut dapat berjalan secara maksimal, aman, dan berkelanjutan.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].

Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman di Palembang, Selasa (28/4/2026), mengatakan daerah terbaru yang menetapkan status siaga adalah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba). Sebelumnya, status serupa telah diberlakukan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) dan Ogan Ilir.

"Sudah tiga daerah yang menetapkan status siaga karhutla, terbaru Muba. Sebelumnya OKI dan Ogan Ilir, sehingga provinsi juga bisa menetapkan status siaga," katanya.

Ia menjelaskan status siaga karhutla di OKI berlaku pada 14 April hingga 31 Desember 2026, Ogan Ilir pada 6 April hingga 30 November 2026, serta Muba pada 23 April hingga 30 November 2026. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan status siaga pada 22 April hingga 30 November 2026.

Penetapan status siaga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang kerap meningkat saat musim kemarau.

Pemerintah daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mulai meningkatkan kesiapsiagaan, antara lain melalui patroli rutin di wilayah rawan karhutla.

"Penetapan ini mempertimbangkan kondisi cuaca yang mulai kering serta munculnya sejumlah titik panas. Personel dan peralatan juga telah disiapkan untuk penanggulangan dini," ujarnya.

Selain patroli darat, pemantauan melalui udara juga akan dilakukan untuk mendeteksi titik api sejak dini. BPBD Sumsel berencana mengusulkan dukungan 10 unit helikopter guna patroli udara dan operasi pengeboman air (water bombing).

Pihaknya juga mendorong daerah lain yang memiliki potensi rawan karhutla untuk segera menetapkan status siaga guna memperkuat upaya pencegahan.

Sudirman mengimbau masyarakat agar berperan aktif dalam mencegah kebakaran dengan tidak membuka lahan melalui pembakaran serta segera melaporkan jika menemukan indikasi kebakaran.

"Langkah cepat ini diharapkan mampu meminimalkan dampak karhutla yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat," kata dia.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Rapat yang berlangsung di Ballroom SJAS Muara Enim tersebut menjadi momentum awal konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan program kerja periode 2026–2031. Kegiatan itu dihadiri jajaran pengurus, termasuk Wakil Ketua I YAI, A Dessi Puspa Asni.

Ketua YAI Kabupaten Muara Enim, dr. Hj. Siti Maisaroh, mengatakan pembentukan yayasan dilatarbelakangi kebutuhan masyarakat akan edukasi dan pendampingan terkait penyakit asma yang dinilai masih belum optimal.

“Asma masih sering disalahpahami, baik dari sisi penanganan maupun pengendaliannya. Karena itu, kami ingin hadir memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat,” ujar Siti Maisaroh.

Ia menjelaskan, rapat perdana tersebut difokuskan pada penguatan struktur organisasi serta perumusan program kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. YAI Muara Enim, kata dia, akan menitikberatkan kegiatan pada penyuluhan kesehatan, konsultasi, hingga aktivitas fisik seperti senam asma.

Program tersebut dirancang untuk membantu penderita dalam mengelola penyakitnya secara berkelanjutan. Menurut Siti, asma bukan penyakit yang tidak dapat dikendalikan, selama pasien mendapatkan penanganan yang tepat dan menjalani pola hidup sehat.

“Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa asma bisa diobati dan dikendalikan. Bahkan, pengobatannya dapat memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan sehingga lebih mudah diakses,” katanya.

Selain itu, YAI juga berencana menghadirkan program pendampingan bagi penderita asma. Pendampingan ini dinilai penting untuk memastikan pasien memperoleh informasi yang tepat sekaligus dukungan selama menjalani terapi.

Di sisi lain, organisasi tersebut juga akan mengembangkan kegiatan di bidang olahraga dan prestasi. Sejumlah agenda seperti senam asma, lomba kesehatan, hingga pembinaan komunitas diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penderita sekaligus memperluas jangkauan edukasi publik.

“Senam asma bukan sekadar aktivitas fisik, tetapi bagian dari terapi yang dapat membantu memperbaiki fungsi pernapasan,” ujarnya.

Pada bidang pendidikan dan pelatihan, YAI Muara Enim berencana menggencarkan sosialisasi mengenai asma kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan literasi kesehatan sekaligus mencegah kesalahan penanganan yang kerap terjadi.

Pembentukan YAI Cabang Muara Enim juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui sejumlah instansi, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta organisasi keolahragaan seperti KORMI dan KONI. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program, baik dari sisi pembinaan maupun anggaran.

Sebagai organisasi sosial, YAI telah berdiri sejak 1986 dan mengalami penguatan kelembagaan pada 1993. Secara hukum, yayasan ini diperbarui melalui Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 2012.

Dalam waktu dekat, kepengurusan YAI Kabupaten Muara Enim periode 2026–2031 dijadwalkan akan dikukuhkan. Dengan terbentuknya kepengurusan tersebut, YAI diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak utama dalam edukasi dan penanganan asma di daerah, sekaligus menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan berbasis komunitas.

(Hendrik Isnaini R)
 

Langkah ini bukan sekadar penyegaran organisasi. Sumber internal menyebut, perombakan tersebut merupakan bagian dari strategi total membangun ulang kekuatan politik PSI di daerah, setelah hasil Pemilu 2024 dinilai belum menggigit.

“Ini bukan sekadar ganti pengurus. Ini pembenahan total mesin partai. Targetnya jelas, PSI harus tampil lebih kompetitif di 2029,” ujar sumber internal, Sabtu (25/4/2026).

Berbeda dari sebelumnya, PSI kini mulai mengombinasikan kekuatan figur muda dengan tokoh-tokoh berpengaruh di daerah. Sejumlah nama dari kalangan pengusaha hingga politikus senior disebut-sebut masuk dalam radar, dengan pertimbangan memiliki basis massa nyata di lapangan.

Langkah konsolidasi ini diperkuat oleh DPW PSI Sumatera Selatan yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas pengurus DPD PSI Muara Enim. Dalam mandat tersebut, pengurus diminta segera membentuk struktur hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Penguatan organisasi hingga akar rumput ini dinilai menjadi kunci. Pada Pemilu 2024 lalu, PSI di Muara Enim belum mampu menembus kursi legislatif, salah satunya akibat lemahnya jaringan di tingkat bawah.

Pengamat politik lokal menilai, langkah membangun struktur hingga ke desa merupakan strategi realistis dalam menghadapi kontestasi politik daerah. Tanpa basis yang kuat, partai akan sulit bersaing, meskipun memiliki popularitas.

“Politik itu soal kehadiran nyata di tengah masyarakat. Struktur yang solid di desa dan kelurahan menjadi penentu,” ujar seorang pengamat.

Hingga kini, DPP PSI belum mengumumkan secara resmi nama-nama yang akan mengisi kepengurusan baru tersebut. Namun, proses finalisasi disebut sudah memasuki tahap akhir dan akan segera dipublikasikan.

Dengan konsolidasi sejak dini, PSI mengirim pesan tegas ke partai lain: mereka tidak lagi ingin menjadi pelengkap. Partai ini bersiap naik kelas menjadi penantang serius dalam peta politik Muara Enim.

Jika mesin baru ini benar-benar bekerja efektif, pertarungan menuju Pemilu 2029 dipastikan tidak lagi berjalan datar. PSI berpotensi menjadi faktor kejutan yang mengubah konstelasi politik di Bumi Serasan Sekundang.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Program yang digelar di Puskesmas Tanjung Enim ini merupakan kolaborasi antara fasilitas layanan kesehatan dengan PT Pamapersada Nusantara Cluster Sumatera Selatan Bukit Asam (SSBA) sebagai bagian dari implementasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di wilayah operasional tambang.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Lawang Kidul Zulchaidir Sidik, Lurah Pasar Tanjung Enim Najiburrahman, unsur TNI/Polri, serta puluhan pelajar yang tergabung dalam komunitas Garlaki’s Community dan Pramuka Lawang Kidul.

Berbeda dari program seremonial, inisiatif ini diarahkan untuk membangun kesadaran jangka panjang di kalangan generasi muda terkait bahaya rokok, sekaligus mendorong terbentuknya kawasan tanpa asap rokok di lingkungan sekitar tambang.

Camat Lawang Kidul Zulchaidir Sidik menilai keterlibatan dunia usaha, khususnya sektor pertambangan, memiliki peran strategis dalam memperkuat program kesehatan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, dan perusahaan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif, terutama di wilayah yang berdekatan dengan aktivitas industri,” ujarnya.

Kepala Puskesmas Tanjung Enim dr. Zalmah menambahkan, pendekatan promotif dan preventif yang melibatkan perusahaan dinilai efektif dalam memperluas jangkauan edukasi kesehatan hingga ke kelompok usia pelajar.

Menurut dia, dukungan dari PAMA SSBA menjadi faktor penting dalam keberlanjutan program kesehatan berbasis masyarakat.

Sementara itu, perwakilan PT Pamapersada Nusantara SSBA, Joko Budi Santoso menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab (responsible mining), tidak hanya dari sisi operasional, tetapi juga dampak sosial.

“Perusahaan tidak hanya fokus pada produktivitas, tetapi juga memastikan keberadaan operasional tambang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, termasuk dalam aspek kesehatan,” ujarnya.

Melalui program Gen Z Anti Rokok, pelajar didorong menjadi agen perubahan yang mampu mengampanyekan gaya hidup sehat di lingkungan sekolah maupun masyarakat sekitar wilayah tambang.

Inisiatif ini sekaligus memperkuat peran sektor pertambangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di daerah operasional.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim, Handry Uswander,  bersama jajaran turut menghadiri kegiatan tersebut. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarinstansi, terutama dalam mendukung penyelesaian persoalan hukum di bidang pertanahan serta pengamanan aset negara.

Kegiatan tersebut diikuti seluruh Kantor Pertanahan kabupaten/kota di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan. Melalui kolaborasi ini, pemerintah mendorong tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Permasalahan pertanahan selama ini kerap melibatkan aspek hukum yang kompleks, mulai dari sengketa lahan hingga status kepemilikan aset negara. Oleh karena itu, koordinasi antara lembaga teknis dan aparat penegak hukum dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian kasus serta memberikan kepastian hukum.

Selain penandatanganan kerja sama, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan sertipikat aset milik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Penyerahan ini merupakan bagian dari dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam memastikan legalitas aset negara yang dikelola oleh institusi pemerintah.

Sertipikasi aset dinilai menjadi langkah strategis dalam mencegah potensi sengketa serta memperkuat perlindungan hukum terhadap aset negara. Dengan adanya kepastian status hukum, pengelolaan aset diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan optimal.

Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melalui sinergi antara BPN dan Kejaksaan, pemerintah berharap pelayanan di bidang pertanahan semakin efektif dan mampu memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi masyarakat maupun negara.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Peristiwa yang terjadi pada 15 April 2026 itu bermula dari kepanikan seorang ibu yang mencari anaknya yang tak kunjung pulang. Dalam kondisi hujan dan malam yang panjang, keluarga berupaya menyisir berbagai lokasi tanpa hasil. Korban akhirnya ditemukan di kawasan alun-alun Kota Pagar Alam dalam kondisi memprihatinkan.

Dari keterangan yang diperoleh, pengakuan korban mengungkap fakta mengejutkan. Ia diduga telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan di sebuah penginapan di wilayah Pagar Alam Utara.

Kasus ini kemudian dilaporkan dan langsung ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Pagar Alam sebagai bentuk respons cepat terhadap laporan masyarakat.

Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada melalui jajaran Satreskrim, yakni Kasat Reskrim IPTU Heriyanto, Kanit PPA IPDA  Jhoni Firmansyah, serta Kasi Humas IPTU Mansyur, menegaskan bahwa perkara ini diproses secara serius sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Perbuatan ini jelas masuk dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Kami memastikan proses hukum berjalan maksimal,” ujar IPDA Joni Firmansyah.

Sejauh ini, polisi telah melakukan serangkaian langkah, mulai dari pemeriksaan saksi, penetapan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Langkah selanjutnya kami melengkapi berkas perkara dan melakukan pengembangan untuk memastikan tidak ada pihak lain yang terlibat,” tambahnya.

Dalam konteks yang lebih luas, kasus ini juga menyoroti implementasi yang merupakan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002. Regulasi tersebut menegaskan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Undang-undang tersebut juga mengamanatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak.

Fakta bahwa korban masih berusia 13 tahun menempatkan kasus ini dalam kategori perlindungan khusus, yang mengharuskan aparat penegak hukum memberikan penanganan sensitif, termasuk pendampingan psikologis dan upaya pemulihan trauma.

Selain itu, berbagai regulasi juga telah memperberat ancaman hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan efek jera.

Kasus ini menjadi cermin bahwa perlindungan anak tidak cukup hanya berhenti pada aturan tertulis, melainkan membutuhkan implementasi nyata di lapangan. Kelalaian sekecil apa pun dapat berujung pada penderitaan anak yang seharusnya tumbuh dalam rasa aman.

Lebih jauh, peristiwa ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mengawasi serta melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan seksual yang semakin kompleks.

Undang-undang telah hadir sebagai payung hukum. Namun tanpa kepedulian, pengawasan, dan keberanian untuk melapor, perlindungan itu bisa menjadi semu. Di balik setiap kasus, ada masa depan anak yang dipertaruhkan dan negara tidak boleh gagal menjaganya.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].

Melalui pertemuan yang digelar di Kantor PEP Zona 4, Kota Prabumulih, Kamis (16/4/2026), kedua pihak menegaskan komitmen mendukung program pemerintah, terutama di bidang energi.

General Manager PEP Zona 4 Djudjuwanto menyampaikan kelancaran operasi hulu migas yang dijalankan PEP Zona 4 tidak terlepas dari peran penting para pemangku kepentingan di sekitar wilayah operasi.

"Kolaborasi dan sinergi dengan Kodam II/Sriwijaya selama ini menjadi bagian penting dari keberhasilan operasi hulu migas PEP Zona 4," kata Djudjuwanto.

Djudjuwanto mengapresiasi dukungan Pangdam II/Sriwijaya beserta jajaran dalam pengamanan objek vital nasional (obvitnas) serta stabilitas di sekitar wilayah operasi. Menurutnya, hal ini berdampak positif bagi operasi PEP Zona 4.

Dalam kesempatan tersebut, Mayjen TNI Ujang Darwis menyampaikan dukungan penuh dalam menjaga kondusivitas wilayah di sekitar area operasional PEP Zona 4 dari berbagai potensi gangguan. Ia mengatakan stabilitas energi adalah bagian integral dari ketenangan hati rakyat dan ketahanan nasional.

"Di tangan Bapak dan Ibu sekalian, terdapat amanah besar untuk menjaga denyut nadi energi bangsa. Dedikasi dalam mengelola sumber daya alam ini adalah bentuk pengabdian nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia," ucap Mayjen TNI Ujang Darwis.

Dalam kesempatan tersebut, GM PEP Zona 4 Djudjuwanto didampingi oleh Senior Manager Production Agung Wibowo, Manager PEP Zadera Field Adam Nasution, Manager HSSE Irwan Gasgoro, Manager Relations Frans Alexander Hukom, dan jajaran manajemen PEP Zona 4.

Sementara itu, II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis didampingi Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud, Asrendam II/Swj Kolonel Inf Mustamim, Kazidam II/Swj Kolonel Czi Rahadian Firnandi, Danyonzipur 2/SG Prabumulih, serta jajaran Kodam II/Sriwijaya, Kasdam II/Sriwijaya, dan Danrem 044/Gapo.

Tentang PHR Regional Sumatra Zona 4
 

PHR Regional Sumatra Zona 4, Subholding Upstream Pertamina, mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.

PHR Regional Sumatra Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi PKMP Lawang Kidul dengan Pemerintah Kecamatan Lawang Kidul yang digelar pada Selasa (21/4/2026). Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi organisasi koperasi tersebut dengan pemerintah setempat serta pemangku kepentingan di wilayah Lawang Kidul.

Ketua PKMP Lawang Kidul, Helmiadi, mengatakan pihaknya telah merancang sejumlah program untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih terkendala belum tersedianya fasilitas gerai koperasi.

“Kami belum dapat membangun gerai koperasi karena keterbatasan lahan. Saat ini, kami terus berupaya mencari alternatif, termasuk kemungkinan memanfaatkan lahan milik BUMN melalui skema pinjam pakai,” kata Helmiadi.

Menurut dia, keberadaan gerai koperasi memiliki peran penting sebagai pusat aktivitas ekonomi, mulai dari distribusi produk hingga pembinaan pelaku UMKM secara terpadu.

Sekretaris PKMP Lawang Kidul, Adi Saputra, menegaskan bahwa organisasinya siap bersinergi dengan pemerintah dalam mendukung program pembangunan di tingkat kecamatan.

“PKMP berkomitmen untuk mendukung program pemerintah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya,” ujarnya.

Camat Lawang Kidul, Zulchaidir Sidik, menyambut baik inisiatif PKMP tersebut. Ia menilai Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi salah satu instrumen dalam memperkuat ekonomi masyarakat. Karena itu, perlu dukungan bersama dari berbagai pihak,” kata Zulchaidir.

Ia juga mengakui bahwa keterbatasan lahan menjadi tantangan yang umum dihadapi wilayah perkotaan. Pemerintah kecamatan, lanjut dia, akan mengupayakan solusi melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk kemungkinan pemanfaatan lahan milik pemerintah maupun BUMN.

“Kami akan berupaya memfasilitasi agar kebutuhan lahan ini dapat dicarikan jalan keluar,” ujarnya.

Audiensi tersebut turut dihadiri sejumlah pengurus PKMP dari berbagai desa dan kelurahan di wilayah Lawang Kidul. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antara koperasi dan pemerintah guna mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan polisi nomor LP/B/88/IV/2026/Sat Reskrim/Polres Pagar Alam tertanggal 17 April 2026. Korban diketahui merupakan seorang anak perempuan berusia 13 tahun yang berasal dari .

Kapolres Pagar Alam, AKBP Januar Kencana Setia Persada melalui jajaran Unit PPA menjelaskan, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu (15/4/2026) di sebuah penginapan di kawasan Pagar Alam Utara.

“Peristiwa tersebut diduga terjadi di salah satu penginapan di wilayah Pagar Alam Utara,” ungkap pihak kepolisian.

Kasus ini terungkap setelah pihak keluarga korban menerima informasi bahwa korban terlihat bersama sejumlah laki-laki yang tidak dikenal. Merasa khawatir, keluarga kemudian melakukan pencarian hingga akhirnya menemukan korban dalam kondisi selamat.

Setelah dimintai keterangan, korban mengaku telah mengalami perbuatan yang melanggar hukum oleh terduga pelaku ES (29) di lokasi kejadian.

Berbekal laporan tersebut, aparat kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Terduga pelaku ES kemudian dipanggil untuk dimintai keterangan.

Pada Senin (20/4/2026) sekitar pukul 11.30 WIB, tim Unit PPA yang dipimpin oleh Kanit PPA melakukan pemeriksaan intensif terhadap ES. Setelah dilakukan gelar perkara, penyidik menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.

Dalam proses penyidikan, polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti serta memeriksa saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Kasus ini disangkakan melanggar Pasal 473 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara, termasuk menunggu hasil visum terhadap korban. Selain itu, pengembangan kasus juga terus dilakukan guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

Pihak kepolisian turut mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak guna mencegah terjadinya tindak kejahatan serupa.

“Peran orang tua sangat penting dalam memberikan perlindungan dan pengawasan terhadap anak, agar terhindar dari berbagai bentuk kejahatan,” tutup pihak kepolisian.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pagar Alam, Dessy Siska, yang menilai bahwa semangat perjuangan harus terus dihidupkan oleh perempuan masa kini, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Menurut Dessy, jasa besar Kartini telah membuka jalan bagi perempuan Indonesia untuk memperoleh hak yang setara, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesempatan berkarier.

“Perempuan Indonesia hari ini sudah memiliki kesempatan yang jauh lebih luas. Kita bisa mengenyam pendidikan tinggi, berprestasi, bahkan berkarier tanpa dibatasi oleh perbedaan gender maupun latar belakang,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut harus disyukuri dengan cara terus meningkatkan kapasitas diri dan berkontribusi aktif dalam berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi hingga politik.

Dessy juga mendorong perempuan di Kota Pagar Alam untuk tidak ragu mengambil peran strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, perempuan memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang mampu membawa kemajuan signifikan jika diberdayakan secara optimal.

“Semangat Kartini harus kita jaga dengan terus mendorong perempuan agar semakin mandiri, berdaya, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” katanya.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kemajuan dan kesuksesan perempuan di ruang publik tidak boleh membuat lupa akan peran penting dalam keluarga. Menurutnya, nilai-nilai tersebut tetap menjadi fondasi utama yang harus dijaga.

“Di tengah kesibukan dan peran di ruang publik, perempuan tetap memiliki peran penting dalam keluarga. Baik sebagai ibu bagi anak-anaknya maupun sebagai istri bagi suaminya, itu tetap menjadi fondasi utama,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dessy berharap peringatan Hari Kartini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial tahunan, melainkan benar-benar dimaknai sebagai pengingat untuk terus belajar, berprestasi, dan berkontribusi.

Ia juga mengajak seluruh perempuan, khususnya di Kota Pagar Alam, untuk terus mengembangkan potensi diri serta memperkuat peran dalam berbagai lini kehidupan.

“Dengan semangat Kartini yang terus hidup, perempuan diharapkan mampu menjadi pribadi yang tidak hanya kuat secara intelektual, tetapi juga tangguh dalam menjalankan berbagai peran dalam kehidupan,” pungkasnya.

Peringatan Hari Kartini tahun ini pun diharapkan menjadi titik penguat komitmen bersama dalam mendorong kesetaraan dan pemberdayaan perempuan, demi terwujudnya masyarakat yang lebih maju dan berkeadilan di Kota Pagar Alam.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].

Korban diketahui bernama Hendi, warga Talang Pagar Agung, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat. Peristiwa tragis tersebut terjadi sekitar pukul 03.30 WIB saat korban berada di lokasi bersama dua rekannya, Heriyadi dan Rekel.

Menurut informasi yang dihimpun, korban diduga tenggelam saat berada di sekitar aliran air terjun Curup Mangkok. Hingga saat ini, penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan pihak berwenang.

Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Kota Pagar Alam bergerak cepat setelah menerima laporan. Meski harus menghadapi kondisi gelap serta medan yang cukup sulit, tim gabungan tetap melakukan upaya pencarian secara intensif.

Kepala BPBD Kota Pagar Alam, Jhon Hasman, mengatakan bahwa korban akhirnya berhasil ditemukan beberapa jam setelah proses pencarian dilakukan.

“Korban ditemukan sekitar pukul 06.50 WIB dalam kondisi sudah meninggal dunia. Selanjutnya, tim langsung mengevakuasi dan membawa korban ke RSUD Besemah untuk penanganan lebih lanjut,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, respon cepat tim merupakan bagian dari komitmen dalam penanganan kondisi darurat, meskipun faktor alam kerap menjadi kendala utama di lapangan.

Lebih lanjut, Jhon Hasman mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di kawasan wisata alam, terutama di lokasi yang memiliki potensi bahaya seperti air terjun dan aliran sungai, terlebih di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Kami mengingatkan agar masyarakat selalu waspada. Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan debit air secara tiba-tiba dan membahayakan pengunjung. Keselamatan harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa di balik keindahan alam , tersimpan potensi risiko yang tidak bisa diabaikan. Seiring meningkatnya aktivitas wisata, kesadaran akan keselamatan serta kesiapsiagaan menjadi hal penting guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

Pihak berwenang mengimbau agar pengunjung tidak beraktivitas di kawasan air terjun pada malam hari, serta selalu memperhatikan kondisi cuaca sebelum berwisata.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Pergantian pucuk pimpinan tersebut ditandai dengan kegiatan ramah tamah dan pisah sambut yang berlangsung di Aula Balai Agung Serasan Sekundang (Bass), rumah dinas Bupati Muara Enim, Senin (20/4/2026).

Dalam sambutannya, Letkol Arm Tri Budi Jaya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Kabupaten PALI, serta Kota Prabumulih selama dirinya menjabat sebagai Dandim. Ia menilai sinergi yang terbangun menjadi kunci dalam menjalankan berbagai program inovasi Kodim demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Sinergi bersama pemerintah daerah sangat membantu dalam pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila selama 1 tahun 8 bulan masa tugasnya masih terdapat kekurangan. Ke depan, Tri Budi Jaya akan mengemban amanah baru sebagai Papandayan/2 Dalwasgar Spaban 1 Ren Sterad di Mabes TNI AD.

“Mohon doa restu agar saya dapat menjalankan amanah di tempat yang baru dengan lancar,” tambahnya.

Serah terima jabatan secara resmi dijadwalkan berlangsung di Makorem 044/Garuda Dempo sebelum dirinya bertolak ke Jakarta untuk melaksanakan tugas baru.

Sementara itu, Dandim 0404 Muara Enim yang baru, Letkol Kav Sahid Winagiri, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi yang telah terbangun. Ia mengaku siap beradaptasi dan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.

“Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Saya mohon bimbingan dan dukungan agar dapat menjalankan tugas dengan baik, khususnya dalam membangun sinergi demi kemajuan daerah,” katanya.

Ia mengakui bahwa jabatan Dandim Muara Enim memiliki tantangan tersendiri karena mencakup tiga wilayah, yakni Kabupaten Muara Enim, PALI, dan Kota Prabumulih. Dengan pengalaman sebelumnya sebagai Danyonkav 5 Kodam II/Sriwijaya serta penugasan di Paspampres, ia optimistis dapat menjalankan amanah tersebut, meski tetap membutuhkan dukungan semua pihak.

“Pengalaman yang saya miliki bukan jaminan tanpa dukungan. Karena itu, saya berharap kerja sama semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Bupati Muara Enim, H. Edison, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas dedikasi Letkol Arm Tri Budi Jaya selama bertugas. Ia menilai peran Dandim sebelumnya sangat strategis dalam mendukung stabilitas dan pembangunan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah diberikan. Selamat bertugas di tempat yang baru, semoga semakin sukses,” ujarnya.

Kepada Dandim yang baru, Edison juga menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus harapan agar sinergi antara TNI dan pemerintah daerah semakin diperkuat.

“Selamat datang di Bumi Serasan Sekundang. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan daerah,” pungkasnya.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Capaian tersebut mengantarkan Pertamina EP Zona 4 meraih lima penghargaan sekaligus dalam ajang Quarterly Development & Production Coordination Meeting yang digelar di Kabupaten Banggai pada 7–11 April 2026.
General Manager Pertamina EP Zona 4 Djujuwanto menegaskan, kinerja ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menjaga pasokan energi nasional. 

“Kami terus melakukan inovasi untuk menekan laju penurunan alami produksi. Bahkan, dalam kondisi lapangan yang semakin mature, kami masih mampu meningkatkan produksi,” ujarnya, Senin (20/4/2026).

Menurut dia, keberhasilan tersebut tidak lepas dari strategi pengembangan yang terbilang agresif namun terukur. Perusahaan memaksimalkan potensi di sekitar lapangan eksisting melalui pendekatan step out, near field, hingga interfield drilling.

Strategi step out dilakukan dengan mengebor pada struktur geologi yang sama guna menemukan cadangan baru di area yang belum tersentuh. Sementara near field difokuskan pada eksplorasi target di sekitar infrastruktur produksi yang sudah ada. Adapun interfield drilling dilakukan di antara sumur-sumur aktif dalam satu lapangan untuk mengoptimalkan produksi.

Sepanjang 2025, pengeboran step out dan interfield dilakukan pada delapan sumur yang tersebar di empat struktur, yakni Abab, Benuang, Mangunjaya, dan Niru. Selain itu, pengembangan wilayah baru (new area development) juga dilakukan pada sembilan sumur di struktur Lavatera, Lembak Kemang Tapus, Prabumenang, dan Talang Jimar.

Tak hanya itu, perusahaan juga menggenjot pengeboran di area existing dengan merealisasikan 82 sumur baru di antara sumur produksi yang telah ada. Langkah ini menjadi tulang punggung dalam menjaga baseline produksi di tengah karakter lapangan yang semakin tua.

Djujuwanto menambahkan, seluruh aktivitas pengeboran tersebut tetap mengedepankan aspek keselamatan kerja serta perlindungan lingkungan.

 “Keberhasilan ini menjadi fondasi utama untuk mempertahankan produksi nasional. Kami akan terus melakukan terobosan dengan tetap mengutamakan keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan,” tegasnya.

Dalam ajang tersebut, Pertamina EP Zona 4 memborong lima penghargaan, antara lain kategori The Most Aggressive Development Step Out, Near Field, and Interfield Drilling hingga The Best Achievement in Subsurface Drilling Performance.
Prestasi ini sekaligus melampaui capaian tahun sebelumnya. Pada 2025, perusahaan hanya meraih empat penghargaan untuk kinerja pengeboran 2024.

Sebagai bagian dari PT Pertamina Persero, PHR Regional Sumatra Zona 4 saat ini mengelola sejumlah wilayah kerja strategis di Sumatera Selatan dan sekitarnya, meliputi Prabumulih, Limau, Adera, Pendopo, Ramba, hingga Ogan Komering. Operasional wilayah ini berada di bawah pengawasan SKK Migas.

Dengan capaian tersebut, perusahaan optimistis mampu menjaga tren positif produksi migas nasional sekaligus memperkuat kontribusi sektor energi terhadap perekonomian.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

DPD PAN Muara Enim yang mengantongi lima kursi DPRD menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) ke-VI pada Minggu (12/4/2026) di sekretariat partai. Agenda ini difokuskan pada penguatan struktur organisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Tak berselang lama, DPC PKB Muara Enim yang memiliki empat kursi DPRD juga menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada Sabtu (18/4/2026) di Hotel Serasan Sekundang. Forum tersebut mengagendakan pemilihan Ketua DPC PKB untuk masa bakti 2026–2030.

Langkah dua partai ini menjadi sinyal awal meningkatnya tensi politik di Bumi Serasan Sekundang. PAN yang identik dengan figur Zulkifli Hasan dan PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar tampak tidak ingin tertinggal start dalam menghadapi kontestasi mendatang.

Di tubuh PKB, Muscab menjadi momentum regenerasi kepemimpinan. Sebanyak enam kader diusulkan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk dipertimbangkan sebagai Ketua DPC PKB Muara Enim. Mereka adalah M. Chandra, Sefti Agsiadi, Farhan, M. Pasma Ajiansyah, Desy Rianah, dan Zunizar.

Perwakilan DPP PKB yang hadir, Zainal Munasichin, menegaskan bahwa mekanisme penentuan ketua tetap mengedepankan musyawarah mufakat. “Hasil Muscab ini akan dibawa ke DPP untuk diputuskan siapa yang mendapat mandat memimpin PKB Muara Enim ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, regenerasi kepemimpinan menjadi bagian penting dalam memperkuat soliditas partai sekaligus memperluas jaringan hingga ke tingkat ranting. Konsolidasi ini dinilai krusial untuk menjaga dan meningkatkan basis suara PKB di daerah.

Di sisi lain, PAN juga memanfaatkan Muscab sebagai ajang merapikan struktur sekaligus memetakan kekuatan politik di setiap daerah pemilihan. Ketua DPD PAN Muara Enim, Izudin Efendi, menegaskan bahwa penguatan organisasi menjadi kunci menghadapi Pemilu.

“Ini bukan sekadar silaturahmi. Muscab menjadi bagian dari strategi memperkuat struktur partai hingga ke tingkat bawah, sehingga seluruh kader siap bergerak,” katanya.

Izudin juga mengapresiasi antusiasme pengurus cabang yang hadir. Meski harus menempuh perjalanan jauh, para kader tetap menunjukkan semangat tinggi mengikuti Muscab.

“Antusiasme ini menjadi modal penting untuk membesarkan PAN di Muara Enim, apalagi didukung kekuatan fraksi di setiap daerah pemilihan,” tambahnya.

Pengamat politik menilai, langkah cepat PAN dan PKB ini menunjukkan kedua partai mulai serius mempersiapkan diri sejak dini. Konsolidasi internal bukan hanya soal merapikan organisasi, tetapi juga bagian dari strategi membaca peta kekuatan dan menjaring kader potensial.

Dengan modal kursi yang cukup di DPRD, PAN dan PKB diperkirakan akan menjadi pemain utama dalam kontestasi politik Muara Enim ke depan. Konsolidasi yang dilakukan saat ini diyakini menjadi fondasi awal untuk menjaga bahkan meningkatkan perolehan suara pada Pemilu mendatang.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Di tengah tuntutan kemudahan berusaha yang semakin tinggi, KADIN Muara Enim mengambil posisi sebagai “one stop service” bagi pelaku usaha yang ingin mempercepat legalitas dan memperluas jaringan bisnis. Berbagai layanan krusial kini dapat diakses dalam satu pintu, mulai dari penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) hingga pengurusan Sertifikat Badan Usaha (SBU) untuk sektor konstruksi dan nonkonstruksi, termasuk jasa pemasok, real estate, hingga bidang usaha lainnya.

Ketua KADIN Muara Enim, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar membuka layanan administratif, tetapi bagian dari strategi besar memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis UMKM.

 “Kami ingin memastikan pelaku usaha tidak lagi terhambat oleh proses birokrasi yang berbelit. Semua dibuat lebih cepat, mudah, dan terjangkau,” ujarnya.

Menurut Iwan, bergabung dalam KADIN bukan hanya soal keanggotaan formal, tetapi membuka pintu ke ekosistem bisnis yang lebih luas. Pelaku usaha akan mendapatkan akses terhadap jejaring nasional, peluang kemitraan, hingga dukungan dalam pengembangan usaha.

 “Ini momentum bagi UMKM untuk naik kelas dan lebih kompetitif,” katanya.

Ia juga menyoroti peran strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang memberikan ruang dan dukungan melalui MPP. Kolaborasi ini dinilai sebagai model ideal sinergi antara organisasi dunia usaha dan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.

“Fasilitas yang diberikan pemerintah melalui DPM-PTSP sangat membantu. Ini bukti nyata bahwa pemerintah hadir mendukung dunia usaha,” tegasnya.

Dampak kehadiran layanan ini langsung dirasakan pelaku usaha. Winda, salah satu pelaku UMKM yang mengakses layanan, mengaku proses pengurusan kini jauh lebih efisien dibanding sebelumnya. Ia menilai keanggotaan KADIN memberikan nilai tambah signifikan, terutama dalam membuka akses pasar dan permodalan.

“Sekarang lebih praktis. Selain urusan legalitas selesai, kami juga bisa terhubung dengan peluang bisnis yang lebih luas,” ujarnya.

Penguatan layanan KADIN di MPP menjadi bagian dari upaya mendorong kemudahan berusaha di tingkat daerah yang selama ini menjadi indikator penting dalam menarik investasi. Dengan birokrasi yang lebih ringkas dan layanan yang terpusat, pelaku usaha memiliki kepastian waktu dan biaya dalam mengurus izin serta sertifikasi.

Lebih dari itu, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah UMKM yang memiliki legalitas resmi, sehingga lebih siap bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Dalam jangka panjang, penguatan ekosistem usaha ini diyakini akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

KADIN Muara Enim pun menegaskan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan layanan dan memperkuat peran sebagai motor penggerak dunia usaha. Dengan pendekatan kolaboratif dan layanan yang adaptif, organisasi ini membidik satu tujuan besar: menjadikan UMKM lokal sebagai tulang punggung ekonomi yang tangguh dan berdaya saing tinggi.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

ada 6 nama kader maju dalam bursa calon Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Muara Enim periode 2026–2030. Mereka adalah M. Chandra, Sefti Agsiadi, Farhan, M. Pasma Ajiansyah, Desy Rianah, dan Zunizar. Banyaknya kandidat menunjukkan tingginya tensi politik internal, sekaligus menandakan bahwa posisi ketua DPC menjadi kunci strategis dalam menentukan arah politik PKB di daerah.

Mewakili Ketua Umum PKB, H. Zainul Munaschin menegaskan bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi internal partai. Ia menekankan, meski kompetisi berlangsung ketat, PKB tetap mengedepankan musyawarah mufakat sebagai mekanisme utama pengambilan keputusan. 

“Perbedaan pilihan adalah hal biasa, tetapi persatuan partai tetap menjadi prioritas,” ujar Zainul dalam sambutannya.

Sejumlah tokoh penting turut hadir, di antaranya Bupati Muara Enim H. Edison, Ketua BAZNAS Nizomi, perwakilan Kesbangpol Indra Sapri, serta jajaran anggota DPRD dari Fraksi PKB. Kehadiran pemerintah daerah dalam forum ini memperlihatkan bahwa konfigurasi kepemimpinan PKB ke depan juga akan berpengaruh pada pola relasi politik di tingkat lokal.

Bupati Edison secara terbuka menyampaikan harapannya agar kepengurusan baru PKB mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Ia menyinggung pentingnya dukungan politik terhadap program prioritas daerah, khususnya MEMBARA (Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera). 

“Sinergi antara partai politik dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam menjaga kesinambungan pembangunan,” kata Edison.

Di sisi lain, Ketua DPC PKB demisioner, M. Chandra, memaparkan capaian elektoral partai sebagai pijakan menghadapi kontestasi berikutnya. Dalam Pemilu Legislatif 2024, PKB Muara Enim berhasil meraih empat kursi DPRD, meningkat dua kursi dari periode sebelumnya. Lonjakan ini, menurut dia, menjadi indikator menguatnya basis dukungan PKB di tingkat akar rumput.

“Capaian ini bukan akhir, tetapi awal untuk kerja politik yang lebih besar ke depan. Struktur partai harus semakin solid untuk menjaga tren positif ini,” ujar Chandra.

Pengamat menilai, Muscab kali ini menjadi momentum krusial bagi PKB untuk menentukan arah strategi politik lima tahun ke depan. Ketua DPC yang terpilih tidak hanya bertugas mengonsolidasikan kader, tetapi juga merancang peta jalan politik menuju pemilu, termasuk dalam membangun koalisi dan memperluas basis pemilih.

Dengan dinamika yang mengemuka, Muscab PKB Muara Enim menjadi gambaran bagaimana partai mulai mengunci kekuatan sejak dini. Perebutan posisi strategis di tingkat cabang menunjukkan bahwa pertarungan politik menuju pemilu tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga berlangsung intens di dalam tubuh partai itu sendiri.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Pengembangan proyek yang berada di Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Lumut Balai–Margabayur tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, pengeboran sumur eksplorasi, uji produksi, hingga penerbitan Notice of Resource Confirmation (NORC). Tahap awal difokuskan pada pengeboran tiga sumur eksplorasi dengan nilai investasi sekitar USD 32,21 juta, dengan target penyelesaian fase eksplorasi pada Oktober 2027.

Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Ahmad Yani menegaskan, proyek ini tidak sekadar menambah kapasitas terpasang, tetapi juga memperkuat keandalan portofolio panas bumi nasional sekaligus mendukung target bauran energi dan komitmen net zero emissions Indonesia.

“Pengembangan Lumut Balai Unit 4 menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan energi bersih sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia dalam agenda dekarbonisasi,” ujarnya.

Secara teknis, WKP Lumut Balai memiliki potensi sumber daya panas bumi dengan luas area 22–66 km². Berdasarkan studi geosains dan simulasi reservoir, cadangan eksisting dinilai mampu menopang tambahan kapasitas 55 MW. Proyek ini ditargetkan mencapai commercial operation date (COD) pada 2032, melengkapi pengembangan Unit 3 yang dijadwalkan beroperasi pada 2030. Dengan demikian, total kapasitas area Lumut Balai diproyeksikan mencapai 220 MW.

Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGE Edwil Suzandi menyebutkan, lokasi pengeboran berada di zona prospektif dengan karakteristik permeabilitas tinggi. Kondisi ini dinilai meningkatkan peluang keberhasilan eksplorasi serta efisiensi pengembangan proyek.

Sementara itu, Direktur Operasi PGE Andi Joko Nugroho menambahkan, proyek ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan cadangan terbukti sekaligus memperkuat keberlanjutan pengelolaan WKP Lumut Balai. “Eksplorasi ini juga berkontribusi pada target ekspansi 1 gigawatt (GW) panas bumi PGE,” katanya.

Dari sisi bisnis, proyek Lumut Balai Unit 4 telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dan didukung skema Power Purchase Agreement (PPA) dengan mekanisme eskalasi. Prospek komersial turut diperkuat oleh pertumbuhan kebutuhan listrik di Sumatera Selatan yang diproyeksikan mencapai 6,07 persen per tahun.

Dengan kombinasi kesiapan teknis, dukungan regulasi, dan prospek pasar yang positif, PGE optimistis proyek ini akan memperkuat ketahanan energi nasional berbasis energi baru terbarukan, sekaligus mempercepat transisi menuju sistem energi rendah karbon.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung Ketua Tim Ajudikasi PTSL 2026 Kantah Muara Enim, Riza Sanan Priadi Syahputra. Dalam pemaparannya, ia kembali menegaskan pentingnya percepatan pendaftaran tanah sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat secara menyeluruh.

Menurutnya, perluasan penyuluhan hingga ke wilayah kecamatan merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan informasi yang utuh terkait program PTSL. “Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal informasi. Semua harus memahami manfaat dan prosedur PTSL,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, warga diberikan penjelasan rinci mulai dari tahapan pendataan, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat tanah. Selain itu, disampaikan pula berbagai manfaat legalitas tanah, di antaranya perlindungan hukum atas kepemilikan serta potensi peningkatan nilai ekonomi aset.

Antusiasme masyarakat Desa Jambu terlihat dari tingginya partisipasi dalam sesi dialog. Warga активно mengajukan pertanyaan terkait status lahan, kelengkapan dokumen, hingga proses administrasi yang harus dipenuhi.

Kantor Pertanahan Muara Enim menilai, pendekatan langsung melalui penyuluhan di tingkat desa dan kecamatan menjadi kunci dalam mendorong keberhasilan program PTSL. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mendaftarkan tanahnya.

Program PTSL sendiri merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang diinisiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menciptakan pendaftaran tanah lengkap di seluruh Indonesia.

Seiring dengan itu, Kantor Pertanahan Muara Enim juga terus memperkuat komitmen pelayanan publik melalui pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Melalui perluasan sosialisasi hingga Kecamatan Gelumbang, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertipikat tanah semakin meningkat, sekaligus mempercepat capaian target PTSL Tahun 2026 di Kabupaten Muara Enim.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Mengusung tema global “Our Power, Our Planet”, BAS tidak sekadar hadir secara simbolis dalam seremoni yang digelar Pemerintah Kabupaten Muara Enim di kawasan kolam retensi samping Terminal Regional, Kamis (16/4/2026). Perusahaan justru mendorong implementasi konkret yang menyasar isu krusial, degradasi lingkungan, ketahanan ekosistem, dan pengelolaan sumber daya hayati.

Pada kesempatan itu, perwakilan manajemen PT BAS, H. Akwam, menegaskan bahwa keterlibatan perusahaan dalam peringatan Hari Bumi bukan sekadar agenda tahunan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang industri tambang dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konservasi.

“Bagi kami, keberlanjutan bukan pilihan, tapi keharusan. Salah satu fokus utama adalah memastikan pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Bedengung berjalan optimal,” ujarnya.

Kata dia, salah satunya Taman Kehati Bedengung di Kecamatan Tanjung Agung menjadi bukti konkret intervensi BAS dalam menjaga biodiversitas di wilayah operasional. Kawasan ini tidak hanya difungsikan sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai pusat konservasi eks-situ yang berperan dalam menjaga spesies endemik dan cadangan genetik lokal yang kian terancam.

Langkah tersebut dinilai strategis di tengah tekanan aktivitas tambang terhadap ekosistem. BAS menempatkan konservasi sebagai bagian dari mitigasi dampak lingkungan, sekaligus upaya menjaga keseimbangan ekologis di wilayah lingkar tambang.

Tak berhenti di aspek konservasi, BAS juga terlibat dalam aksi lapangan yang berdampak langsung. Kegiatan Hari Bumi tahun ini diisi dengan penebaran benih ikan di kolam retensi sebagai bagian dari restorasi ekosistem air tawar, serta gerakan penanaman 1.500 pohon yang tersebar di berbagai desa dan kelurahan.

Selain itu, dukungan terhadap pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat juga diperkuat melalui bantuan sarana angkut sampah. Intervensi ini diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah domestik yang kerap menjadi persoalan di wilayah sekitar tambang.

Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim disampaikan oleh Bupati H Edison mengapresiasi perusahaan ini karena telah ikut berkontribusi bersama pemerintah daerah pada pelestarian lingkungan dan penghijuan. Kata Edison pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam menjawab tantangan lingkungan. Ia secara khusus mengapresiasi peran aktif BAS bersama sejumlah perusahaan lain seperti PT Bukit Asam, PAMA, HBAP, PGN, dan Pertamina.

“Dunia usaha memiliki peran strategis. Kami mengapresiasi perusahaan yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga,” kata Edison, pada acara Hari Bumi Tingkat Daerah yang berlangsung pada Kamis (16/4/2026) di Kolam Retensi Terminal Regional Muara Enim.

Di tengah meningkatnya sorotan terhadap praktik pertambangan berkelanjutan, langkah BAS ini menjadi sinyal bahwa transformasi sektor tambang mulai bergerak ke arah yang lebih progresif. Perusahaan tidak lagi sekadar menjalankan kewajiban regulatif, tetapi mulai mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam operasional.

Bagi industri, pendekatan ini bukan hanya soal citra, melainkan investasi jangka panjang. Stabilitas lingkungan dinilai berbanding lurus dengan keberlanjutan operasi tambang itu sendiri.

Melalui aksi yang terukur dan kolaboratif, PT Bara Anugrah Sejahtera menegaskan bahwa masa depan industri tambang tidak bisa dilepaskan dari kemampuannya menjaga bumi. Di Muara Enim, pesan itu disampaikan dengan tegas: produksi berjalan, konservasi harus tetap jadi prioritas.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Dengan kapasitas produksi ribuan porsi setiap hari, program ini tak hanya menyasar pelajar, tetapi juga kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Pagar Alam, Jepri Zulfikar, mengungkapkan saat ini terdapat 11 dapur MBG yang telah beroperasi. Dalam waktu dekat, tiga dapur tambahan akan segera menyusul di wilayah Sukorejo, Dempo Makmur, dan Nendagung IV.

“Penambahan dapur ini untuk memperluas jangkauan layanan dan memastikan distribusi makanan bergizi dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat,” ujarnya, Kamis (15/4/2026).

Dalam pelaksanaannya, Satgas MBG memegang peran strategis, mulai dari mengawasi kualitas makanan, memastikan standar gizi terpenuhi, hingga mengecek kelayakan teknis dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tak hanya itu, koordinasi lintas sektor dan evaluasi berkala juga menjadi bagian penting dalam menjaga program tetap berjalan optimal.

Salah satu dapur MBG di wilayah Nendagung III menjadi gambaran nyata skala program ini. Dapur tersebut mampu memproduksi sekitar 2.500 hingga 2.800 porsi makanan per hari, tergantung kebutuhan.

“Operasional dapur berjalan lima hari dalam sepekan, dengan rata-rata produksi mencapai 2.500 hingga 2.800 porsi per hari,” ungkap Lukman, salah satu pengurus SPPG.

Dari total produksi tersebut, lebih dari 2.000 porsi dialokasikan untuk anak-anak sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA. Sementara sekitar 500 porsi lainnya disalurkan melalui Posyandu untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dari sisi anggaran, setiap porsi makanan MBG dipatok sebesar Rp15.000. Biaya tersebut mencakup bahan baku makanan yang berkisar antara Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi. Selain itu, biaya operasional dapur mencapai sekitar Rp9 juta hingga Rp10 juta per hari, yang skema awalnya dipatok Rp3.000 per porsi, sementara biaya sewa berada di angka Rp6 juta per hari dengan skema awal Rp2.000 per porsi.

Program ini juga menerapkan pembagian porsi berdasarkan kebutuhan penerima. Porsi kecil diberikan untuk balita hingga siswa SD kelas 3, sedangkan porsi besar disiapkan bagi siswa SD kelas 4 hingga SMA, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Dengan skema produksi dan pembiayaan yang cukup besar, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Selain itu, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].

Kegiatan ini diikuti puluhan karyawan PT BAS, PT Banjarsari Pribumi (BP), serta mitra kerja. Rute dimulai dari Terminal Regional dan berakhir di Desa Saka Jaya, melintasi sejumlah kawasan permukiman seperti Rumah Tumbuh, Perumahan Rapen, hingga Harapan Jaya (Muara Harapan).

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BAS, Pangihutan Siboro, mengatakan kegiatan ini merupakan inisiatif internal perusahaan untuk menjaga kebugaran karyawan di tengah tingginya tuntutan operasional industri tambang yang membutuhkan ketahanan fisik dan konsistensi mental.

Menurutnya, sektor pertambangan memiliki karakter kerja yang kompleks, mulai dari tekanan target produksi, kondisi lapangan yang dinamis, hingga risiko kerja yang tinggi. Karena itu, kesiapan fisik dan mental menjadi faktor penting dalam menjaga keselamatan dan produktivitas.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh karyawan dan mitra kerja tetap dalam kondisi prima. Fisik yang kuat akan berbanding lurus dengan kinerja yang optimal di lapangan,” ujar Pangihutan.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memperkuat sinergi antar perusahaan dalam grup, khususnya antara PT BAS dan PT BP. Kolaborasi yang solid dinilai penting dalam menjaga stabilitas operasional dan pencapaian target produksi.

Dalam kegiatan tersebut, peserta ditantang menaklukkan jarak 16 kilometer yang tidak hanya menguji daya tahan fisik, tetapi juga konsistensi dan fokus. Sepanjang rute, peserta harus mampu mengatur ritme dan menjaga stamina, serupa dengan tuntutan kerja di industri tambang yang memerlukan ketahanan jangka panjang.

Lebih jauh, Pangihutan menekankan pentingnya membangun mental tangguh di tengah tekanan kerja. Ia menyebut filosofi “nyaman di tengah ketidaknyamanan” sebagai prinsip yang relevan bagi pekerja tambang.

“Industri ini penuh tantangan. Kemampuan untuk tetap stabil dalam kondisi yang tidak selalu ideal menjadi kunci utama agar bisa bertahan dan berkembang,” katanya.

Selain aspek fisik dan mental, kegiatan ini juga berfungsi sebagai ruang komunikasi informal antar pekerja. Interaksi di luar lingkungan kerja dinilai mampu meningkatkan solidaritas tim dan memperkuat budaya kerja yang positif.

Penguatan budaya keselamatan (safety culture) juga menjadi salah satu tujuan kegiatan ini. Dengan kondisi tubuh yang bugar dan mental yang siap, potensi kecelakaan kerja dapat ditekan, sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menerapkan standar keselamatan pertambangan.

Kegiatan yang berlangsung hingga siang hari tersebut ditutup dalam suasana kebersamaan. Manajemen menilai Saka Jaya Runner sebagai bagian dari investasi jangka panjang perusahaan dalam membangun SDM unggul yang adaptif terhadap tantangan industri.

Melalui pendekatan ini, Titan Group menegaskan bahwa keberlanjutan operasional tambang tidak hanya ditopang oleh teknologi dan cadangan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas manusia di dalamnya. SDM yang sehat, tangguh, dan solid menjadi fondasi utama dalam menjaga kinerja perusahaan di tengah dinamika industri pertambangan nasional.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Langkah ini diambil sebagai upaya mencegah dampak negatif terhadap lingkungan seiring meningkatnya aktivitas produksi makanan dalam program nasional tersebut.

Kepala DLH Kota Pagar Alam, Deky Aprizal, menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan intensif terhadap kesiapan fasilitas pengelolaan limbah di setiap dapur MBG. Beberapa sarana yang menjadi perhatian utama meliputi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), lubang pengomposan, serta penyediaan tempat sampah terpilah.

“Semua dapur MBG yang sudah berjalan kami beri batas waktu hingga akhir bulan ini untuk melengkapi sarana pengelolaan limbah. Ini penting agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan,” ujar Deky, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, pengelolaan limbah dalam program MBG tidak bisa dilakukan secara konvensional, melainkan harus mengacu pada konsep zero waste dan ekonomi sirkular. Dalam praktiknya, limbah organik dari dapur diolah secara cepat dalam waktu 1 hingga 2 hari menjadi kompos yang dapat dimanfaatkan kembali.

Sementara itu, limbah cair diwajibkan melewati proses penyaringan menggunakan grease trap atau alat penangkap lemak sebelum dibuang ke saluran, guna mencegah pencemaran air dan kerusakan lingkungan.

“Ini bukan sekadar soal kebersihan dapur, tetapi menyangkut keberlanjutan program dan kesehatan lingkungan masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Ketua Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Pagar Alam, Jepri Zulfikar, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 11 dapur MBG yang aktif beroperasi. Dalam waktu dekat, jumlah tersebut akan bertambah dengan rencana pengoperasian tiga dapur baru di wilayah Sukorejo, Dempo Makmur, dan Nendagung IV.

Satgas MBG sendiri memiliki peran strategis dalam memastikan program berjalan sesuai standar, mulai dari pengawasan kualitas makanan, pemenuhan gizi, hingga kelayakan teknis dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, satgas juga bertugas mempercepat operasional, mengoordinasikan lintas sektor, serta mengevaluasi berbagai kendala di lapangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, setiap dapur MBG di Pagar Alam mampu memproduksi sekitar 2.500 porsi makanan per hari. Sebanyak 2.000 porsi didistribusikan kepada anak-anak sekolah mulai dari PAUD hingga SD, sementara 500 porsi lainnya diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya balita dan lansia.

Program MBG sendiri menyasar kelompok rentan guna meningkatkan asupan gizi, dengan jadwal operasional lima hari dalam sepekan.

Dari sisi pembiayaan, satu porsi makanan MBG ditetapkan sebesar Rp15.000, dengan rincian biaya bahan baku berkisar Rp8.000 hingga Rp10.000, operasional Rp3.000, serta sewa Rp2.000 per porsi.

Dengan kapasitas produksi yang besar, DLH menilai pengelolaan limbah menjadi aspek krusial yang tidak boleh diabaikan.

“Program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi harus dibarengi dengan pengelolaan limbah yang baik. Jangan sampai manfaatnya besar, namun menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari,” tegas Deky.

Redaktur: Sobar Bachtiar

Acara dihadiri Bupati Muara Enim Edison, Ketua TP PKK Muara Enim, Kepala Dinas PMD Firmansyah, Kasat Pol PP Dedi Suryanto, Direktur Kepatuhan Bank Sumsel Babel Rira Eko Rinalda, serta Pimpinan Cabang Muara Enim Edward Okta Vidi bersama jajaran.

Pimpinan Cabang Bank Sumsel Babel Muara Enim, Edward Okta Vidi, mengatakan undian Tabungan Pesirah merupakan bentuk apresiasi kepada nasabah loyal yang telah mempercayakan pengelolaan dana mereka. Ratusan warga memadati lokasi sejak siang hari untuk menyaksikan langsung proses pengundian hadiah.

Selain itu, BSB Cabang Muara Enim menyalurkan CSR berupa satu unit kendaraan operasional double cabin yang diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan selanjutnya digunakan oleh RSUD Rabain Muara Enim. Kendaraan tersebut akan difungsikan sebagai layanan kesehatan keliling untuk menjangkau masyarakat di berbagai wilayah.

Edward menjelaskan, sepanjang 2025 pihaknya juga telah menyalurkan berbagai program CSR, antara lain pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan alat bantu disabilitas berupa kaki dan tangan palsu bagi warga, hingga dukungan program pangan bergizi melalui kerja sama lintas instansi. “Ke depan, kami akan terus berkoordinasi agar program CSR tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bank Sumsel Babel juga melibatkan pelaku UMKM binaan dengan menyediakan stan produk. Upaya ini dinilai efektif mendorong peningkatan omzet pelaku usaha lokal sekaligus memperluas akses pasar. “Melalui kegiatan ini, kami menghadirkan manfaat ganda, yakni penghargaan bagi nasabah dan dukungan konkret bagi UMKM,” kata Edward.

Bupati Muara Enim Edison menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Bank Sumsel Babel dalam menyalurkan CSR. Menurutnya, keberadaan bank daerah tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat karena kepemilikan saham juga melibatkan pemerintah daerah.

“Bantuan kendaraan operasional ini akan dimanfaatkan untuk layanan kesehatan keliling, sehingga masyarakat dapat mengakses pelayanan medis secara gratis dan lebih merata,” ujar Edison.

Ia juga menilai penyelenggaraan undian yang digelar di ruang terbuka memberi dampak ekonomi langsung, terutama bagi UMKM binaan yang terlibat. Pemerintah daerah, lanjutnya, mendorong kolaborasi berkelanjutan antara sektor perbankan dan pelaku usaha lokal guna memperkuat perekonomian daerah.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan simbolis kendaraan operasional dari Bank Sumsel Babel kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang kemudian diteruskan kepada RSUD Rabain Muara Enim. Undian Tabungan Pesirah pun menjadi puncak acara, dengan harapan meningkatkan minat menabung masyarakat sekaligus memperkuat basis dana pihak ketiga bank daerah tersebut.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Tujuh wilayah kerja PEP Zona 4 yang menerima penghargaan itu meliputi PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering Field, dan PHE Raja Tempirai Field. Penghargaan itu diterima secara resmi pada 7 April 2026 di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

Capaian ini menegaskan bahwa PEP Zona 4 tidak hanya memenuhi standar kepatuhan (compliance) yang ditetapkan pemerintah, tetapi juga mampu melampaui ketentuan melalui berbagai inovasi dan praktik keberlanjutan di lapangan. Peringkat Hijau diberikan kepada perusahaan yang dinilai mampu mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam sistem bisnisnya secara menyeluruh.

General Manager PEP Zona 4 Djudjuwanto mengapresiasi semua insan PEP Zona 4 atas penghargaan ini. "Pencapaian ini menunjukkan komitmen PEP Zona 4 dalam melaksanakan operasi hulu migas yang berkelanjutan dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional," ucap Djudjuwanto.

Keberhasilan PEP Zona 4 melampaui standar kepatuhan juga ditopang implementasi program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR), di industri hulu migas disebut sebagai Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM). Setiap wilayah kerja di PHR Zona 4 memiliki sejumlah program unggulan yang menjadi komitmen perusahaan tumbuh bersama masyarakat di sekitar area operasi dalam menjaga lingkungan.

Mengelola limbah dan menjadikannya bernilai ekonomi tinggi menjadi benang merah pada program di Prabumulih, Ogan Komering dan Limau Field. Di Prabumulih, sampah plastik diolah menjadi wadah penampung getah karet bagi petani karet lewat program SIKOK SELINGKAR (Sistem Komunitas Karet Organik dalam Satu Rantai Daur Ulang). Sedangkan di Ogan Komering field, GEMA MAGENTA (Gerakan Masyarakat Mandiri Generasi Lestari) mengolah sampah organik menjadi pakan ternak dan ikan, pupuk organik, hingga pelet biomassa ramah lingkungan.

PEP Limau menghadirkan program inovasi sosial Biobachar (Bio-Bamboo Charcoal) melalui Rumah Kreatif Boek Khaman. Program ini mengolah limbah sisa produksi anyaman bambu menggunakan sistem pirolisis untuk menghasilkan biobachar yang dimanfaatkan sebagai media filtrasi pada instalasi pengolahan air limbah (IPAL) batik dengan metode Hybrid Constructed Wetland.

Lain halnya dengan program unggulan Adera Field dan Ramba Field yang mengajak masyarakat bersahabat dengan tantangan cuaca dan iklim. Di Adera field, Program PERMATA (Pertanian Mandiri Desa Tangguh) memberdayakan warga Desa Pengabuan untuk menghadapi cuaca ekstrem dan tantangan produksi pertanian melalui pelatihan budidaya padi dan tanaman obat keluarga (TOGA).

Sementara itu, PEP Ramba Field mempunyai program unggulan PUSAKA KELUANG (Pemberdayaan untuk Kesejahteraan Melalui Keterpaduan Alam Desa Keluang). Program ini berfokus pada pengembangan pertanian dan kesehatan masyarakat melalui Climate-Friendly Agriculture Value Chain, yaitu sistem pertanian adaptif ramah iklim dan berbasis sumber daya lokal.

Melalui studi social mapping, masyarakat juga diajak untuk konservasi dan mengembangkan potensi sumber daya alam daerahnya. Misalnya saja di masyarakat sekitar Pendopo Field yang diajak mengembalikan kesuburan tanah pertanian di Desa Sukakarya, Musi Rawas lewat program GEMILANG PLUS (Gerakan Perempuan Lestarikan Alam Melalui Konservasi Pinang Plus).

Di Desa Betung Barat, Raja Tempirai Field mengajak masyarakat mengembangkan desanya mengintegrasikan pengelolaan lingkungan tanpa limbah (zero waste) dengan konsep desa berbasis ekowisata. Program ini disebut BENING (Biointegrasi Ekowisata Nir-Limbah Inovasi Nyata dan Gemilang). (*)

Tentang PHR Regional Sumatra Zona 4
PHR Regional Sumatra Zona 4, Subholding Upstream Pertamina, mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.

PHR Regional Sumatra Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Kapolres Pagar Alam AKBP Januar Kencana Setia Persada melalui Kasat Reskrim IPTU Heriyanto, didampingi Kasi Humas IPTU Mansyur, menjelaskan bahwa tersangka berinisial N. Herdan Bakti (66) ditangkap saat tim opsnal melakukan patroli dan penyelidikan di wilayah hukum Polres Pagar Alam.

“Tersangka kami amankan saat anggota melakukan patroli dan penyelidikan. Yang bersangkutan kooperatif saat diamankan dan saat ini telah dibawa ke Mapolres Pagar Alam untuk proses hukum lebih lanjut,” ujar IPTU Heriyanto dalam keterangan resminya.

Kasus ini berawal dari laporan korban yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor LP/B-151/XI/2022/SPKT/Polres Pagaralam tertanggal 23 November 2022. Tersangka juga tercatat dalam DPO dengan nomor DPO/1/I/2026/Polres Pagaralam.

Dari hasil penyelidikan, tersangka diduga menjalankan modus penipuan dengan menawarkan sejumlah bidang tanah kepada korban dengan harga di bawah pasaran. Korban yang tergiur kemudian melakukan pembayaran secara bertahap hingga total mencapai Rp87 juta.

Namun, setelah transaksi selesai, korban mendapati bahwa dokumen yang diberikan tersangka diduga tidak sah. Beberapa di antaranya berupa surat keterangan jual beli dan surat penguasaan fisik tanah (sporadik) yang terindikasi palsu.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah melakukan penipuan dan atau penggelapan terhadap korban dengan total kerugian Rp87 juta,” tegas IPTU Heriyanto.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain rekening koran, kwitansi pembayaran, serta berbagai dokumen tanah yang diduga palsu.

Saat ini, penyidik masih terus melengkapi berkas perkara dengan memeriksa sejumlah saksi serta melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam kasus tersebut.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 372 dan/atau 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan.

Polres Pagar Alam menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan kepada masyarakat. Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah, terutama dengan memastikan legalitas dokumen secara menyeluruh guna menghindari praktik penipuan serupa.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja (Diskop UKM Naker) Kota Pagar Alam, Ahmad Ali Ramadhan, mengungkapkan bahwa dari total 35 kelurahan yang ada, sebanyak 21 KMP sudah memulai tahap pembangunan gedung.

“Pembangunan gedung Koperasi Merah Putih di Kota Pagar Alam saat ini sudah mencapai kurang lebih 70 persen. Artinya, sekitar 21 koperasi sudah memulai tahap pembangunan dari total 35 kelurahan, diantaranya Kelurahan Gunung Dempo dan Kelurahan Curup Jare ” ujar Ahmad Ali Ramadhan, Rabu (15/4/2026).

Ia menjelaskan, program ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat berbasis kelurahan, sekaligus memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi nasional.

Menurutnya, keberadaan Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan usaha, meningkatkan kesejahteraan, serta memperluas akses permodalan yang lebih mudah dan terjangkau.

“Koperasi ini kita dorong menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat kelurahan. Tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga mampu mengelola berbagai potensi usaha masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ahmad Ali Ramadhan menambahkan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap koperasi yang telah terbentuk agar dapat berjalan optimal dan profesional.

“Kami tidak hanya fokus pada pembentukan, tetapi juga memastikan koperasi ini sehat secara manajemen dan mampu memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” tambahnya.

Pemerintah Kota Pagar Alam menargetkan seluruh kelurahan dapat memiliki Koperasi Merah Putih dalam waktu dekat, sehingga pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Dengan capaian yang sudah mencapai 70 persen hingga bulan April 2026, diharapkan program ini dapat segera rampung di 35 kelurahan dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Pagar Alam.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].

Penyerahan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah atas dedikasi panjang Heri Candra dalam dunia pendidikan, khususnya di wilayah Muara Enim dan sekitarnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Bupati juga menyerahkan SK kenaikan pangkat kepada sejumlah ASN.

Heri Candra memulai karier sebagai guru Kimia di SMA Bukit Asam Tanjung Enim, kemudian melanjutkan tugas di SMA Negeri 1 Lawang Kidul. Dalam perjalanannya, ia juga pernah menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Lawang Kidul selama sekitar 1,5 tahun.

Selanjutnya, ia dipercaya memimpin sejumlah sekolah sebagai kepala sekolah, yakni di SMP Negeri 5 Muara Enim, SMP Negeri 1 Muara Enim, dan terakhir di SMP Negeri 2 Lawang Kidul hingga memasuki masa pensiun.

Selama menjabat sebagai kepala sekolah, Heri Candra dikenal aktif mendorong pengembangan sekolah berbasis lingkungan melalui program Adiwiyata. Sejumlah sekolah yang dipimpinnya berhasil meraih predikat Adiwiyata tingkat nasional hingga Adiwiyata mandiri.

Selain di lingkungan sekolah, Heri Candra juga aktif dalam organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Muara Enim.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menyatakan, pemberian SK pensiun merupakan bagian dari penghargaan kepada ASN yang telah menyelesaikan masa tugasnya. Sementara itu, penyerahan SK kenaikan pangkat diharapkan dapat memacu kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Staf Ahli Bupati Muara Enim Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, mewakili kepala daerah. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Muara Enim Sumarni, Kepala Dinas Sosial Lido Septontoni, Kepala Kesbangpol Holika, Camat Lawang Kidul Zulchaidir Sidik, serta unsur Forkopimcam dan perwakilan organisasi perangkat daerah.

Pembina Yayasan Darussakinah Tanjung Enim, Filliandri, mengatakan inisiatif pembangunan panti jompo ini berangkat dari temuan lapangan saat kegiatan sosial yang dilakukan pihaknya. Ia menyebut masih banyak lansia di Muara Enim hidup dalam kondisi rentan.

“Kami menemukan lansia yang hidup sendiri tanpa dukungan keluarga, juga yang tidak terawat karena keterbatasan ekonomi. Bahkan ada yang ditinggalkan dalam kondisi sakit,” kata Filliandri.

Menurut dia, selama ini ketiadaan fasilitas panti jompo di Muara Enim membuat penanganan lansia terlantar bergantung pada daerah lain. Sejumlah lansia terpaksa dirujuk ke panti sosial di Palembang dan Ogan Ilir.

Kondisi tersebut mendorong yayasan untuk membangun Uma Wreda sebagai alternatif layanan sosial di tingkat lokal. “Tujuannya menyediakan tempat tinggal yang layak dan memastikan lansia mendapatkan perawatan yang memadai,” ujarnya.

Pembangunan panti jompo ini ditargetkan rampung dalam waktu satu tahun. Yayasan menyatakan terbuka untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pengembangan program pelayanan lansia.

Staf Ahli Bupati Muara Enim, Juli Jumantan, menyatakan pemerintah daerah mengapresiasi inisiatif tersebut. Ia menilai pembangunan Uma Wreda dapat menjadi bagian dari upaya penanganan persoalan sosial, khususnya lansia terlantar.

“Pemerintah daerah mendukung pembangunan ini agar dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Juli.

Ia juga mengajak masyarakat dan pemangku kepentingan untuk ikut mendukung proses pembangunan agar berjalan sesuai rencana.

Kehadiran Uma Wreda diharapkan dapat mengisi kekosongan layanan sosial bagi lansia di Muara Enim, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas serupa di luar daerah.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Kapolres Pagar Alam, AKBP Januar Kencana Setia Persada, didampingi Kasat Reskrim Iptu Heriyanto, membenarkan pelaksanaan Tahap II tersebut setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak kejaksaan.

“Benar, hari ini penyidik Satreskrim Polres Pagar Alam telah melaksanakan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pagar Alam. Ini dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21,” ujar Kapolres.

Tersangka dalam perkara ini diketahui bernama Ucok Barokah Bin Sutoyo, yang sebelumnya dilaporkan atas dugaan melakukan perbuatan cabul terhadap bawahannya.

Kapolres menjelaskan, perkara tersebut berawal dari laporan polisi Nomor: LP/B-252/XII/2025/SPKT/Polres Pagar Alam/Polda Sumatera Selatan, tertanggal 8 Desember 2025, dengan pelapor inisial R.

“Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga perkara ini dapat dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke tahap penuntutan,” jelasnya.

Adapun peristiwa dugaan tindak pidana tersebut terjadi pada Minggu, 30 November 2025, sekitar pukul 09.30 WIB, di Kantor Pos Kota Pagar Alam, Jalan Kapten Sanap, Kelurahan Beringin Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara. Tersangka diduga melakukan perbuatan cabul terhadap korban yang merupakan bawahannya dalam hubungan kerja.

Perbuatan tersangka disangkakan melanggar sejumlah ketentuan hukum, di antaranya Pasal 418 Ayat (2) huruf (a) KUHP, Pasal 414 Ayat (1) huruf (b) KUHP, serta Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sementara itu, Kasatreskrim menambahkan bahwa proses penyerahan berjalan lancar tanpa kendala.

“Dalam pelaksanaan Tahap II, tersangka beserta barang bukti telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan lengkap dan baik. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar,” ujarnya.

Dengan dilaksanakannya Tahap II, lanjutnya, tanggung jawab penanganan perkara kini sepenuhnya berada di pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut hingga persidangan.

Polres Pagar Alam memastikan akan terus mendukung proses penegakan hukum secara profesional dan transparan dalam setiap tahapan perkara.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].

Acara tersebut dihadiri sejumlah mitra strategis, di antaranya SPPG Pasar Muara Enim, SPPG Pasar I, SPPG Pasar II, SPPG Kepur, SPPG Tegalrejo, SPPG Pasar Tanjung Enim, hingga SPPG Tanjung Karangan. Selain itu, unsur Tripika Kecamatan Muara Enim turut hadir sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap program sosial yang dijalankan SJAS.

Ketua Yayasan SJAS, Resna, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Menurutnya, halal bihalal ini bukan sekadar tradisi pasca-Idulfitri, tetapi juga menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi antar pihak.

“Kegiatan ini kami selenggarakan untuk meningkatkan silaturahmi, koordinasi, dan konsolidasi bersama seluruh mitra dalam rangka menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Dukungan semua pihak sangat penting agar program ini dapat berjalan optimal dan tepat sasaran,” ujar Resna.

Sementara itu, Lurah Pasar I Muara Enim, Fredy Sudaryanto, menyampaikan apresiasi atas kontribusi nyata yang telah diberikan Yayasan SJAS selama ini. Ia menilai, kehadiran yayasan tersebut telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

“Kami mengapresiasi langkah Yayasan SJAS yang konsisten berkontribusi, baik melalui program MBG maupun berbagai kegiatan sosial lainnya. Ini menjadi contoh kolaborasi yang baik antara masyarakat dan lembaga sosial,” ungkap Fredy.

Di kesempatan yang sama, Founder SJAS, A Dessi Puspa Asni, menegaskan bahwa sejak awal berdiri, yayasan ini memang berfokus pada kegiatan sosial dan keagamaan. Berbagai program telah dijalankan, mulai dari kegiatan cuci sarung dan mukena gratis untuk masjid dan mushola, bantuan kemanusiaan, hingga program di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Baru-baru ini kami juga menggelar sekolah lansia sebagai bentuk kepedulian terhadap kelompok usia lanjut. Ke depan, kami akan terus mengembangkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Dessi juga membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat maupun pihak swasta yang ingin berkontribusi sebagai donatur dalam mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang dijalankan SJAS.
Melalui kegiatan halal bihalal ini, SJAS berharap sinergi yang telah terjalin dapat semakin kuat, sehingga berbagai program sosial, khususnya MBG, dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Muara Enim.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kasus ini melibatkan UB, seorang pejabat di instansi pemerintah, dan RA yang merupakan bawahannya. Perkara bermula dari laporan RA atas dugaan tindakan pelecehan yang dialaminya. Namun, situasi sempat menjadi kompleks ketika UB melaporkan balik RA dengan tuduhan mengakses ponselnya tanpa izin.

Langkah tersebut sempat memicu polemik di tengah masyarakat, bahkan menimbulkan persepsi adanya upaya untuk mengaburkan substansi utama perkara. Publik pun menyoroti arah penanganan kasus yang dinilai berpotensi mengalihkan fokus dari dugaan pelecehan.

Namun, setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan gelar perkara, termasuk di tingkat Polda Sumatera Selatan, kepolisian akhirnya mengambil keputusan tegas. Laporan terkait dugaan akses ilegal ponsel resmi dihentikan (SP3) karena dinilai tidak memenuhi unsur pidana.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa penghentian penyidikan ini merupakan wujud komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara objektif. “Kami memastikan setiap proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah. Ketika unsur pidana tidak terpenuhi, maka hak tersangka harus dilindungi dan keadilan harus ditegakkan,” ujar Nandang.

Lebih lanjut, Polda Sumsel menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam setiap proses penegakan hukum. Masyarakat diimbau untuk tetap menghormati proses hukum serta menjaga keamanan data pribadi dan perangkat elektronik guna mencegah potensi pelanggaran hukum di kemudian hari.

Dengan terbitnya penetapan pengadilan tersebut, status tersangka RA secara resmi dicabut dan yang bersangkutan telah dibebaskan dari penahanan. Polda Sumatera Selatan memastikan bahwa setiap penanganan perkara akan selalu mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan keadilan bagi seluruh pihak.

Keputusan tersebut diperkuat dengan Penetapan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 1/Pen.Pid/2026/PN Pga tertanggal 10 April 2026 yang menyatakan penghentian penyidikan sah secara hukum.

Kapolres Pagar Alam, AKBP Januar Kencana Setia Persada, melalui keterangannya, Sabtu (11/4/2026) menegaskan bahwa seluruh proses telah dilakukan secara profesional dan objektif.

“Penanganan perkara ini kami lakukan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk laporan akses ilegal ponsel telah dihentikan setelah melalui kajian menyeluruh,” ujarnya, didampingi Kasi Humas Iptu Mansyur.

Dengan dihentikannya laporan tersebut, fokus penegakan hukum kini sepenuhnya tertuju pada perkara utama, yakni dugaan pelecehan yang dilaporkan oleh RA.

Dalam perkembangan terbaru, berkas perkara terhadap UB telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Bahkan, pada 11 April 2026, tersangka UB bersama barang bukti telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Tahap ini menandai bahwa perkara telah siap untuk disidangkan di pengadilan.

Kapolres memastikan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas.

“Perkara dugaan pelecehan saat ini sudah memasuki tahap dua, yakni pelimpahan tersangka dan barang bukti. Kami berkomitmen memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum,” tegasnya.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena melibatkan pejabat publik serta adanya dua laporan berbeda dalam satu rangkaian peristiwa. Kini, setelah laporan balik dihentikan, publik menantikan proses pembuktian di persidangan.

Penanganan perkara ini pun dinilai menjadi ujian penting bagi penegakan hukum yang transparan, profesional, dan berkeadilan di Kota Pagar Alam.

[Redaktur: Sobar Bachtiar].