Ketua Fraksi PKS DPRD Muara Enim, Jon Dries, mengatakan penguatan pencegahan karhutla telah disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi PKS pada rapat paripurna kedua DPRD Muara Enim, 5 Agustus 2026.

Menurut Jon, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya menetapkan status siaga darurat selama 121 hari serta menyiapkan posko pengaduan di tiga titik wilayah Kabupaten Muara Enim.

Namun, upaya tersebut dinilai perlu diperkuat dengan sistem pencegahan yang mampu menjangkau wilayah rawan hingga tingkat tapak.

"Semakin dini api ditemukan dan ditangani, semakin kecil pula dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas ekonomi," ujar Jon dalam keterangannya, Minggu (9/8/2026).

Jon menyoroti laporan BPBD Kabupaten Muara Enim yang mencatat adanya kebakaran hutan dan lahan di empat wilayah pada Sabtu (8/8/2026). Kejadian tersebut dilaporkan terjadi di Kecamatan Muara Enim, Lawang Kidul, Gunung Megang, dan Gelumbang.

Karena itu, anggota DPRD dari daerah pemilihan II tersebut mendorong pemerintah memperkuat patroli terpadu dengan melibatkan BPBD, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, serta Masyarakat Peduli Api.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi juga perlu diperluas untuk mempercepat deteksi dan respons terhadap potensi kebakaran. Teknologi tersebut antara lain pemantauan titik panas, sistem peringatan dini, kamera pengawas, hingga sistem pelaporan cepat berbasis masyarakat.

"Ikhtiar pencegahan perlu dibuat lebih sistematis, terukur, dan menjangkau daerah rawan hingga tingkat tapak," katanya.

Selain aspek pencegahan, Jon meminta penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran dilakukan secara adil dan konsisten. Penegakan hukum, kata dia, harus dibarengi edukasi kepada masyarakat serta penyediaan alternatif pembukaan lahan tanpa membakar.

Pendampingan terhadap petani juga dinilai penting agar masyarakat memiliki metode pengelolaan lahan yang aman dan tidak menimbulkan risiko kebakaran.

Jon juga meminta koordinasi antarlembaga semakin diperkuat, khususnya antara BPBD, BMKG, TNI-Polri, pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Koordinasi tersebut mencakup kesiapan personel, peralatan pemadaman, ketersediaan sumber air, kendaraan operasional, logistik, hingga perlindungan bagi petugas yang bekerja di wilayah rawan.

"Karhutla perlu dipandang bukan sekadar kejadian musiman, tetapi persoalan keselamatan warga dan keberlanjutan lingkungan yang membutuhkan kerja bersama, konsisten, serta berorientasi pada pencegahan," ujarnya.

Fraksi PKS berharap penguatan sistem tersebut dapat menekan potensi karhutla selama periode puncak kemarau sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, lingkungan, dan aktivitas perekonomian di Kabupaten Muara Enim.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kegiatan tersebut digelar sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya potensi kemunculan titik panas (hotspot) pada musim kemarau. Selain jajaran kepolisian, kegiatan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), perwakilan perusahaan, tokoh masyarakat, serta warga dari sejumlah desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Lawang Kidul.

Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran dengan tidak membuka lahan menggunakan api maupun membakar sampah secara sembarangan. Edukasi juga menekankan pentingnya pelaporan dini apabila ditemukan indikasi kebakaran agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Sebagai bagian dari kegiatan, panitia juga menyalurkan bantuan paket sembako kepada perwakilan masyarakat dari Desa Lingga, Desa Darmo, Desa Keban Agung, Kelurahan Tanjung Enim, Kelurahan Pasar Tanjung Enim, dan Kelurahan Tanjung Enim Selatan. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, aparat, dan masyarakat.

Kapolsek Lawang Kidul IPTU Chandra Kirana mengatakan pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pendekatan preventif lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran terjadi.

"Penanganan Karhutla tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara kepolisian, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat agar upaya pencegahan berjalan maksimal," ujarnya.

Ia menjelaskan, Polsek Lawang Kidul telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, di antaranya meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, memperkuat patroli di wilayah rawan, melakukan pemetaan hotspot bersama para pemangku kepentingan, mengaktifkan kembali pos keamanan lingkungan (Poskamling), hingga memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian persoalan sosial di tengah masyarakat.

Selain itu, kepolisian juga mengembangkan pendekatan humanis melalui program "Tong Besi Cafe" (Tongkrongan Ba'da Polisi) sebagai ruang komunikasi antara aparat dan warga untuk membangun kesadaran bersama menjaga keamanan lingkungan.

Sementara itu, Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Bara Anugrah Sejahtera Pangihutan Siboro melalui Humas PT BAS, H. Akwam, menegaskan perusahaan berkomitmen mendukung berbagai langkah pencegahan karhutla di sekitar wilayah operasional.

Menurutnya, kolaborasi dengan aparat kepolisian dan pemerintah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi masyarakat.

"Kami mendukung penuh langkah-langkah preventif yang dilakukan Polsek Lawang Kidul. Sinergi ini diharapkan mampu menekan risiko karhutla sekaligus memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah sekitar operasional perusahaan," kata Akwam.

Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan serta meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat maupun operasional perusahaan di Kabupaten Muara Enim.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Acara launching dibuka langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, dr. Fadliana, pada Rabu (5/8/2026), bertempat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim.

Launching tersebut turut dihadiri Koordinator Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim, Zaldi Azuwar, S.E., M.Si., Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani, S.Si., M.Bmd., A.Pt melalui Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Zeno Zasman, S.Sos., M.I.Kom.,  beserta jajaran BPJS Kesehatan dan insan pers.

Dalam sambutannya, dr. Fadliana menyampaikan bahwa implementasi MPP Full Shifting merupakan komitmen BPJS Kesehatan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menghadirkan layanan yang semakin mudah dijangkau, cepat, nyaman, dan terintegrasi.

"Melalui MPP Full Shifting ini, kami ingin memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi JKN. Kini peserta tidak perlu lagi berpindah-pindah lokasi karena berbagai layanan BPJS Kesehatan telah tersedia di Mall Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan layanan instansi pemerintah lainnya. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, efisien, dan memberikan pengalaman yang semakin baik," ujar dr. Fadliana.

Menurutnya, transformasi pelayanan BPJS Kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pelayanan tatap muka di MPP, tetapi juga didukung dengan berbagai kanal layanan digital, seperti Mobile JKN, PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp), Care Center 165, hingga inovasi NADI JKN yang bertujuan mendekatkan informasi, edukasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.

"Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan seluruh kanal layanan yang telah kami sediakan, baik secara langsung di MPP maupun melalui layanan digital. Dengan demikian, pelayanan JKN akan semakin mudah diakses, cepat, setara, dan berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat," tambahnya.

Sementara itu,  Koordinator Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Muara Enim, Zaldi Azuwar, S.E., M.Si menyampaikan apresiasi atas implementasi MPP Full Shifting yang menjadi salah satu bentuk kolaborasi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim.

Menurutnya, kehadiran BPJS Kesehatan di Mall Pelayanan Publik akan semakin memudahkan masyarakat karena berbagai layanan pemerintah kini dapat diakses dalam satu lokasi yang nyaman, modern, dan terintegrasi.

Melalui implementasi MPP Full Shifting, BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih berharap pelayanan kepada peserta JKN di Kabupaten Muara Enim semakin optimal serta mampu memberikan kemudahan, kepastian, dan kepuasan kepada masyarakat.

Program ini juga menjadi bukti nyata komitmen BPJS Kesehatan dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Lingga, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Kamis (6/8/2026), menjadi bagian dari dukungan PT SBS terhadap program pemerintah dalam percepatan deteksi dini dan pencegahan penyebaran penyakit TBC.

Asisten Manajer CSR PT SBS, Auliya, mengatakan kesehatan masyarakat merupakan salah satu fokus utama program pemberdayaan perusahaan di sekitar wilayah operasional. Karena itu, PT SBS terus membangun kolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim melalui Puskesmas Tanjung Enim untuk menghadirkan program-program kesehatan yang berkelanjutan.

"Program skrining TBC ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebelumnya kami juga telah bekerja sama dengan Puskesmas Tanjung Enim melalui program pemberian makanan tambahan (PMT) bagi pasien TBC serta program pencegahan stunting. Kami berharap sinergi ini dapat terus berlanjut melalui berbagai program kesehatan lainnya," ujar Auliya.

Menurut dia, keberhasilan operasional perusahaan harus berjalan seiring dengan meningkatnya kualitas hidup masyarakat di sekitar area tambang. Oleh sebab itu, PT SBS tidak hanya berfokus pada aktivitas bisnis, tetapi juga menghadirkan program CSR yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami berharap seluruh program yang dijalankan perusahaan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dukungan dan kepercayaan masyarakat menjadi motivasi bagi PT SBS untuk terus berkembang sekaligus meningkatkan kontribusi di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat," katanya.

Selain pemeriksaan kesehatan, peserta juga memperoleh edukasi mengenai pentingnya deteksi dini TBC, pola hidup bersih dan sehat, serta langkah-langkah pencegahan penularan penyakit menular di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Sekretaris Desa Lingga, Dessy Arisanti, mengapresiasi kepedulian PT SBS terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi perusahaan dengan fasilitas pelayanan kesehatan telah membantu memperluas akses layanan kesehatan bagi warga sekitar.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT SBS dan Puskesmas Tanjung Enim atas kepeduliannya. Program seperti ini sangat membantu masyarakat karena memberikan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Tanjung Enim, dr. Zalmah, menjelaskan bahwa skrining TBC merupakan bagian dari program nasional yang dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim untuk mempercepat penemuan kasus serta menekan angka penularan penyakit.

Ia menilai dukungan PT SBS menjadi contoh sinergi positif antara perusahaan dan pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat.

"Kami mengapresiasi dukungan PT SBS yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan skrining TBC di wilayah Lawang Kidul, termasuk Desa Lingga dan Desa Tegal Rejo. Kolaborasi ini membantu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB itu dijadwalkan berlangsung selama 10 hari, terhitung sejak 5 hingga 15 Agustus 2026. Para pekerja menuntut perusahaan memenuhi hak-hak normatif yang mereka nilai belum dipenuhi, termasuk perubahan status hubungan kerja menjadi pekerja tetap.

Kuasa hukum para pekerja, Rahmansyah, mengatakan aksi mogok dilakukan setelah proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui perundingan bipartit maupun mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.

Menurut dia, Disnakertrans Kabupaten Muara Enim juga telah menerbitkan surat anjuran Nomor 500.15.15.2/700/Disnakertrans-4/2026 tertanggal 8 Juli 2026, namun hingga kini belum dijalankan oleh perusahaan.

"Kami meminta PT Nusa Cipta Teknik mengangkat status hubungan kerja 51 pekerja menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sesuai ketentuan Pasal 10 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sekaligus memenuhi seluruh hak normatif pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar Rahmansyah.

Ia menjelaskan, para pekerja selama ini berstatus pekerja harian, padahal mereka bekerja secara rutin selama 26 hari setiap bulan dengan masa kerja yang bervariasi antara empat bulan hingga lima tahun tanpa jeda.

Menurut Rahmansyah, kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur hubungan kerja harian. Berdasarkan aturan tersebut, hubungan kerja yang tidak lagi memenuhi kriteria pekerja harian dapat berubah demi hukum menjadi hubungan kerja PKWTT.

Selain persoalan status kerja, pihaknya juga menduga terdapat pelanggaran hak normatif lain, seperti pembayaran upah yang disebut lebih rendah dari Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Muara Enim tahun 2025 dan 2026, pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang dinilai belum sesuai ketentuan, serta dugaan belum seluruh pekerja didaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Persoalan kekurangan upah, lembur, THR, dan kepesertaan BPJS, kata Rahmansyah, kini juga sedang diproses melalui Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.

Ia menambahkan, pemberitahuan aksi mogok telah disampaikan kepada perusahaan dan Disnakertrans tujuh hari sebelum pelaksanaan, sehingga menurutnya aksi tersebut telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Kabupaten Muara Enim, Iwan Efandri, membenarkan bahwa instansinya telah memfasilitasi proses mediasi antara pekerja dan perusahaan.

"Kami sudah melakukan mediasi dan memberikan anjuran agar perusahaan mengangkat pekerja menjadi karyawan tetap sesuai ketentuan serta memenuhi hak-hak normatif pekerja. Namun sampai saat ini kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan," kata Iwan.

Hingga berita ini ditulis, pihak PT Nusa Cipta Teknik belum memberikan tanggapan. Upaya konfirmasi kepada perwakilan perusahaan, Mia Weni, melalui sambungan telepon maupun pesan singkat belum memperoleh respons.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Pelanggaran yang menjadi prioritas penindakan antara lain penggunaan knalpot brong, melawan arus, aksi balap liar, serta perilaku berkendara ugal-ugalan yang membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Menurut Kapolres, meskipun sistem penegakan hukum lalu lintas saat ini lebih mengedepankan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), petugas di lapangan tetap memiliki kewenangan melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang secara langsung terlihat dan berisiko tinggi.

"Terhadap pelanggaran tersebut, Polres Pagar Alam akan melakukan tindakan tegas," tegas AKBP Adam Purbantoro.

Ia menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), sekaligus menekan angka kecelakaan yang kerap dipicu oleh perilaku pengendara yang tidak disiplin.

Kapolres juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai berbagai informasi yang beredar di media sosial terkait kebijakan penindakan pelanggaran lalu lintas.

Ia menegaskan, isu yang menyebutkan tilang manual diberlakukan kembali secara total maupun kabar adanya kenaikan denda tilang hingga 150 persen merupakan informasi yang tidak benar atau hoaks.

"Masyarakat diharapkan memperoleh informasi dari sumber resmi Kepolisian dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya," ujarnya.

AKBP Adam Purbantoro mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan perlengkapan keselamatan berkendara, serta mengutamakan etika dan budaya tertib berlalu lintas.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat, diharapkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pagar Alam dapat terus ditekan, sehingga tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Tiga sumur tersebut adalah KRG-042, DWA-071, dan BNG-081. Ketiganya merupakan sumur infill atau sisipan, yaitu sumur yang pengeborannya dilakukan di antara sumur-sumur yang telah ada dalam satu lapangan migas. Pengeboran infill menjadi salah satu strategi andalan Zona 4 karena memiliki tingkat ketidakpastian yang rendah dibandingkan metode pengeboran lainnya.

"Keberhasilan pengembangan tiga sumur infill di Zona 4 merupakan buah dari inovasi pendekatan dan penerapan teknologi andal dalam upaya untuk terus mengoptimalkan potensi migas di lapangan mature," ucap Senior Manager Subsurface Development & Planning Zona 4 Reza Nur Ardianto.

Sumur pertama yang berhasil dikembangkan adalah KRG-042, sumur infill di Struktur Karangan Timur, Kota Prabumulih, wilayah kerja PT Pertamina EP Limau Field. Pengembangan sumur ini dilakukan dengan bantuan teknologi Electric Submersible Pump (ESP).

ESP adalah teknologi pengangkatan buatan (artificial lift) berupa pompa sentrifugal bertingkat yang dipasang jauh di dalam sumur dan digerakkan tenaga motor listrik. Teknologi ini biasanya digunakan untuk meningkatkan produksi migas di sumur baru atau sumur lama yang tenaga produksi alamiahnya mulai berkurang.

Teknologi tersebut banyak digunakan pada pengembangan sumur migas karena aman dan efisien. ESP juga dapat diterapkan di lingkungan yang korosif.

Pengeboran Sumur KRG-042 berlangsung 25 hari dan dilakukan uji alir awal (initial flow test) pada 16 Juli 2026. Hasilnya,  menunjukkan potensi produksi sumur ini mencapai 777 barel minyak per hari (BOPD).

Selanjutnya, ada sumur infill DWA-071 yang terletak di Struktur Dewa di Kabupaten PALI, bagian dari wilayah kerja Pertamina EP Adera Field. DWA-071 menjadi sumur pengembangan pertama sejak lebih dari enam tahun sejak pengeboran Sumur DWA-070 pada 2019.

Keberhasilan pengembangan DWA-071 ditopang data komprehensif yang didapat dari 3D Seismik IDAMAN. Survei seismik ini dilaksanakan pada Maret 2024 hingga Mei 2025 di Blok Ibul Tenggara, Candi, dan Manis. Salah satu tujuan akuisisi 3D Seismik IDAMAN adalah pengembangan lapangan secara infill dan ekstensif.

DWA-71 dibor selama 47 hari dan menunjukkan potensi produksi minyak 375,84 BOPD dan gas 0,196 MMSCFD pada uji alir awal 15 Juli 2026.

Sumur Ketiga, BNG-081, juga berada di wilayah kerja PT Pertamina EP Adera Field. BNG-081 terletak di Struktur Benuang di Kabupaten PALI. Pengeboran sumur ini dilakukan selama 30 hari dan pada uji alir awal 20 Juli 2026 menunjukkan potensi produksi minyak 264,4 BOPD dan gas 3,064 MMSCFD.

Pengembangan BNG-081 berhasil dilakukan berkat terobosan 3D Seismik Karbela. Survei tersebut dilakukan pada 8 Agustus 2014 hingga 25 September 2015 di Blok Ibul Tenggara, Candi, dan Manis dengan salah satu tujuan pengembangan lapangan secara infill dan ekstensif di area Benuang, Belimbing, Betung, dan Niru.

Pjs. General Manager PHR Zona 4 Muhammad Luthfi Ferdiansyah menyebutkan, dengan keberhasilan tiga sumur infill tersebut, Zona 4 tercatat telah menyelesaikan 40 sumur pengembangan hingga akhir Juli 2026.

“Pertamina EP Zona 4 akan terus melakukan upaya peningkatan produksi dalam rangka mendukung asta cita presiden untuk ketahanan energi dan terbukti kita senantiasa pantang menyerah mencari dan mengembangkan potensi melalui sumur infill drilling di area wilayah kerja,” terang Luthfi.

Hingga akhir tahun 2026, PHR Zona 4 ditargetkan untuk menuntaskan 83 sumur. Upaya ini untuk mencapai target produksi Zona 4 tahun ini, yaitu minyak 30.305 BOPD dan gas 485,07 MMSCFD. “Mohon doa dan suppport seluruh lapisan masyarakat untuk hal ini agar pekerjaan berjalan safe dan berhasil,” tutupnya.

‎Tentang PHR Zona 4

PHR Zona 4 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional Sumatra yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). PHR Zona 4 mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

‎Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.  PHR Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen yayasan dalam membangun generasi muda yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan keterampilan vokasi, tetapi juga berkarakter, berakhlak mulia, dan memiliki kecerdasan spiritual.

Pengawas Pembina Internal Yayasan Mutiara Enim, Drs. Rika Montana, mengatakan pendidikan karakter merupakan fondasi penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Karena itu, yayasan terus memberikan dukungan terhadap berbagai program yang mendorong pembentukan karakter peserta didik melalui pembelajaran Al-Qur'an.

"Pengadaan mushaf Al-Qur'an dan buku Iqra ini merupakan bentuk komitmen yayasan dalam mendukung proses pendidikan karakter di sekolah. Kami berharap seluruh siswa dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk meningkatkan kemampuan membaca, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari," ujarnya.

Menurut Rika, program tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab.

Ia menambahkan, dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu, pembentukan karakter harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar mengajar agar peserta didik memiliki keseimbangan antara kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual.

Kepala SMK Mutiara Tanjung Enim, Sherli Nopitha, S.Pd., menjelaskan bahwa penguatan pendidikan karakter telah menjadi program unggulan sekolah. Berbagai kegiatan keagamaan secara rutin dilaksanakan sebagai bagian dari pembiasaan positif di lingkungan sekolah.

Program tersebut antara lain penambahan jam Pendidikan Agama Islam melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, pembiasaan salat dhuha berjamaah, program hafalan surah-surah Al-Qur'an, penyelenggaraan peringatan hari besar Islam, hingga pemberian penghargaan kepada siswa yang berhasil menghafal minimal Juz 30.

"Melalui program ini kami ingin membentuk lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan dunia kerja sekaligus memiliki karakter yang kuat, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia," kata Sherli.

Program penguatan karakter tersebut didukung Tim Penguatan Pendidikan Karakter yang terdiri atas H. M. Iqbal, S.Pd., H. Turut, M.M., Sri Putri Awalia, S.Pd.I., dan Syalu Dwi Wulandari, S.Pd. Tim bertugas mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam seluruh aktivitas pembelajaran sehingga menjadi budaya sekolah.

Selain meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan, penyediaan mushaf Al-Qur'an dan buku Iqra diharapkan mampu menumbuhkan budaya literasi Al-Qur'an di lingkungan sekolah. Dengan dukungan seluruh guru dan yayasan, SMK Mutiara Tanjung Enim menargetkan lahirnya lulusan yang unggul dalam bidang keahlian, berdaya saing, sekaligus memiliki karakter religius sebagai bekal menghadapi tantangan kehidupan dan dunia kerja.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Prosesi pelantikan dipimpin langsung Direktur Utama BKPAKSI Wilayah, Dr. H. Supadmi Kohar, M.M., C.PHt, dengan melantik jajaran pengurus harian yang dipimpin Direktur Utama Daerah Drs. H. Winarto, M.M, didampingi Sekretaris Umum Musfan, S.Pd.I., dan Bendahara Okta Romadona.

Pelantikan turut dihadiri Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Muara Enim Juli Jumatan Nuri, S.E, yang mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, unsur Forkopimda, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), kepala sekolah, guru pendidikan agama, pimpinan yayasan pendidikan, serta tokoh masyarakat.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Ustadz Sakirin, S.Pd.I., dilanjutkan laporan Ketua Pelaksana Drs. H. Sakdullah, S.H., M.H., sebelum prosesi pelantikan berlangsung.

Usai dilantik, Direktur Utama BKPAKSI Kabupaten Muara Enim, H. Winarto, menegaskan bahwa kepengurusan baru siap menjalankan amanah organisasi dengan memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah, Kementerian Agama, lembaga pendidikan, yayasan, serta organisasi kemasyarakatan.

Menurutnya, BKPAKSI memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan Al-Qur'an sekaligus membentuk keluarga sakinah sebagai fondasi pembangunan masyarakat.

"Amanah ini memang tidak ringan, namun kami siap bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan generasi Qur'ani yang cerdas, berakhlak mulia, serta memperkuat ketahanan keluarga melalui pendidikan Al-Qur'an," ujar Winarto.

Sementara itu, Direktur Utama BKPAKSI Wilayah, Dr. H. Supadmi Kohar, menekankan pentingnya menghidupkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan generasi muda melalui berbagai kegiatan yang produktif dan bernuansa Islami.

Ia juga mengajak seluruh pengurus untuk membangun sinergi dengan pemerintah daerah, MUI, Kementerian Agama, serta berbagai lembaga lainnya dalam mencetak kader-kader yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah.

"BKPAKSI harus menunjukkan kiprah nyata di tengah masyarakat melalui program-program yang mampu melahirkan generasi religius, berkualitas, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah," katanya.

Mewakili Plt Bupati Muara Enim, Juli Jumatan Nuri menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada sektor fisik dan ekonomi, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan mental, spiritual, dan akhlak masyarakat.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Muara Enim memandang BKPAKSI sebagai mitra strategis dalam membina generasi Qur'ani sekaligus memperkuat ketahanan keluarga sebagai pondasi utama pembangunan bangsa.

"Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan beragama, memperkuat karakter masyarakat, dan menjaga persatuan," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Yayasan Mutiara Enim menunjukkan dukungan nyata terhadap pengembangan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Muara Enim. Melalui pengurusnya, Drs. Rika Montana, yayasan menyerahkan bantuan berupa 100 mushaf Al-Qur'an Al Hifz dan Quba, 200 mushaf Al-Qur'an Al Hifz Junior, 40 buku metode cepat baca Al-Qur'an Jariyah, serta 50 buku Iqra kepada BKPAKSI.

Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat program pembinaan baca tulis Al-Qur'an bagi generasi muda serta memperluas jangkauan pendidikan Al-Qur'an di Kabupaten Muara Enim.

Pelantikan ditutup dengan doa bersama dan sesi foto bersama seluruh pengurus serta tamu undangan sebagai penanda dimulainya masa bakti BKPAKSI Kabupaten Muara Enim periode 2026–2031. Organisasi tersebut diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembinaan pendidikan Al-Qur'an dan penguatan keluarga sakinah di Bumi Serasan Sekundang.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen Lapas Muara Enim dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan sekaligus mendukung program pemerintah di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, khususnya di lingkungan pemasyarakatan yang memiliki tingkat hunian cukup tinggi.

Tim medis dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada para peserta. Pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi kesehatan dasar, identifikasi faktor risiko, hingga skrining TBC, HIV, dan penyakit menular lainnya guna memastikan deteksi dini dapat dilakukan secara optimal.

Kegiatan tersebut diikuti dengan antusias oleh petugas maupun warga binaan. Selain menjalani pemeriksaan kesehatan, peserta juga memperoleh edukasi mengenai pentingnya menerapkan pola hidup bersih dan sehat, mengenali gejala penyakit menular, serta menjaga kebersihan lingkungan sebagai langkah pencegahan.

Pihak Lapas Muara Enim menegaskan bahwa deteksi dini menjadi salah satu strategi penting untuk mencegah penyebaran penyakit di dalam lapas. Melalui pemeriksaan berkala, potensi kasus dapat diketahui lebih cepat sehingga penanganan medis dapat segera dilakukan sesuai prosedur.

"Melalui kegiatan ini kami berharap dapat melakukan deteksi dini terhadap penyakit menular sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan seluruh warga binaan dan petugas yang setiap hari beraktivitas di lingkungan lapas," ujar perwakilan Lapas Muara Enim.

Selain pemeriksaan kesehatan, petugas kesehatan juga memberikan penyuluhan mengenai pencegahan penularan TBC dan HIV. Edukasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran peserta untuk menerapkan perilaku hidup sehat serta tidak ragu memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami keluhan.

Sinergi antara Lapas Kelas IIB Muara Enim dan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat pelayanan kesehatan di lingkungan pemasyarakatan. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus berlanjut melalui berbagai program promotif dan preventif.

Dengan adanya kegiatan CKG dan skrining penyakit menular ini, Lapas Muara Enim berharap mampu menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih sehat, aman, dan produktif. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari implementasi sistem pemasyarakatan yang humanis, berorientasi pada pelayanan prima, serta memberikan perlindungan kesehatan yang optimal bagi seluruh petugas dan warga binaan.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kegiatan yang mengusung semangat hidup sehat tersebut diikuti masyarakat dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, remaja, anak-anak hingga para orang tua. Manajemen dan karyawan PT BAS turut berbaur bersama warga dalam rangkaian olahraga yang diawali dengan lari dan joging sehat mengelilingi kawasan lapangan, dilanjutkan senam massal, serta pembagian door prize bagi peserta.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak pagi. Lapangan dipenuhi peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat. Agenda ini menjadi salah satu upaya perusahaan mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan sekitar wilayah pertambangan.

Pelaksanaan kegiatan juga mendapat dukungan dari Pemerintah Kelurahan Tanjung Enim Selatan. Kepala Kelurahan Tanjung Enim Selatan, Agus Hendra Patria, telah memberikan izin pelaksanaan kegiatan dengan tetap menekankan pentingnya menjaga ketertiban, keamanan, dan kebersihan lingkungan selama acara berlangsung.

Program senam bersama ini merupakan kelanjutan dari kegiatan serupa yang sebelumnya digelar PT BAS di kawasan wisata Bukit Barisan, Desa Penyandingan dan Desa Pulau Panggung. Namun kali ini, cakupan pesertanya diperluas dengan melibatkan masyarakat secara lebih masif sebagai bagian dari program perusahaan di bidang kesehatan dan hubungan kemasyarakatan.

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT Bara Anugrah Sejahtera, Pangihutan Siboro, mengatakan perusahaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan operasional pertambangan, tetapi juga memiliki komitmen membangun kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah kerja melalui berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Menurutnya, budaya hidup sehat perlu menjadi bagian dari keseharian, baik bagi karyawan maupun masyarakat. Selain menjaga kebugaran fisik, aktivitas olahraga juga diyakini mampu meningkatkan produktivitas, mempererat silaturahmi, serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak masyarakat membiasakan pola hidup sehat. Kebersamaan seperti ini juga menjadi sarana mempererat hubungan antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional," ujar Pangihutan.

Di tengah dinamika industri pertambangan yang menghadapi berbagai tantangan, Pangihutan mengajak seluruh pihak untuk tetap optimistis terhadap masa depan sektor batu bara.

Ia menilai keberlangsungan industri pertambangan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, baik melalui kontribusi terhadap penerimaan negara dan daerah, penyerapan tenaga kerja, maupun tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan tambang.

"Meski saat ini industri menghadapi berbagai tantangan, kita tidak boleh kehilangan optimisme. Kami percaya industri batu bara masih memiliki prospek yang baik dan akan terus memberikan manfaat bagi masyarakat apabila dikelola secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," katanya.

PT BAS berharap kegiatan olahraga bersama ini dapat menjadi agenda rutin yang semakin mempererat kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Selain membangun budaya hidup sehat, sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis sekaligus mendukung keberlanjutan industri pertambangan yang memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.

(Redaktur : Hendrik Isnaini R)

Bagi seorang pendidik, sperti saya Dr.H.Akwam, M.Pd.I yang saat ini mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah YPI Lahat membimbing tugas akhir baik Skripsi untuk jenjang S1, Tesis untuk S2, maupun Disertasi untuk S3 bukan sekadar kewajiban formal yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Lebih dari itu, bimbingan adalah wujud komitmen moril. Bahkan termuat dalam  Tridarma Perguruan Tinggi.

Oleh karena itu, saya sangat menyayangkan jika masih sering mendengar keluhan mahasiswa yang merasa dipersulit atau dihalangi langkahnya hanya untuk sekadar bertemu dosen pembimbing (dosbing).

​Bagi saya, membimbing mahasiswa adalah tugas yang mulia. Jika ditinjau dari kacamata agama, ini adalah bagian dari amal jariyah yang tak akan terputus pahalanya, yakni menyebarkan dan membagikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan bersama.

​Menemukan "Jejak Pemikiran" dalam Karya Mahasiswa

​Semangat ini makin terasa ketika saya membaca proposal skripsi milik mahasiswa STIT YPI Lahat, Ahmad Rifki Hakim, yang berjudul “Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Film Biografi Buya Hamka Vol. 1”. Menurut saya, gagasan ini sangat luar biasa. Seorang mahasiswa mampu menangkap pesan mendalam dari sebuah film inspiratif, lalu mentransformasikannya  menjadi sebuah karya ilmiah yang sistematis.

Menariknya, gagasan ini mengingatkan saya pada disertasi yang dulu saya susun, yaitu: “Relevansi Pendidikan Karakter Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dengan Pendidikan di Indonesia”. ​Ada benang merah yang kuat di sini. Baik film biografi maupun Tafsir Al-Azhar sama-sama mengusung sosok ulama dan pahlawan nasional terkemuka—Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama yang karya dan pemikirannya tidak hanya menjadi rujukan umat Islam di Indonesia, tetapi juga menggema hingga ke Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, bahkan Eropa. Sosok terkenal  itu adalah Buya Hamka.

​Membuka Ruang, Mempermudah Jalan

​Melihat antusiasme mahasiswa yang mengkaji pemikiran besar tersebut, sangat tidak bijak jika semangat mereka harus terhenti oleh urusan birokrasi bimbingan yang kaku. Oleh karena itu, saya tidak pernah membatasi tempat dan waktu bimbingan. Selama ada kesepakatan dan komitmen bersama, proses diskusi ilmiah harus tetap berjalan. ​Ketika mahasiswa kesulitan menemui saya di kampus karena keterbatasan waktu, kami biasa mengalihkan ruang diskusi ke tempat lain. Kadang di ruang kelas saat jam senggang, di saung diskusi, di rumah, hingga di kafe sambil menikmati secangkir kopi dan kudapan. Di mana pun tempatnya, selama suasana terasa nyaman dan kondusif, ruang belajar tidak boleh tersekat oleh dinding-dinding formalitas.

​Memfasilitasi Penuntut Ilmu

​Sikap ini berlandaskan pada pemahaman mendalam akan keutamaan menuntut dan membagikan ilmu pengetahuan. Allah SWT telah berfirman: ​" ... Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ... " (QS. Al-Mujadilah: 11)

​Rasulullah SAW juga bersabda tentang kemuliaan para penuntut ilmu yang artinya: ​"Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah (fisabilillah) hingga ia kembali." (HR. Tirmidzi)

​Mengingat betapa mulianya derajat para penuntut ilmu di mata Allah dan Rasul-Nya, tugas kita sebagai dosen adalah melayani, membimbing, dan mempermudah jalan mereka menuju kelulusan—bukan malah menjadi penghambat cita-cita mereka.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Selain Zallika, Kabupaten Muara Enim juga diwakili Diki Wahyudi sebagai Bujang Muara Enim. Keduanya mengikuti seluruh tahapan seleksi, mulai dari masa karantina hingga malam grand final.

Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim, Hj. Sumarni., hadir langsung memberikan dukungan kepada delegasi Muara Enim selama pelaksanaan grand final. Menurutnya, hasil yang diraih Zallika merupakan buah dari proses pembinaan, kerja keras, dan kemampuan peserta dalam menampilkan potensi daerah.

"Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Muara Enim. Bujang dan Gadis Muara Enim telah menunjukkan kemampuan terbaiknya sepanjang rangkaian kegiatan dan mampu memperkenalkan potensi daerah di tingkat provinsi," ujar Sumarni.

Ia mengatakan para finalis menjalani berbagai tahapan penilaian yang menguji wawasan, kemampuan komunikasi, penguasaan materi kepariwisataan, hingga penampilan seni dan budaya daerah. Menurutnya, Zallika dan Diki mampu mengikuti seluruh proses dengan baik serta menampilkan identitas budaya Muara Enim secara optimal.

Dalam kompetisi tersebut, peserta juga mempresentasikan potensi wisata daerah, menampilkan bakat, serta mengenakan busana adat sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan budaya masing-masing daerah.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, Kandar Budizon, mengatakan keikutsertaan Bujang dan Gadis Muara Enim merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sumber daya manusia di sektor pariwisata sekaligus memperluas promosi destinasi wisata.

Menurut Kandar, ajang Putra Putri Sriwijaya tidak hanya menjadi kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi generasi muda untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, komunikasi, dan pemahaman terhadap potensi budaya daerah.

"Prestasi yang diraih diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Muara Enim untuk terus mengembangkan kemampuan diri dan berkontribusi dalam mempromosikan pariwisata serta budaya daerah," katanya.

Pemerintah Kabupaten Muara Enim menilai keberhasilan tersebut menjadi bagian dari komitmen mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah. Melalui peran duta pariwisata, potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif Muara Enim diharapkan semakin dikenal masyarakat luas.

Prestasi Zallika Azzahra sebagai Harapan I Putri Sriwijaya 2026 sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Muara Enim sebagai daerah yang terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata melalui pembinaan generasi muda yang berwawasan, kreatif, dan mampu menjadi duta promosi daerah di tingkat provinsi maupun nasional.

(Redaktur : Hendrik Isnaini R)

Menurut Iwan, kondisi tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah, PT Pertamina Patra Niaga, serta investor. Sebab, antrean panjang menunjukkan adanya permintaan (demand) yang tinggi terhadap layanan distribusi BBM.

"Kalau antrean terjadi setiap hari, itu artinya kebutuhan masyarakat terhadap BBM sudah melampaui kapasitas pelayanan yang tersedia. Dari perspektif dunia usaha, ini merupakan sinyal bahwa Muara Enim membutuhkan investasi baru berupa penambahan SPBU," kata Iwan,dibincangi Sabtu (1/8/2026).

Ia mengatakan Kabupaten Muara Enim memiliki prospek investasi yang menjanjikan. Selain menjadi salah satu daerah penghasil energi terbesar di Sumatera Selatan, Muara Enim juga merupakan kawasan pertambangan, industri, serta jalur distribusi logistik yang memiliki mobilitas kendaraan relatif tinggi.

Aktivitas ekonomi yang terus tumbuh, menurut dia, harus diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk fasilitas distribusi BBM. Tanpa penambahan kapasitas layanan, antrean diperkirakan akan terus terjadi dan berpotensi menghambat efisiensi kegiatan ekonomi.

"Antrean BBM memiliki biaya ekonomi yang tidak kecil. Kendaraan angkutan barang kehilangan waktu operasional, pelaku usaha terlambat melakukan distribusi, sementara produktivitas masyarakat ikut menurun. Kondisi seperti ini tentu memengaruhi iklim investasi karena efisiensi menjadi salah satu pertimbangan utama dunia usaha," ujarnya.

Iwan mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif membuka peluang investasi di sektor hilir migas dengan memfasilitasi komunikasi antara Pertamina dan badan usaha yang berminat membangun SPBU baru di Muara Enim.

Menurutnya, penambahan SPBU, terutama yang beroperasi selama 24 jam, tidak hanya akan mengurangi antrean kendaraan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung kelancaran aktivitas dunia usaha.

"Investor akan melihat bagaimana kesiapan infrastruktur di suatu daerah. Jika distribusi energi berjalan lancar, biaya logistik menjadi lebih efisien, mobilitas masyarakat meningkat, dan iklim usaha menjadi lebih kompetitif. Karena itu, pembangunan SPBU baru harus dipandang sebagai investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah," katanya.

Ia juga menilai keberadaan SPBU baru akan menciptakan efek berganda bagi perekonomian lokal. Selain menyerap tenaga kerja, investasi tersebut akan mendorong tumbuhnya aktivitas perdagangan, jasa, transportasi, dan sektor pendukung lainnya.

"Muara Enim memiliki potensi ekonomi yang besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian menghadirkan investasi yang menjawab kebutuhan masyarakat. Penambahan SPBU bukan hanya soal menambah tempat pengisian BBM, tetapi juga membangun fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan," ujar Iwan.

KADIN berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dapat segera melakukan kajian kebutuhan SPBU di kawasan perkotaan Muara Enim. Dengan bertambahnya fasilitas distribusi BBM, antrean kendaraan dapat berkurang, produktivitas masyarakat meningkat, dan daya tarik investasi di Kabupaten Muara Enim semakin kuat.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Muara Enim, A Elfin MZ Muchtar, mengatakan kebutuhan penambahan SPBU tidak lagi bisa ditunda. Menurut dia, sebagai daerah penghasil energi, Muara Enim semestinya memiliki infrastruktur distribusi BBM yang memadai.

"Sudah saatnya ada penambahan SPBU baru di Kota Muara Enim. Dua SPBU yang ada saat ini terlihat kewalahan melayani kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Antrean panjang hampir setiap hari menunjukkan kapasitas pelayanan sudah tidak seimbang dengan jumlah kendaraan maupun aktivitas ekonomi," kata Elfin, dibincangi Sabtu (1/8/2026).

Ia berharap pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga serta membuka ruang investasi bagi badan usaha yang ingin membangun SPBU baru.

Menurut Elfin, keberadaan SPBU yang beroperasi selama 24 jam akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain mengurangi kepadatan antrean, layanan tersebut juga dapat mendukung aktivitas angkutan barang, pelaku UMKM, pekerja, hingga kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di luar jam normal.

"Kalau distribusi BBM lancar, masyarakat lebih produktif. Waktu yang selama ini habis untuk mengantre bisa dimanfaatkan untuk bekerja dan berusaha. Ini bukan hanya soal BBM, tetapi juga menyangkut pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.

Senada dengan itu, Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dari Partai Golkar, Eka Octha Reza, menilai antrean BBM telah menjadi persoalan yang sering dikeluhkan masyarakat.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan kebutuhan pelayanan BBM sebagai dasar mengusulkan penambahan SPBU kepada Pertamina.

"Kalau melihat kondisi di lapangan, memang sudah saatnya dilakukan evaluasi terhadap kapasitas pelayanan SPBU di Kota Muara Enim. Antrean yang terjadi hampir setiap hari tentu berdampak pada aktivitas masyarakat. Aspirasi ini patut diperjuangkan bersama," kata Ochtha.

Ia menilai penambahan SPBU bukan hanya menjadi solusi mengurai antrean, tetapi juga merupakan bagian dari peningkatan pelayanan publik di sektor energi.

"Muara Enim merupakan daerah dengan mobilitas kendaraan yang terus meningkat, apalagi sebagai kawasan pertambangan dan jalur distribusi logistik. Karena itu, fasilitas pelayanan BBM juga harus mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Ochtha menambahkan DPRD siap mendorong komunikasi dengan pemerintah daerah maupun pihak Pertamina agar usulan tersebut dapat dikaji secara komprehensif berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.

Dorongan dari dua politisi lintas partai itu memperlihatkan bahwa persoalan antrean BBM telah menjadi perhatian bersama. Masyarakat berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan para pemangku kepentingan dapat segera menghadirkan solusi konkret melalui penambahan SPBU, termasuk layanan yang beroperasi selama 24 jam, sehingga mobilitas warga dan perputaran ekonomi di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan lebih optimal.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Bagi Kabupaten Muara Enim, regulasi tersebut dinilai menjadi momentum untuk mengoptimalkan potensi migas yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal. Berdasarkan pendataan di daerah, terdapat sekitar 133 titik sumur minyak tua yang tersebar di sejumlah lokasi dan berpotensi dikelola secara legal melalui badan hukum, seperti koperasi atau BUMD.

Hingga kini, sebagian besar potensi tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Padahal, sebagai salah satu kabupaten penghasil energi di Sumatera Selatan, Muara Enim memiliki peluang memperluas sumber pertumbuhan ekonomi di luar sektor pertambangan batu bara.

Pengamat kebijakan publik menilai regulasi baru dari Kementerian ESDM merupakan langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan produksi minyak nasional sekaligus memperbaiki tata kelola sumur-sumur tua yang selama ini belum produktif.

"Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 memberikan kepastian hukum bagi daerah untuk ikut mengambil peran dalam pengelolaan sumur minyak tua. Ini merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan Muara Enim karena memiliki sekitar 133 titik sumur yang berpotensi dikelola secara legal," kata Iwan Kurniawan, Ketua KADIN Muara Enim, Sabtu (1/8/2026).

Menurut dia, pengelolaan melalui koperasi maupun BUMD akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dibandingkan apabila potensi tersebut tetap tidak tersentuh. Selain membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, aktivitas produksi minyak juga dapat menggerakkan sektor transportasi, perdagangan, jasa pendukung, hingga meningkatkan pendapatan daerah.

Ia mengatakan pengelolaan yang berbasis badan hukum juga akan memperkuat aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan produksi.

Meski demikian, peluang tersebut memerlukan kesiapan pemerintah daerah. Pendataan sumur, penyusunan skema kelembagaan, hingga koordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, dan kontraktor kontrak kerja sama menjadi tahapan yang perlu segera dilakukan agar regulasi tersebut dapat diimplementasikan.

Di sisi lain, masyarakat berharap pemerintah daerah tidak hanya menjadikan regulasi tersebut sebagai dokumen administratif, tetapi diterjemahkan menjadi program nyata yang mampu menggerakkan ekonomi lokal.

Optimalisasi sekitar 133 sumur minyak tua dinilai dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Muara Enim. Di tengah fluktuasi sektor pertambangan, pemanfaatan aset migas yang selama ini belum tergarap dapat memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat posisi Muara Enim sebagai daerah penghasil energi yang mampu mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan.

Bagi Muara Enim, tantangannya kini bukan lagi sekadar memiliki potensi migas, melainkan bagaimana memastikan kekayaan energi tersebut dapat dikelola secara profesional sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

(Redaktur : Hendrik Isnaini R)

Sebagai daerah penghasil energi nasional, kondisi tersebut menjadi ironi. Di kawasan perkotaan Muara Enim saat ini hanya terdapat dua SPBU yang melayani kebutuhan ribuan kendaraan masyarakat, angkutan barang, hingga kendaraan operasional perusahaan. Kapasitas pelayanan yang terbatas membuat antrean kendaraan kerap mengular, terutama pada pagi, siang, dan sore hari.

Dari perspektif kebijakan publik, persoalan ini tidak sekadar menyangkut distribusi BBM, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat dan perputaran ekonomi daerah.

Waktu masyarakat yang seharusnya digunakan untuk bekerja, berdagang, atau memberikan layanan kepada pelanggan justru habis di jalan untuk mengantre BBM. Sopir angkutan kehilangan waktu operasional, pelaku UMKM terlambat melakukan distribusi barang, sementara pekerja harus mengurangi jam produktif hanya untuk mendapatkan bahan bakar.

Efek berantai dari kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi ekonomi daerah. Ketika mobilitas masyarakat terhambat, biaya operasional meningkat dan aktivitas perdagangan ikut melambat. Padahal, kelancaran distribusi BBM merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga roda perekonomian tetap bergerak.

Karena itu, sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Muara Enim bersama Pertamina dan pemangku kepentingan terkait mendorong penambahan SPBU baru, khususnya di kawasan perkotaan yang memiliki tingkat mobilitas kendaraan tinggi.

Tidak hanya menambah jumlah SPBU, masyarakat juga berharap fasilitas tersebut dapat beroperasi selama 24 jam. Kehadiran SPBU dengan layanan penuh diyakini akan mampu mengurai kepadatan antrean, membagi beban pelayanan, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk mengisi BBM di luar jam-jam sibuk.

Keberadaan SPBU 24 jam juga akan mendukung operasional kendaraan logistik, ambulans, angkutan umum, hingga kendaraan distribusi hasil pertanian dan pertambangan yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Muara Enim.

Persoalan BBM hanyalah satu dari sejumlah ironi sektor energi di Muara Enim. Di tengah keberadaan sejumlah pembangkit listrik berkapasitas besar, masyarakat masih mengeluhkan pemadaman listrik berkala. Sementara potensi ekonomi dari pengelolaan sumur minyak tua juga belum sepenuhnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat karena masih menunggu kepastian tata kelola yang legal dan berkelanjutan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan energi di Muara Enim tidak hanya berada pada sisi produksi, tetapi juga pada aspek pelayanan publik dan pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Harapan warga kini tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Muara Enim agar lebih aktif memperjuangkan solusi atas persoalan tersebut, baik melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, Pertamina maupun instansi terkait. Penambahan SPBU baru yang beroperasi 24 jam dinilai menjadi salah satu langkah konkret yang dapat segera diwujudkan.

Dengan pasokan BBM yang mudah diakses, layanan yang lebih cepat, serta distribusi energi yang semakin baik, produktivitas masyarakat akan meningkat dan perputaran ekonomi daerah dapat berjalan lebih optimal. Sebab, sebagai daerah yang selama ini menjadi penopang energi nasional, sudah selayaknya masyarakat Muara Enim menjadi pihak pertama yang merasakan kemudahan dalam memperoleh layanan energi.

(Redaktur : Hendrik Isnaini )

Sabuk Kamtibmas merupakan konsep pengamanan berbasis kolaborasi yang digagas Polda Sumsel untuk menyatukan Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga warga dalam satu sistem pengamanan yang terpadu guna menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif.

Gerakan tersebut diwujudkan melalui Apel dan Deklarasi Sabuk Kamtibmas bertema "Merajut Persaudaraan dan Menggiatkan Sinergi dalam Menjaga Kamtibmas Bumi Besemah", yang menjadi simbol komitmen bersama seluruh elemen dalam menjaga stabilitas keamanan daerah.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol. Sandi Nugtoho, didampingi Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtama, serta dihadiri unsur Forkopimda, TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan berbagai elemen masyarakat Kota Pagar Alam.

Deklarasi Sabuk Kamtibmas dilaksanakan dalam rangkaian kunjungan kerja Kapolda Sumsel ke Kota Pagar Alam.

Kegiatan berlangsung di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, sebagai salah satu daerah yang menjadi lokasi penguatan implementasi konsep Sabuk Kamtibmas.

Kapolda Sumsel menjelaskan, Sabuk Kamtibmas dibentuk sebagai upaya memperkuat kolaborasi seluruh komponen masyarakat agar potensi gangguan keamanan dapat dideteksi dan dicegah sejak dini.

Menurutnya, keamanan tidak mungkin terwujud apabila hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kepedulian, partisipasi, dan kebersamaan seluruh masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman serta kondusif.

"Sabuk Kamtibmas adalah konsep yang menguatkan sinergi seluruh elemen, mulai dari Polri, TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat hingga warga. Tujuan utamanya membangun sistem keamanan yang kokoh melalui kebersamaan sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat dicegah sejak dini," ujar Kapolda Sumsel.

Ia menegaskan, pihaknya ingin membangun budaya saling peduli, saling menjaga, dan saling mengingatkan sehingga keamanan menjadi gerakan bersama, bukan hanya tugas aparat kepolisian.

Melalui apel dan deklarasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen memperkuat koordinasi, komunikasi, serta kerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

Wakapolda Sumsel mengatakan, semangat persaudaraan yang dibangun melalui Sabuk Kamtibmas diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendeteksi persoalan keamanan sejak dini sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi.

Selain memimpin Deklarasi Sabuk Kamtibmas, Kapolda Sumsel juga melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan ratusan paket sembako kepada masyarakat serta meninjau pembangunan SMA Taruna Nusantara di Kota Pagar Alam.

Melalui gerakan Sabuk Kamtibmas, masyarakat Kota Pagar Alam diharapkan semakin aktif menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diyakini menjadi benteng utama dalam mewujudkan Bumi Besemah yang aman, harmonis, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Menurut Syerin Apriandi, yang memberikan analisis politik daerah, langkah PSI menunjukkan bahwa partai tersebut tidak ingin hanya menjadi pelengkap kontestasi, tetapi berupaya menempatkan diri sebagai penantang kekuatan politik yang telah lebih dulu menguasai parlemen.

"Jika target ini benar-benar diterjemahkan menjadi kerja politik yang konsisten hingga tingkat desa dan TPS, PSI berpotensi menjadi variabel baru yang mengubah peta persaingan politik di Muara Enim. Menetapkan target kursi Ketua DPRD berarti mereka memosisikan diri sebagai penantang, bukan sekadar peserta pemilu," ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Ia menilai, meskipun saat ini PSI belum memiliki kursi di DPRD Muara Enim, strategi memperkuat struktur organisasi sejak jauh hari sebelum tahapan pemilu merupakan langkah yang lazim dilakukan partai yang ingin meningkatkan daya saing elektoral.

Menurutnya, keberhasilan strategi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan partai merekrut figur-figur yang memiliki pengaruh di masyarakat, membangun jaringan hingga tingkat TPS, serta menjaga konsolidasi internal.

"Target besar tentu harus diikuti kerja politik yang besar pula. Rekrutmen calon legislatif yang memiliki kapasitas, elektabilitas, dan kedekatan dengan masyarakat akan menjadi faktor penentu. Di sisi lain, konsolidasi organisasi harus tetap solid agar target itu tidak berhenti sebagai slogan politik," katanya.

Ia juga menilai persaingan menuju Pemilu 2029 diperkirakan akan semakin kompetitif karena hampir seluruh partai mulai melakukan konsolidasi lebih awal. Kondisi tersebut membuka peluang munculnya konfigurasi politik baru di Kabupaten Muara Enim.

"Pemilih saat ini semakin rasional. Mereka tidak hanya melihat identitas partai, tetapi juga rekam jejak calon dan program yang ditawarkan. Karena itu, semua partai, termasuk PSI, harus mampu membuktikan kerja nyata jika ingin meningkatkan dukungan masyarakat," ujarnya.

Syerin menambahkan, apabila PSI mampu memperluas basis kader, menghadirkan calon yang kompetitif di setiap daerah pemilihan, dan menjaga konsistensi kerja politik hingga hari pemungutan suara, target meningkatkan jumlah kursi di DPRD menjadi lebih realistis. Namun, ia menekankan bahwa hasil akhirnya tetap akan ditentukan oleh pilihan masyarakat di bilik suara.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Menurut Aria, target politik itu memang berat. Pasalnya, PSI hingga kini belum memiliki satu pun kursi di DPRD Kabupaten Muara Enim. Namun, kondisi tersebut justru menjadi titik awal bagi partai untuk membangun kekuatan baru menjelang Pemilu 2029.

"Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kami sadar PSI belum memiliki kursi di DPRD Muara Enim. Tetapi justru dari titik nol inilah kami akan membangun kekuatan politik secara terstruktur dan terukur," kata Aria, dibubungi, Kamis (30/7/2026).

Ia mengatakan, instruksi Ketua DPD PSI Muara Enim menjadi komando bagi seluruh struktur partai untuk mempercepat konsolidasi organisasi. Penguatan tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa, tetapi juga akan menjangkau hingga tingkat TPS sebagai basis kerja politik.

"Target kami bukan sekadar membentuk kepengurusan. Seluruh struktur harus hidup dan bekerja. Kekuatan partai akan dibangun sampai tingkat TPS karena di sanalah pertarungan politik sesungguhnya dimulai," ujarnya.

Aria mengungkapkan, strategi lain yang disiapkan adalah melakukan penjaringan bakal calon anggota legislatif secara ketat. DPD PSI Muara Enim, kata dia, tidak akan mengusung calon semata karena popularitas, melainkan berdasarkan kapasitas, integritas, dan kemampuan bertarung di lapangan.

"Kami membutuhkan petarung, bukan sekadar pelengkap daftar calon. Setiap orang yang maju melalui PSI harus memiliki rekam jejak, kemampuan membangun komunikasi dengan masyarakat, dan kemauan bekerja keras memenangkan kepercayaan publik," katanya.

Menurut Aria, setiap daerah pemilihan akan dipetakan secara rinci untuk menentukan figur yang dinilai memiliki peluang elektoral. Pendekatan itu diharapkan membuat kerja politik partai lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan figur tertentu.

Ia juga memastikan DPD PSI Muara Enim akan mendampingi setiap calon legislatif sejak proses penjaringan, pembekalan, kampanye hingga seluruh tahapan pemilu berakhir.

"Partai tidak akan membiarkan calon berjuang sendiri. Kami akan mendampingi, mengevaluasi, dan menggerakkan seluruh mesin organisasi agar setiap calon memiliki dukungan yang kuat di lapangan," ujarnya.

Aria menilai target merebut kursi Ketua DPRD memang ambisius, tetapi hal itu sengaja ditetapkan untuk mendorong seluruh kader bekerja dengan orientasi kemenangan.

"Kalau targetnya kecil, semangatnya juga kecil. Karena itu kami memilih menetapkan target tinggi agar seluruh kader bergerak maksimal. Pada akhirnya masyarakat yang akan menentukan melalui pilihan di TPS," katanya.

Ia menambahkan, fokus PSI Muara Enim dalam beberapa tahun ke depan adalah memperkuat organisasi, memperluas basis kader, dan menyiapkan kandidat yang kompetitif di seluruh daerah pemilihan sebagai modal menghadapi Pemilu Legislatif 2029.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Bangunan yang dimaksud yakni Gedung Cathlab dengan nilai pembangunan sekitar Rp2,25 miliar dan Gedung Cytotoxic Drug Safety Cabinet senilai Rp1,3 miliar. Keduanya merupakan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan di RSUD Besemah.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang telah disesuaikan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, setiap pembangunan gedung baru maupun penambahan bangunan wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Regulasi tersebut menggantikan sistem Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pagar Alam, Rano Fahlesi, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp, Rabu (29/7/2026), memastikan hingga kini pihaknya belum menerima pengajuan PBG untuk pembangunan gedung baru di RSUD Besemah.

"Hingga saat ini belum ada pengajuan PBG dari RSUD Besemah ke DPMPTSP," ujarnya.

Rano menambahkan, apabila memang terdapat pembangunan gedung baru di lingkungan RSUD Besemah, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan manajemen rumah sakit terkait pemenuhan kewajiban administrasi tersebut.

"Kami akan berkoordinasi dengan RSUD Besemah," katanya.

Ketiadaan PBG pada bangunan milik pemerintah menjadi sorotan karena dinilai tidak mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Padahal, Pemerintah Kota Pagar Alam melalui DPMPTSP tengah gencar mengedukasi masyarakat agar mengurus PBG sebelum membangun atau menambah bangunan.

Selain sebagai persyaratan administrasi, PBG merupakan instrumen penting untuk memastikan bangunan memenuhi standar teknis, keselamatan konstruksi, fungsi bangunan, serta perlindungan bagi masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam, dr. Nanik Suwaji, saat dimintai konfirmasi pada hari yang sama menyatakan bahwa perizinan PBG untuk pembangunan gedung tersebut sedang diproses.

"Sedang proses," jawabnya singkat.

Namun, pernyataan tersebut berbeda dengan keterangan DPMPTSP yang menyebut hingga saat ini belum menerima berkas pengajuan PBG dari pihak RSUD Besemah.

Perbedaan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai tahapan proses perizinan yang dimaksud. Jika proses masih berada pada tahap persiapan internal dan belum diajukan ke DPMPTSP, maka secara administratif permohonan PBG belum dapat diproses oleh instansi yang berwenang.

Sebagai fasilitas pelayanan publik milik pemerintah daerah, kepatuhan terhadap regulasi perizinan bangunan dinilai penting agar menjadi contoh bagi masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan aturan yang berlaku tanpa pengecualian.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Sebanyak 20 inspirator profesional, 33 Panitia Lokal (Panlok), dan 6 relawan dokumentator terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan di SD Negeri 5 Muara Enim, SD Negeri 23 Muara Enim, dan SD Negeri 12 Muara Enim. Para inspirator berasal dari berbagai latar belakang profesi dan hadir secara sukarela untuk berbagi pengalaman serta memberikan motivasi kepada para siswa.

Koordinator Kelas Inspirasi 6 Muara Enim, Dwi Febianti, mengatakan penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum kebangkitan kembali gerakan Kelas Inspirasi di Muara Enim yang sempat terhenti selama empat tahun.

"Persiapan Kelas Inspirasi dimulai sejak 22 Desember 2025 melalui pembentukan tim inti. Kami ingin membangkitkan kembali gerakan Kelas Inspirasi yang telah vakum sejak 2022. Tujuan kegiatan ini adalah mengenalkan kepada anak-anak bahwa profesi itu sangat beragam sehingga mereka memiliki gambaran tentang cita-cita yang ingin diraih. Selain itu, kami juga ingin mengajak lebih banyak pihak untuk bersama-sama bergerak dan berkontribusi dalam dunia pendidikan," ujar Dwi.

Persiapan kegiatan dilakukan secara bertahap selama lebih dari tujuh bulan. Dimulai dari pembentukan tim inti pada 22 Desember 2025, dilanjutkan rekrutmen Panitia Lokal pada 23 Februari 2026, rekrutmen inspirator dan dokumentator pada 8 Juni 2026, survei sekolah pada 24 Juni 2026, Training of Trainers (ToT) pada 20 Juli 2026, briefing relawan pada 26 Juli 2026, hingga pelaksanaan Hari Inspirasi pada 27 Juli 2026.

Dalam pelaksanaannya, para inspirator masuk ke ruang-ruang kelas untuk memperkenalkan profesi masing-masing melalui cerita pengalaman, diskusi, permainan edukatif, dan sesi tanya jawab. Kegiatan tersebut memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengenal dunia kerja secara langsung dari para pelaku profesi.

Kepala SD Negeri 23 Muara Enim, Gustina Mislaini, S.Pd., mengapresiasi penyelenggaraan Kelas Inspirasi karena mampu membangkitkan semangat belajar dan rasa ingin tahu para siswa.

"Anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Bahkan siswa kelas 1, 2, dan 3 yang belum menjadi peserta sampai mengintip dari jendela kelas karena penasaran ingin melihat jalannya Kelas Inspirasi. Kami berharap pada pelaksanaan berikutnya siswa kelas bawah juga dapat dilibatkan agar semakin banyak anak yang memperoleh inspirasi sejak usia dini," ungkap Gustina.

Melalui kolaborasi antara relawan profesional, sekolah, dan masyarakat, Kelas Inspirasi 6 Muara Enim diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperluas wawasan siswa terhadap berbagai pilihan profesi, menumbuhkan keberanian untuk bermimpi, serta memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Muara Enim (pr).

Ketua DPD PSI Kabupaten Muara Enim, A. Elfin MZ Muchtar, bahkan secara terbuka menyampaikan target politik partainya untuk meraih kursi Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim pada Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan Elfin saat memimpin rapat konsolidasi bersama para Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan jajaran pengurus DPD PSI Kabupaten Muara Enim di Kantor DPD PSI Muara Enim, Jalan Jenderal Sudirman, Muara Enim, Selasa (28/7/2026).

Menurut Elfin, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil apabila seluruh struktur partai bekerja secara terukur dan mampu memenangkan sedikitnya dua kursi legislatif di setiap daerah pemilihan (dapil).

"Kami memiliki target besar pada Pemilu 2029, yakni menjadikan PSI sebagai salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Muara Enim. Jika setiap dapil mampu meraih dua kursi, peluang untuk memperoleh kursi Ketua DPRD tentu sangat terbuka," kata Elfin.

Ia mengakui PSI saat ini belum memiliki wakil di DPRD Kabupaten Muara Enim. Namun kondisi tersebut justru menjadi motivasi bagi seluruh kader untuk bekerja lebih keras membangun kepercayaan masyarakat.

Karena itu, Elfin meminta seluruh pengurus DPC hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) agar lebih aktif hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi warga, serta memberikan respons terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kader PSI harus menjadi bagian dari solusi. Jangan hanya hadir saat momentum politik, tetapi harus terus membangun komunikasi dengan masyarakat dan memperjuangkan aspirasi mereka," ujarnya.

Selain memperkuat kedekatan dengan masyarakat, DPD PSI Muara Enim juga mulai menjaring kader-kader terbaik yang dinilai memiliki kapasitas dan integritas untuk dipersiapkan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2029.

Elfin menegaskan dirinya akan memimpin langsung proses penguatan mesin partai agar seluruh struktur organisasi bekerja secara efektif dan memiliki pembagian tugas yang jelas.

Menurut dia, koordinasi yang baik antara pengurus DPD, DPC hingga DPRt menjadi kunci agar kerja politik di lapangan tidak tumpang tindih dan lebih terarah.

"Kami ingin seluruh struktur bergerak secara terorganisasi. Setiap pengurus memiliki wilayah kerja masing-masing sehingga upaya membangun dukungan masyarakat dapat berjalan lebih efektif," katanya.

Ia juga menyebut dukungan dari DPW PSI Sumatera Selatan maupun DPP PSI menjadi modal penting dalam memperkuat organisasi di daerah.

Menjelang Pemilu 2029, Elfin meminta seluruh kader menjadikan kontestasi politik mendatang sebagai momentum untuk memperbesar kekuatan PSI di Kabupaten Muara Enim.

"Target kami bukan hanya menambah suara, tetapi membangun kepercayaan masyarakat sehingga PSI mampu meraih kursi sebanyak-banyaknya di DPRD Kabupaten Muara Enim. Itu menjadi cita-cita bersama yang harus diperjuangkan melalui kerja nyata dan konsolidasi yang kuat," ujarnya.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Persiapan Rakorda menjadi fokus utama dalam rapat terbatas yang dipimpin Ketua DPD PSI Kabupaten Muara Enim, A. Elfin MZ Muchtar, bersama jajaran pengurus DPD di Sekretariat PSI Muara Enim, Jalan Jenderal Sudirman, depan Hotel Melio Muara Enim, Selasa (28/7).

Dalam rapat tersebut, Elfin meminta seluruh pengurus mulai dari tingkat DPD, DPC hingga Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) bergerak maksimal menyukseskan agenda partai yang dinilai menjadi momentum penting bagi penguatan organisasi PSI di Kabupaten Muara Enim.

"Rakorda ini menjadi momentum konsolidasi seluruh kader. Kami meminta seluruh jajaran DPC dan DPRt bekerja bersama agar pelaksanaan Rakorda berjalan sukses. Insya Allah Presiden ke-7 RI Bapak Joko Widodo akan hadir dan memberikan arahan langsung kepada kader PSI di Muara Enim," ujar Elfin.

Menurut dia, hingga saat ini persiapan pelaksanaan Rakorda telah memasuki tahap akhir. Koordinasi terus dilakukan bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumatera Selatan dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI, termasuk komunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan tertib.

Selain itu, DPD PSI Muara Enim juga telah menyiapkan koordinasi pengamanan bersama Polda Sumatera Selatan, Polres Muara Enim, serta pemerintah daerah.

"Kami ingin seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Karena itu koordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah terus kami lakukan sebagai bentuk kesiapan penyelenggaraan," katanya.

Tak hanya menjadi forum konsolidasi internal partai, Rakorda PSI Muara Enim juga dirancang sebagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Panitia menyiapkan panggung terbuka sehingga masyarakat dapat mengikuti rangkaian kegiatan dan menyaksikan langsung kehadiran Jokowi.

Elfin mengatakan, kehadiran Jokowi di Muara Enim nantinya tidak hanya untuk menghadiri Rakorda, tetapi juga dijadwalkan melihat potensi ekonomi daerah, termasuk perkembangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Kami ingin masyarakat juga dapat bertemu langsung dengan Pak Jokowi. Karena itu akan disiapkan panggung terbuka untuk umum agar beliau bisa lebih dekat dengan masyarakat," ujarnya.

Untuk memeriahkan kegiatan, panitia juga menyiapkan berbagai atraksi budaya dan hiburan rakyat. Sejumlah pelaku UMKM lokal akan dilibatkan membuka stan produk unggulan daerah. Selain itu akan ditampilkan kesenian tradisional Reog serta hiburan musik yang menyasar kalangan generasi muda.

DPD PSI Muara Enim pun mengajak simpatisan Jokowi, kader PSI, serta masyarakat Kabupaten Muara Enim untuk ikut menyukseskan kegiatan tersebut.

Elfin berharap kehadiran Jokowi mampu memberikan motivasi baru bagi seluruh kader PSI dalam memperkuat konsolidasi organisasi menjelang Pemilu 2029.

"Kami berharap arahan langsung dari Pak Jokowi dapat menjadi penyemangat bagi seluruh kader untuk terus membangun organisasi, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menyiapkan PSI menghadapi agenda politik ke depan," pungkasnya.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Pelantikan dipimpin Ketua Umum KORMI Sumatera Selatan, Hj. Samantha Tivani, B.Bus., M.I.B., disaksikan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si., unsur Forkopimda, pengurus KORMI kabupaten/kota se-Sumsel, serta perwakilan Induk Organisasi Olahraga (INORGA).

Dalam pelantikan tersebut, Hendy Pebriansyah, S.STP., M.M., yang juga menjabat Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Muara Enim, resmi mengemban amanah sebagai Ketua KORMI Kabupaten Muara Enim menggantikan Amrullah Jamaludin, S.E.

Pelantikan menjadi awal konsolidasi organisasi sekaligus penguatan pembinaan olahraga masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperluas pembudayaan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga kebugaran, dan olahraga kesehatan hingga menjangkau masyarakat di tingkat desa.

Plt. Bupati Muara Enim, Hj. Sumarni, mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap kepengurusan baru KORMI, terutama dalam menghadapi FORPROV II Sumsel 2026 yang akan diikuti ribuan pegiat olahraga masyarakat dari seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Menurutnya, berbagai persiapan terus dilakukan, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana olahraga, koordinasi dengan seluruh INORGA, hingga pembinaan atlet dan pegiat olahraga masyarakat agar pelaksanaan FORPROV berlangsung sukses.

"Kabupaten Muara Enim siap menjadi tuan rumah yang baik. Kami terus mematangkan seluruh persiapan agar FORPROV II Sumsel 2026 berjalan aman, lancar, sukses penyelenggaraan, sekaligus sukses prestasi," ujar Sumarni.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga memperkenalkan **Si Bara** sebagai maskot resmi FORPROV II Sumsel 2026. Maskot yang terinspirasi dari batu bara sebagai komoditas unggulan daerah itu menggambarkan karakter energik, tangguh, dan pantang menyerah, sekaligus menjadi simbol semangat olahraga masyarakat di Bumi Serasan Sekundang.

Ketua Umum KORMI Sumatera Selatan, Samantha Tivani, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan kepengurusan baru KORMI dalam menyambut penyelenggaraan FORPROV II.

Menurutnya, penyelenggaraan FORPROV bukan hanya menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, tetapi juga momentum memperkuat budaya hidup sehat serta mempererat silaturahmi antarpegiat olahraga dari seluruh Sumatera Selatan.

"Komitmen pemerintah daerah dan pengurus KORMI Muara Enim menjadi modal penting untuk menyukseskan FORPROV II. Kami optimistis Muara Enim mampu menjadi tuan rumah yang memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta," katanya.

Samantha menambahkan, dampak penyelenggaraan FORPROV juga diperkirakan akan dirasakan sektor lain, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pariwisata, serta ekonomi masyarakat. Kehadiran ribuan atlet, ofisial, dan pengunjung dari berbagai daerah diyakini akan meningkatkan aktivitas ekonomi selama pelaksanaan ajang tersebut.

Sementara itu, Ketua KORMI Muara Enim Hendy Pebriansyah menegaskan kepengurusan yang baru dilantik siap bekerja cepat memperkuat organisasi hingga tingkat kecamatan dan meningkatkan koordinasi dengan sekitar 25 INORGA yang aktif di Kabupaten Muara Enim.

Menurut Hendy, seluruh pengurus memiliki tanggung jawab besar untuk menjadikan FORPROV II Sumsel 2026 sebagai ajang yang sukses dari sisi penyelenggaraan maupun prestasi.

"Kami akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, seluruh INORGA, dan masyarakat agar FORPROV II menjadi kebanggaan Kabupaten Muara Enim sekaligus meninggalkan warisan positif bagi perkembangan olahraga masyarakat di daerah," tegasnya.

(Redaktur; Hendrik Isnaini R)
 

Penunjukan Ahmad Yani sebagai Plt Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim mengacu pada Surat Tugas Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Selatan Nomor 189/ST/PKK.Prov.Sumsel/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026. Ia menggantikan Hj. Heni Pertiwi, S.Pd., yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim.

Prosesi serah terima ditandai dengan penyerahan berita acara jabatan dari perwakilan pengurus TP PKK Kabupaten Muara Enim, Vivi Mariani, S.Si., M.Bmd., A.Pt., dan dr. Novitriani kepada Ahmad Yani.

Acara tersebut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim Ir. Hj. Sumarni, M.Si., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran perangkat daerah, serta pengurus TP PKK Kabupaten Muara Enim.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Muara Enim Sumarni menjelaskan penunjukan Ahmad Yani telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2020 Pasal 6 yang mengatur bahwa Ketua TP PKK kabupaten/kota dijabat oleh istri atau suami kepala daerah.

Menurut Sumarni, TP PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Di bawah kepemimpinan Plt Ketua TP PKK yang baru, kami berharap 10 Program Pokok PKK dapat berjalan selaras dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Muara Enim sehingga mampu mendukung terwujudnya visi Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera, Maju, dan Berkelanjutan (MEMBARA)," ujar Sumarni.

Ia juga mengajak seluruh jajaran TP PKK untuk terus memperkuat kolaborasi dengan organisasi perangkat daerah hingga pemerintah desa agar berbagai program pemberdayaan keluarga dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Sementara itu, Plt Ketua TP PKK Kabupaten Muara Enim Ahmad Yani menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan TP PKK bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Menurut Ahmad Yani, keberadaan TP PKK memiliki peran penting dalam menggerakkan berbagai program pemberdayaan masyarakat mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.

"TP PKK merupakan gerakan yang berorientasi pada pemberdayaan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, kami siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam mengawal berbagai program pembangunan," katanya.

Ia menambahkan, kepengurusan TP PKK ke depan akan berupaya mengoptimalkan pelaksanaan 10 Program Pokok PKK agar selaras dengan 20 program strategis Pemerintah Kabupaten Muara Enim yang menjadi bagian dari visi **Muara Enim Bangkit, Rakyat Sejahtera (MEMBARA), Maju dan Berkelanjutan.
 

Rapat tersebut dihadiri Wakapolres Pagar Alam Kompol Muhammad Roy Zulisrin, para Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek jajaran, serta personel yang terlibat dalam rangkaian kegiatan kunjungan kerja Kapolda Sumsel.

Dalam arahannya, AKBP Adam Purbantoro menegaskan pentingnya kesiapan seluruh personel agar setiap agenda kunjungan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai rencana. Ia meminta seluruh jajaran bekerja secara profesional dengan mengedepankan koordinasi dan tanggung jawab pada bidang tugas masing-masing.

"Seluruh personel harus memahami tugas dan fungsinya. Koordinasi menjadi kunci agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan memberikan kesan terbaik bagi pimpinan," tegas Kapolres.

Pada rapat tersebut, dibahas secara rinci berbagai aspek teknis, mulai dari pembagian tugas, kesiapan lokasi kegiatan, pengamanan, pengaturan arus lalu lintas, hingga mekanisme pelaksanaan setiap agenda yang akan dilaksanakan selama kunjungan Kapolda Sumsel.

Berdasarkan agenda yang telah disusun, kunjungan kerja Irjen Pol. Sandi Nugroho akan diisi dengan sejumlah kegiatan, di antaranya Gelar Operasi (GO) di Polres Pagar Alam, yang akan dihadiri oleh 17 Kapolres dijajaran Polda Sumsel, kegiatan di kawasan wisata Gunung Dempo, olahraga bersama, hingga wisata kebersamaan di kawasan Grand Paradise.

Seluruh rangkaian kegiatan diharapkan tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi, soliditas, serta meningkatkan semangat pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Pagar Alam AKP Yohan Wiranata mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari kesiapan institusi dalam menyambut kunjungan kerja Kapolda Sumatera Selatan.

"Rapat ini merupakan bentuk kesiapan Polres Pagar Alam dalam menyambut kunjungan kerja Bapak Kapolda Sumatera Selatan. Kami berkomitmen memberikan dukungan maksimal agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sukses serta mencerminkan profesionalisme Polres Pagar Alam," ujar AKP Yohan.

Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, Polres Pagar Alam optimistis kunjungan kerja Kapolda Sumsel dapat berlangsung dengan aman, lancar, dan memberikan manfaat dalam memperkuat pembinaan organisasi serta pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Hasil tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan impresif tim jurnalis Muara Enim yang sebelumnya sukses melaju hingga babak final setelah menyingkirkan sejumlah tim kuat sepanjang turnamen.

Sejak peluit kick-off dibunyikan, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi. Kedua tim sama-sama tampil agresif dengan mengandalkan serangan cepat untuk membuka keunggulan.

PSWS sempat memberikan perlawanan sengit pada awal laga. Namun situasi berubah setelah kapten sekaligus bek tengah PSWS, Ricky, mengalami cedera lutut pada menit ke-20 sehingga harus ditarik keluar lapangan.

Absennya pemain yang menjadi pilar lini pertahanan itu dimanfaatkan Aray FC untuk meningkatkan intensitas serangan. Tim lawan akhirnya mampu memecah kebuntuan dan menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, PSWS berusaha bangkit dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, namun belum mampu dikonversi menjadi gol.

Sebaliknya, Aray FC tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Dua gol tambahan berhasil dicetak hingga peluit panjang dibunyikan wasit, memastikan kemenangan 3-0 sekaligus mengantarkan Aray FC meraih gelar juara Panang Jaya Cup 2026.

Kapten PSWS, Ricky, mengakui faktor kondisi fisik menjadi salah satu tantangan yang dihadapi tim pada pertandingan final. Menurutnya, sebagian besar pemain yang tampil merupakan skuad yang terus bermain sejak awal turnamen hingga partai puncak.

"Seluruh pemain sudah berjuang maksimal sejak pertandingan pertama hingga final. Kondisi fisik tentu sangat terkuras. Di sisi lain, lawan memiliki kedalaman skuad yang baik sehingga mampu menjaga intensitas permainan sampai akhir pertandingan," ujarnya usai menerima trofi runner-up.

Meski gagal membawa pulang gelar juara, Ricky tetap mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu membawa PSWS mencapai partai final.

Pelatih sekaligus Manajer PSWS, Yogi Yolanda, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain atas perjuangan yang ditunjukkan selama turnamen berlangsung.

Menurutnya, keberhasilan mencapai final merupakan pencapaian yang patut disyukuri mengingat tim harus menghadapi sejumlah lawan tangguh sepanjang kompetisi.

"Terima kasih kepada seluruh pemain yang telah memberikan kemampuan terbaik. Hasil ini bukan akhir dari perjuangan. Kalah dan menang merupakan bagian dari olahraga. Yang terpenting, kekompakan tim tetap terjaga dan menjadi modal untuk menghadapi turnamen berikutnya," kata Yogi.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Laga semifinal yang berlangsung di Lapangan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Jumat (24/7/2026) sore, berlangsung ketat sejak menit awal. Pertandingan yang mempertemukan dua tim asal Muara Enim itu menyuguhkan duel terbuka dengan tempo tinggi.

PSWS dan IMFC silih berganti membangun serangan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan kedua kesebelasan, namun rapatnya lini pertahanan serta penampilan disiplin para penjaga gawang membuat skor tetap bertahan 0-0 hingga berakhirnya dua babak masing-masing 30 menit.

Hasil imbang memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Pada momen penentuan tersebut, para eksekutor PSWS tampil lebih tenang sehingga mampu mengunci kemenangan dengan skor 5-4 sekaligus mengamankan tiket menuju partai puncak.

Keberhasilan itu langsung disambut sukacita seluruh pemain dan ofisial PSWS. Sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, para pemain berlari ke tengah lapangan merayakan kemenangan bersama. Pelatih sekaligus Manajer Tim, Yogi Yolanda, bahkan diangkat oleh para pemain sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan membawa tim melangkah ke final.

Kapten PSWS, Ricky, mengatakan kemenangan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pemain yang mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

"Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang telah bermain disiplin dan kompak. Kami menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga mampu menjaga organisasi permainan hingga pertandingan selesai. Alhamdulillah, kerja keras kami membuahkan hasil," ujar Ricky usai pertandingan.

Menurutnya, keberhasilan lolos ke final menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk memberikan penampilan terbaik pada laga puncak.

Meski harus mengakui keunggulan lawan, IMFC tetap menunjukkan sikap sportif. Koordinator Tim IMFC, Jumalana, memberikan ucapan selamat kepada PSWS atas keberhasilannya melangkah ke final.

"Selamat kepada PSWS yang berhasil lolos ke final. Semoga dapat mempersiapkan fisik dan strategi terbaik untuk pertandingan berikutnya. Dalam sepak bola menang dan kalah adalah hal yang biasa, yang terpenting persahabatan tetap terjaga," katanya.

Turnamen Panang Jaya Cup 2026 digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetisi tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus pembinaan sepak bola antarklub di Kabupaten Muara Enim.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Komitmen itu mengemuka dalam rapat kordinasi antara pengurus KORMI bersama INORGA jelang pelantikan Pengurus KORMI Kabupaten Muara Enim masa bakti 2026–2030 yang digelar di Ruang VIP Lantai II GOR Pancasila Muara Enim, Rabu (22/7/2026).

Pelantikan pengurus KORMI dijadwalkan berlangsung pada Minggu (26/7/2026) di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS). Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan Launching Logo, Maskot, dan Theme Song FORPROV II KORMI Sumatera Selatan 2026 yang akan dihadiri Ketua KORMI Sumsel, Hj. Samantha Tivani HD, bersama Plt Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si.

Plt Ketua KORMI Kabupaten Muara Enim, Hendy Pebriansyah, S.STP., M.M.didampingi wakil ketua, Rangga Praditya mengatakan seluruh jajaran pengurus dan INORGA harus mulai mempersiapkan diri menghadapi agenda besar tersebut.

"Pelantikan ini menjadi awal bagi seluruh pengurus untuk bekerja bersama. Setelah itu kita langsung dihadapkan pada tanggung jawab sebagai tuan rumah FORPROV II KORMI Sumatera Selatan 2026. Karena itu, kami berharap seluruh INORGA dapat berkolaborasi menyukseskan setiap tahapan kegiatan," ujarnya.

Menurut Hendy, saat ini terdapat sekitar 25 INORGA yang aktif di Kabupaten Muara Enim. Seluruh organisasi tersebut diharapkan berperan aktif dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan FORPROV, baik dari sisi pembinaan olahraga masyarakat maupun penyelenggaraan kegiatan.

Salah satu dukungan datang dari Ketua INORGA Yayasan Asma Indonesia Kabupaten Muara Enim, Siti Maisaroh. Ia menegaskan pihaknya siap berpartisipasi dalam menyukseskan peluncuran identitas FORPROV sekaligus mendukung pelaksanaan festival olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut.

"Kami dari Yayasan Asma Indonesia Kabupaten Muara Enim siap mendukung dan menyukseskan kegiatan Launching Logo, Maskot, dan Theme Song FORPROV II KORMI Sumatera Selatan 2026. Kami juga siap berpartisipasi menyukseskan FORPROV di Kabupaten Muara Enim sebagai tuan rumah," kata Siti Maisaroh.

Ia berharap seluruh INORGA di Kabupaten Muara Enim dapat bersinergi sehingga penyelenggaraan FORPROV tidak hanya sukses sebagai sebuah ajang olahraga masyarakat, tetapi juga mampu memperkenalkan potensi daerah kepada peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.

Pelaksanaan FORPROV II KORMI Sumatera Selatan 2026 menjadi salah satu agenda olahraga masyarakat terbesar yang akan digelar di Kabupaten Muara Enim tahun ini. Selain menjadi ajang kompetisi berbagai cabang olahraga rekreasi, kegiatan tersebut diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi, pariwisata, dan UMKM, sekaligus memperkuat citra Muara Enim sebagai daerah yang mampu menjadi tuan rumah penyelenggaraan event olahraga berskala provinsi.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

SUMSEL.WAHANANEWS.Co,PALEMBANG – Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Perwakilan Daerah Sumatera Selatan mendorong penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang melalui pemanfaatan teknologi berbasis penginderaan jauh. Usulan tersebut mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya meningkatkan transparansi dan efektivitas pengawasan sektor pertambangan.

Gagasan itu mengemuka dalam audiensi antara jajaran Perhapi PD Sumsel dan Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Pertemuan membahas langkah-langkah memperkuat pengawasan terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang yang harus dipenuhi perusahaan pertambangan di Sumatera Selatan.

Ketua Perhapi PD Sumsel, Frans Irawan, mengatakan evaluasi terhadap pelaksanaan reklamasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang lebih modern. Menurutnya, metode pengawasan yang selama ini mengandalkan laporan perusahaan dan inspeksi lapangan secara berkala perlu diperkuat dengan dukungan teknologi agar hasilnya lebih akurat dan transparan.

"Kami mengusulkan pemanfaatan teknologi berbasis penginderaan jauh, seperti citra satelit resolusi tinggi dan drone yang digunakan secara berkala. Dengan cara ini, perkembangan vegetasi maupun luasan area reklamasi dapat dipantau secara lebih cepat, presisi, dan objektif," ujar Frans.

Ia menilai pemanfaatan teknologi akan memudahkan proses evaluasi terhadap komitmen perusahaan dalam memulihkan lahan bekas tambang. Selain meningkatkan akurasi data, sistem tersebut juga diharapkan mampu mempercepat identifikasi apabila ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan reklamasi di lapangan dengan dokumen yang dilaporkan.

Menurut Frans, pengawasan yang didukung teknologi tidak hanya memberikan kepastian bagi regulator, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pertambangan yang berkelanjutan.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Andie Dinialdie, menyatakan dukungannya terhadap penguatan sistem pengawasan reklamasi berbasis teknologi. Ia menilai pemanfaatan inovasi digital menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan sumber daya pengawas di lapangan.

"Sektor pertambangan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Sumatera Selatan. Namun, kegiatan tersebut harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Penggunaan teknologi akan membuat proses pengawasan menjadi lebih objektif, transparan, dan akuntabel," katanya.

Andie menegaskan, DPRD berkomitmen mengawal penguatan sistem pengawasan agar pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dapat berjalan sesuai ketentuan. Menurutnya, upaya tersebut juga menjadi bagian dari komitmen menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Sumatera Selatan akan berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Selatan serta Inspektur Tambang untuk membahas implementasi rekomendasi tersebut.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Bantuan tersebut diberikan sebagai upaya mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sehat, aman, dan nyaman bagi peserta didik. Fasilitas sanitasi yang layak dinilai menjadi salah satu penunjang penting dalam proses belajar mengajar di sekolah.

Mewakili manajemen PT SBS, Gito Siswanto mengatakan program renovasi WC merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus membangun sinergi dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial, selain bidang kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

"Bantuan renovasi WC sekolah ini merupakan wujud kepedulian, sinergi, dan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami berharap fasilitas ini dapat memberikan kenyamanan bagi siswa maupun guru saat digunakan," ujar Gito, Rabu 23 Juli 2026.

Ia menambahkan, keberadaan fasilitas sanitasi yang baik memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Karena itu, perusahaan berharap hasil renovasi WC nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal dan dirawat bersama oleh seluruh warga sekolah.

"Kami juga berharap fasilitas yang telah direnovasi dapat dijaga dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang dan mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar," katanya.

Selain meningkatkan kualitas sarana pendidikan, bantuan tersebut juga menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan, khususnya melalui penyediaan fasilitas dasar yang memadai bagi peserta didik.

Pihak sekolah menyambut positif bantuan yang diberikan PT SBS. Bantuan diterima Kepala SD Xaverius Emmanuel, melalui perwakilan sekolah, Yuli.

Yuli menyampaikan apresiasi atas perhatian perusahaan terhadap dunia pendidikan di Kabupaten Muara Enim. Menurutnya, renovasi fasilitas WC menjadi kebutuhan yang penting karena berkaitan langsung dengan kenyamanan dan kesehatan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Satria Bahana Sarana atas bantuan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti bagi sekolah dan menjadi bukti kepedulian perusahaan terhadap dunia pendidikan, khususnya di sekitar wilayah operasional," ujarnya.

Ia berharap sinergi antara dunia usaha dan lembaga pendidikan dapat terus terjalin sehingga semakin banyak program yang memberikan manfaat langsung bagi peserta didik.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung lusa, PSWS akan menghadapi Indonesia Muda FC (IMFC). Lawan yang dihadapi bukan tim sembarangan. IMFC melaju ke semifinal usai menyingkirkan Bintang FC dan New Project pada fase sebelumnya.

Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung sengit. Selain memperebutkan tiket menuju partai final, PSWS dan IMFC sama-sama berasal dari Kabupaten Muara Enim dan selama ini kerap berlatih di Stadion Sekundang Bara. Laga tersebut diprediksi menjadi duel penuh gengsi antartim lokal yang saling mengenal kekuatan masing-masing.

PSWS memastikan lolos ke semifinal setelah mengalahkan Binjay FC pada pertandingan babak delapan besar yang digelar di Lapangan Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Rabu (22/7/2026). Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi dengan kedua tim sama-sama tampil menyerang.

Turnamen Panang Jaya Cup 2026 digelar dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kompetisi tersebut diikuti sejumlah klub dari berbagai daerah di Kabupaten Muara Enim dan menjadi ajang pembinaan sekaligus silaturahmi antarpemain sepak bola.

Koordinator Tim PSWS, Yogi Yolanda, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu menjaga konsistensi permainan hingga menembus babak semifinal.

"Terima kasih kepada seluruh pemain yang sudah berjuang maksimal di setiap pertandingan. Hasil ini merupakan buah dari kerja sama tim. Menghadapi IMFC nanti, kami siap memberikan penampilan terbaik demi meraih tiket ke final," ujar Yogi.

Menurutnya, laga semifinal akan menjadi ujian tersendiri karena IMFC merupakan tim yang memiliki kualitas permainan dan pengalaman yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Di sisi lain, Koordinator IMFC yang juga salah satu pemain senior sepak bola Muara Enim turut memberikan apresiasi atas keberhasilan PSWS melaju ke semifinal. Ia berharap pertandingan nanti berlangsung dalam suasana sportif dan mampu menyajikan permainan yang menghibur bagi masyarakat.

"Selamat kepada PSWS yang berhasil melewati setiap pertandingan hingga semifinal. Semoga kedua tim dapat bermain maksimal dan menampilkan pertandingan yang menarik," katanya.

Laga semifinal diprediksi berlangsung ketat mengingat kedua tim sudah saling mengenal karakter permainan masing-masing. Faktor mental, disiplin, dan efektivitas memanfaatkan peluang diperkirakan akan menjadi penentu siapa yang berhak melangkah ke partai puncak.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Pelantikan dijadwalkan berlangsung pada Minggu (26/7/2026) di Balai Agung Serasan Sekundang (BASS), Kabupaten Muara Enim. Kegiatan tersebut akan dirangkaikan dengan peluncuran logo, maskot, dan theme song FORPROV II KORMI Sumatera Selatan 2026.

Ketua KORMI Sumatera Selatan, Hj Samantha Tivani HD, dijadwalkan hadir untuk melantik jajaran pengurus KORMI Kabupaten Muara Enim bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim, Ir. Hj. Sumarni, M.Si.

Sebagai bagian dari persiapan, jajaran pengurus menggelar rapat pemantapan di Ruang VIP Lantai II GOR Pancasila Muara Enim, Rabu (22/7/2026). Rapat dihadiri calon pengurus yang akan dilantik guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan sesuai rencana.

Plt Ketua KORMI Kabupaten Muara Enim, Hendy Pebriansyah, S.STP., M.M., mengatakan seluruh pengurus diminta segera mempersiapkan diri agar pelantikan dapat berlangsung sukses sekaligus menjadi awal penguatan organisasi di daerah.

"Seluruh jajaran pengurus yang akan dilantik harus mempersiapkan diri dengan baik. Kami ingin pelantikan ini berjalan lancar dan menjadi momentum memperkuat soliditas organisasi," ujarnya.

Selain mempersiapkan pelantikan, KORMI Muara Enim juga mulai melakukan koordinasi dengan Induk Organisasi Olahraga (INORGA) yang aktif di daerah. Saat ini tercatat sekitar 25 INORGA aktif dari sekitar 40 organisasi yang terdaftar.

Menurut Hendy, sinergi dengan seluruh INORGA menjadi salah satu fokus kepengurusan baru agar pembinaan olahraga masyarakat di Kabupaten Muara Enim dapat berjalan lebih optimal.

Ia menambahkan, pelaksanaan pelantikan mendapat dukungan dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Dukungan tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi antara KORMI dan pemerintah daerah dalam mengembangkan olahraga masyarakat.

"Kami mengapresiasi dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim. Karena itu, kami berharap seluruh pengurus dapat bekerja sama menyukseskan pelantikan sekaligus menjalankan amanah organisasi ke depan," katanya.

Hendy menegaskan, kepengurusan baru akan langsung dihadapkan pada agenda besar, yakni penyelenggaraan FORPROV II KORMI Sumatera Selatan 2026. Kabupaten Muara Enim ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan festival olahraga masyarakat tingkat provinsi tersebut.

Menurutnya, status sebagai tuan rumah menjadi tanggung jawab sekaligus kesempatan bagi Muara Enim untuk menunjukkan kemampuan dalam menyelenggarakan ajang olahraga masyarakat berskala provinsi.

"KORMI sebagai penyelenggara harus mempersiapkan diri sejak sekarang. Kami ingin menjadi tuan rumah yang baik dan memberikan kesan positif bagi seluruh peserta maupun tamu yang datang ke Muara Enim," tegasnya.

Ia berharap seluruh pengurus dan INORGA dapat bekerja secara terpadu dalam menyukseskan FORPROV II Sumatera Selatan. Selain menjadi ajang kompetisi olahraga masyarakat, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkenalkan potensi Kabupaten Muara Enim kepada peserta dari berbagai daerah di Sumatera Selatan.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Alifta baru saja selesai menempuh pendidikan karakter dan kebangsaan serta pelatihan juru ikat beban (rigger). Ia mendapatkan bimbingan dari praktisi-praktisi rigger terbaik dalam pelatihan yang diselenggarakan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Zona 4 tersebut.

Seusai upacara, ia langsung berlari kecil meninggalkan barisan. Alifta menghampiri ayah dan ibunya yang sudah menunggu sejak pagi. Mereka berpelukan, melepas rindu usai terpisah setengah bulan.

"Alhamdulillah, saya sangat bangga Alif bisa selesai dan mendapatkan sertifikat. Dia ini harapan keluarga, semoga jalannya terbuka setelah lulus pelatihan ini," ucap Medriwati dengan mata berkaca-kaca. Medriwati berharap Alifta, anak laki-laki satu-satunya di keluarga tersebut, bisa punya karier cemerlang di perusahaan migas di Muara Enim.

Di sela-sela melepas kerinduan dengan orang tuanya, Alifta bercerita bahwa ia sangat bangga bisa mengikuti dan lulus pelatihan rigger PLCLP 2026. Pemuda asal Muara Enim itu punya mimpi bekerja di industri hulu minyak dan gas (migas). Ia baru saja lulus dari sekolah menengah kejuruan (SMK) jurusan pengelasan sebelum mendapatkan informasi pendaftaran PLCLP 2026.

"Saya sangat senang bisa membuat bangga orang tua. Setelah ini saya mau melamar kerja di perusahaan-perusahaan migas dengan sertifikat yang sudah didapat," ucap Alifta.

Rasa bangga juga terpancar di wajah Muflihati Zakia (20) alias Caca, pemuda asal Prabumulih yang mengikuti pelatihan teknisi montir sepeda motor pada PLCLP 2026. Caca menjadi satu-satunya peserta perempuan di pelatihan tersebut dan lulus dengan baik.

Ia mengaku sangat terkesan dengan pelatihan yang diberikan langsung oleh tenaga profesional. Lulusan SMK YPS Prabumulih jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor itu mengatakan pelajaran teori dan praktik yang diberikan sangat komprehensif. Caca mengaku banyak belajar dan siap mempraktikan ilmu tersebut di dunia kerja.

"Rencananya saya mau buka bengkel sendiri, kebetulan kan sudah diberikan modal kerja berupa alat-alat dari PHR Zona 4. Tinggal mengumpulkan modal sedikit lagi dan rekan untuk mengelolanya," ucap Caca.

Peserta lainnya, Amru Salam, mengungkap rasa bahagia setelah lulus dari PLCLP 2026. Pria 44 tahun itu mengikuti pelatihan jurnalistik dan menjadi satu dari tiga peserta terbaik PLCLP 2026. Amru yang saat ini berstatus wartawan MediaPagi.com Palembang mengaku banyak ilmu baru yang ia pelajari dalam pelatihan tersebut. Ia punya pengetahuan baru tentang teknik fotografi dan videografi jurnalistik setelah belajar langsung dari jurnalis foto Antara Nova Wahyudi dan jurnalis iNews Tv Berrie Brima.

"Saya sudah menjadi wartawan dari 2018, tetapi masih banyak pelajaran yang saya dapat dari pelatihan ini. Semoga menjadi bekal bagi saya untuk terus berkarier di bidang media. Saya juga ada keinginan untuk menyebarkan ilmu jurnalistik ini ke anak-anak muda di sekitar lingkungan saya," ucap Amru.

PLCLP 2026 merupakan program PHR Zona 4 dalam memberikan fasilitas pendidikan karakter serta pelatihan ketenagakerjaan bagi pemuda-pemuda di sekitar wilayah operasi. Ini adalah tahun kedua penyelenggaraan PLCLP. Dalam pidato pada upacara penutupan PLCLP 2026, General Manager PHR Zona 4 Djudjuwanto berpesan agar para peserta menjadikan ilmu yang didapat sebagai bekal mengukir masa depan. Ia meminta para alumni PLCLP 2026 untuk membagikan ilmu-ilmu tersebut kepada masyarakat di sekitarnya.

“Pulanglah dengan kepala tegak, tetapi tetap rendah hati. Bawalah pengalaman ini sebagai bekal untuk melangkah lebih baik. Jaga nama baik diri sendiri, keluarga, daerah asal, dan nama baik program ini. . Jadikan pelajaran selama 16 hari ini sebagai bekal untuk bekerja serta mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara " ujar Djudjuwanto.

Ada 100 orang menjadi peserta PLCLP 2026. Mereka mengikuti pelatihan pada 1-16 Juli 2026 di Mako Yon Zipur 2/SG, Prabumulih. Para pemuda itu dibagi ke dalam lima kelas pelatihan, yaitu kompetensi operator keselamatan dan Kesehatan kerja (K3), juru ikat beban (rigger), teknisi AC residential, teknisi montir sepeda motor, hingga jurnalistik. Materi diberikan oleh sejumlah tenaga profesional yang ahli di bidang masing-masing. Jumlah ini meningkat dari alumni tahun sebelumnya sebanyak 75 orang. Alumni PLCLP 2025 lalu, saat ini banyak yang sudah bekerja dan membuka usaha.

PLCLP 2026 berhasil terselenggara berkat dukungan para pemangku kepentingan, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kodam II/Sriwijaya, Polda Sumatera Selatan, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Batalyon Zeni Tempur 2/Samara Grawira, serta forkopimda tingkat kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

‎Tentang PHR Zona 4
PHR Zona 4 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional Sumatra yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). PHR Zona 4 mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

‎Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.  PHR Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Dalam pemaparannya, Pangihutan menempatkan olahraga lari bukan sekadar aktivitas untuk menjaga kebugaran tubuh, tetapi sebagai leading indicator atau indikator proaktif dalam upaya mengantisipasi dan mencegah penyakit non-metabolik di lingkungan kerja.

Gagasan tersebut dipresentasikan dalam uji kompetensi KTT yang digelar secara daring melalui Zoom pada 25 Juni hingga 9 Juli 2026. Kegiatan itu diikuti sekitar 234 calon KTT dari berbagai perusahaan pertambangan di Indonesia yang terbagi dalam 47 kelompok.

Pangihutan mengatakan, kesehatan pekerja merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keselamatan dan keberlangsungan operasional pertambangan. Karena itu, upaya menjaga kesehatan tidak seharusnya hanya dilakukan ketika pekerja telah mengalami gangguan kesehatan.

Menurut dia, pendekatan preventif perlu diperkuat melalui kebiasaan hidup sehat yang dilakukan secara konsisten. Salah satunya melalui olahraga lari yang dapat dilakukan secara rutin dan melibatkan pekerja secara sukarela.

"Olahraga lari kami dorong bukan hanya sebagai kegiatan olahraga, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan kerja. Dengan aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin, kami berharap kondisi kesehatan dan kebugaran pekerja dapat terus terjaga," ujar Pangihutan, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, program tersebut ke depan akan dikembangkan melalui pengamatan terhadap para relawan yang mengikuti olahraga lari secara konsisten. Pengamatan itu diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak aktivitas fisik terhadap kesehatan dan kebugaran pekerja.

Pangihutan menilai, data dan hasil pengamatan tersebut penting untuk melihat efektivitas program secara lebih terukur. Dengan demikian, kegiatan olahraga tidak hanya berhenti sebagai aktivitas rutin, tetapi dapat menjadi bagian dari pendekatan pengelolaan kesehatan pekerja.

"Ke depan, kami ingin melihat dampaknya secara lebih terukur. Para relawan yang mengikuti program akan menjadi bagian dari pengamatan untuk mengetahui sejauh mana konsistensi olahraga dapat memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan dan kebugaran mereka," katanya.

Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip leading indicator, yakni melakukan tindakan pencegahan sebelum munculnya masalah. Dalam konteks kesehatan kerja, menjaga kebugaran menjadi salah satu langkah awal untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan di kemudian hari.

Ia menambahkan, penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor pertambangan tidak hanya berkaitan dengan pengendalian bahaya di area kerja. Kesehatan fisik dan kebugaran pekerja juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan secara berkelanjutan.

"Keselamatan dan kesehatan kerja harus dibangun secara menyeluruh. Tidak hanya bagaimana kita mengendalikan bahaya di tempat kerja, tetapi juga bagaimana memastikan pekerja memiliki kondisi kesehatan dan kebugaran yang baik," tuturnya.

Pemaparan tersebut menjadi salah satu inovasi yang ditampilkan dalam rangkaian uji kompetensi KTT. Bagi Pangihutan, inovasi tidak selalu harus berupa teknologi baru. Gagasan sederhana yang dijalankan secara konsisten dan memiliki tujuan serta indikator yang jelas juga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dan pekerja.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Salah satu pejabat yang dilantik adalah AKBP Adam Purbantoro, yang resmi menjabat sebagai Kapolres Pagar Alam, menggantikan AKBP Januar Kencana Setia Persada yang mendapat tugas baru sebagai Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir (Pali).

Penunjukan AKBP Adam Purbantoro diharapkan membawa semangat baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kota Pagar Alam.

Sebelum dipercaya memimpin Polres Pagar Alam, AKBP Adam Purbantoro menjabat sebagai Kasubbag Yangun Bag LPSE dan Sisinfo Roada B/J Slog Polri.

Perwira menengah Polri kelahiran Nganjuk, Jawa Timur, 2 Oktober 1984 ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2006. Dalam perjalanan kariernya, ia banyak mengemban tugas di wilayah hukum Polda Jawa Timur.

Saat berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), Adam pernah menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Malang pada 2015–2016, kemudian dipercaya menjadi Kasatreskrim Polres Gresik pada 2017–2018. Selanjutnya ia menjabat sebagai Kapolsek Driyorejo Polres Gresik.

Ketika menyandang pangkat Kompol, Adam mengemban tugas sebagai Kanit IV Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Setelah naik pangkat menjadi AKBP, ia dipercaya menjabat Kasubbagpullahta Baginvent Ropal Slog Polri, sebelum akhirnya ditunjuk sebagai Kapolres Pagar Alam.

Dihubungi SUMSEL.WAHANANEWS.CO usai pelantikan, Jumat (17/7/2026), AKBP Adam Purbantoro mengaku siap mengemban amanah yang diberikan pimpinan serta berkomitmen memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Kota Pagar Alam.

"Sebagai anggota Polri, kami harus siap ditempatkan di mana saja. Amanah ini akan saya jalankan dengan sepenuh hati sesuai tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," ujar AKBP Adam Purbantoro.

Ia juga menegaskan, langkah awal yang akan dilakukan setelah bertugas di Pagar Alam adalah membangun komunikasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

"Saya akan membangun komunikasi dengan seluruh pihak, baik internal Polres maupun unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Saya ingin mengenal lebih jauh karakteristik wilayah hukum Kota Pagar Alam agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik serta menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif," katanya.

AKBP Adam berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan stakeholder di Kota Pagar Alam agar pelaksanaan tugas kepolisian dapat berjalan optimal.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami berharap dukungan, masukan, dan kerja sama dari seluruh masyarakat Pagar Alam agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan suasana yang nyaman bagi seluruh warga," tutupnya.

[Redaktur: Sobar Bachtiar]

Sepanjang 1 Januari hingga 30 Juni 2026, Pertamina Hulu Rokan Zona 4 juga telah merealisasikan 27 rencana kerja (RK) pengeboran sumur pengembangan (development well). Pengeboran tersebut menghasilkan tambahan produksi minyak 1.549 BOPD atau setara 125 persen target year to date (YTD) produksi minyak dari pengeboran pengembangan (development drilling) dalam WP&B 2026.

Sejumlah strategi untuk meningkatkan produksi minyak dan gas (migas) di tengah kondisi lapangan yang telah berusia atau mature demi mendukung ketahanan energi nasional. Seiring waktu, produksi di lapangan migas memang akan mengalami penurunan secara alamiah atau natural decline. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya tekanan reservoir serta menipisnya cadangan hidrokarbon.

Untuk menjawab tantangan tersebut, PHR Zona 4 melakukan pengeboran pengembangan (development drilling), salah satu strategi yang diterapkan metode step out drilling. Step out drilling adalah pengeboran di luar batas area yang telah terbukti produktif untuk mengetahui potensi kemenerusan reservoir juga mengalir di wilayah sekitar.

"Ide besar pengeboran yang dilakukan PHR Zona 4 adalah setiap pengeboran tidak hanya menghasilkan produksi, tetapi juga membuka peluang penemuan cadangan baru guna mendukung keberlanjutan operasi perusahaan dan ketahanan energi nasional di masa mendatang," ucap General Manager PHR Zona 4 Djudjuwanto.

Pada 2026, PHR Zona 4 merencanakan pengeboran step out di empat lapangan entitas Pertamina EP (PEP), yaitu PEP Adera Field, Prabumulih Field, Ramba Field, dan Limau Field. Pengeboran mencakup sumur ABB-A5, BNG-A12, GNK-PD17, LKT-23, MJ-OS2 NRB-B, serta LVT-B. Pengeboran step out diharapkan menambah produksi minyak 209 BOPD dan gas 0,04 MMSCFD.

Selain itu, PHR Zona 4 menerapkan dual completion pada 2026 di sumur BNG-D14, BNG-D19, dan BNG-B7 yang merupakan bagian dari Adera Field serta di sumur GNK-PD80 yang merupakan bagian dari Prabumulih Field. Dual Completion ditargetkan meningkatkan produksi minyak 325 BOPD dan gas 2,43 MMSCFD.

Dual completion merupakan metode penyelesaian sumur yang memungkinkan produksi dari dua reservoir melalui satu sumur. Metode ini dapat mengoptimalkan perolehan hidrokarbon dan meningkatkan efisiensi pengembangan lapangan.

Dua strategi tersebut merupakan bagian dari development drilling atau pengeboran di lapangan eksisting yang telah terbukti memiliki cadangan hidrokarbon. Untuk 2026, PHR Zona 4 menargetkan 100 rencana kerja (RK) development drilling dengan produksi minyak dari hasil pengeboran 4.479 BOPD.

Selain berinovasi dalam pengeboran, PHR Zona 4 juga menjawab tantangan lapangan mature melalui perawatan sumur eksisting. Setiap pimpinan field, baik Senior Field Manager maupun Field Manager di Zona 4 ditugaskan untuk menekan penurunan produksi alamiah melalui perawatan sarana dan prasarana di setiap sumur.

"Kami menargetkan pimpinan field menjaga natural decline 15-20 persen dengan menjaga performance artificial lift, surface facility, dan fasilitas lainnya yang ada. Dengan demikian, saat ada keberhasilan pengembangan sumur baru, produksi akan bertambah, bukan hanya menutupi penurunan yang terjadi secara alamiah," ujar Djudjuwanto.

Keselamatan yang Utama

Dalam meningkatkan produksi, PHR Zona 4 juga memastikan operasi hulu migas aman dan berkelanjutan melalui penguatan budaya HSSE dengan menempatkan keselamatan sebagai tanggung jawab setiap pekerja tanpa memandang jabatan.

Melalui penerapan prinsip Stop Work Authority (SWA), setiap individu di PEP Zona 4 memiliki hak dan kewajiban untuk menghentikan pekerjaan apabila ditemukan kondisi yang berpotensi tidak aman. Selain itu, PEP Zona 4 mendorong keterlibatan aktif pekerja lini terdepan (frontliners) dalam memimpin safety briefing secara bergantian.

Strategi lainnya untuk mengampanyekan keselamatan adalah melalui penerjemahan aturan dan rambu-rambu keselamatan ke bahasa sehari-hari di Sumatera Selatan. Langkah ini dilakukan agar pesan-pesan keselamatan tersebut lebih dekat dan mudah dipahami pekerja lini terdepan yang kebanyakan lebih menguasai bahasa daerah.

PHR Zona 4 juga menegaskan setiap individu yang terlibat dalam operasi, terlepas dari apa pun jabatannya, punya hak untuk mengingatkan

"HSSE itu investasi, bukan hambatan dalam operasi. Kami menemukan peningkatan kedisiplinan HSSE di Zona 4 justru beriringan dengan peningkatan produksi," ucap Djudjuwanto.*

‎Tentang PHR Zona 4
PHR Zona 4 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional Sumatra yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). PHR Zona 4 mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

‎Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.  PHR Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan operasional dapur berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) serta penyaluran makanan kepada penerima manfaat berlangsung lancar.

Ke tujuh SPPG yang menjadi lokasi monitoring meliputi SPPG Desa Tegalrejo, Kecamatan Lawang Kidul, SPPG Tanjung Enim Selatan, SPPG Tanjung Karangan di Kecamatan Tanjung Agung, serta SPPG Kepur, SPPG Kelurahan Muara Enim, SPPG Pasar 1, dan SPPG Pasar 2 di Kecamatan Muara Enim.

Ketua Yayasan Senyum Jiwa Kita Serasan (SJAS), Resna, mengatakan kegiatan monitoring merupakan bagian dari evaluasi rutin untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai ketentuan.

Menurutnya, pengawasan dilakukan mulai dari operasional dapur, proses pengolahan makanan, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan, hingga distribusi makanan kepada sekolah dan kelompok penerima manfaat.

"Monitoring ini bertujuan memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik. Kami ingin memastikan seluruh operasional dapur dilaksanakan sesuai SOP dan makanan dapat diterima oleh seluruh penerima manfaat tepat waktu serta sesuai standar yang telah ditetapkan," ujarnya.

Resna menambahkan, keberhasilan pelaksanaan Program MBG tidak hanya bergantung pada kesiapan masing-masing dapur, tetapi juga pada koordinasi antar pengelola SPPG. Karena itu, Yayasan SJAS terus membangun kolaborasi dengan seluruh SPPG yang berada di bawah naungannya agar setiap kendala di lapangan dapat segera diatasi.

"Kami terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh SPPG. Kolaborasi menjadi kunci agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan pelaksanaan program berjalan optimal," katanya.

Sementara itu, Kepala SPPG Desa Tegalrejo, Agis Gunawan, mengatakan hingga saat ini pelaksanaan Program MBG di wilayah kerjanya berjalan lancar. Seluruh tahapan mulai dari persiapan bahan baku, proses memasak, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Menurut Agis, dukungan dan pendampingan dari Yayasan SJAS turut membantu menjaga kualitas pelayanan serta memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan program.

"Hingga sekarang pelaksanaan Program MBG berjalan dengan baik. Kolaborasi dengan pihak yayasan terus kami bangun sehingga berbagai kebutuhan operasional dapat dikoordinasikan dengan cepat dan pelayanan kepada penerima manfaat tetap berjalan lancar," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program nasional yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Melalui monitoring berkala, pengelola berharap kualitas layanan di setiap SPPG tetap terjaga sehingga makanan yang disalurkan memenuhi standar mutu, keamanan pangan, serta tepat sasaran bagi seluruh penerima manfaat di Kabupaten Muara Enim.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Paket makanan disalurkan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Dapur Desa Tegalrejo 1, Kecamatan Lawang Kidul. Para siswa menyantap makanan bersama di halaman sekolah usai mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah dan perkenalan dengan para guru.

Kepala SDN 6 Lawang Kidul, Juniarti , mengatakan pelaksanaan hari pertama MPLS berjalan lancar. Menurutnya, kehadiran Program MBG pada hari pertama sekolah menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi para peserta didik baru.

"Hari ini merupakan kegiatan MPLS, dan alhamdulillah siswa baru langsung mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis. Anak-anak makan bersama di halaman sekolah dan mereka sangat menikmati menu yang disediakan. Tidak ada makanan yang dibawa pulang karena semuanya habis disantap," ujar Juniarti.

Ia menjelaskan, kegiatan MPLS akan berlangsung selama lima hari dengan berbagai materi pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, hingga pembentukan karakter peserta didik.

Menurut Juniarti, Program MBG di SDN 6 Lawang Kidul telah berjalan hampir satu tahun dan hingga kini berlangsung tanpa kendala berarti. Kelancaran pelaksanaan program, kata dia, tidak terlepas dari koordinasi yang terus dilakukan antara pihak sekolah dengan SPPG sebagai penyedia layanan makanan bergizi.

"Kami terus berkoordinasi dengan SPPG sehingga pelaksanaan program berjalan baik. Selama hampir satu tahun ini tidak ada permasalahan yang berarti," katanya.

Sementara itu, Kepala SPPG Dapur Desa Tegalrejo 1, Agis Gunawan, mengatakan distribusi makanan bergizi pada hari pertama masuk sekolah berlangsung sesuai jadwal dan seluruh paket dapat diterima siswa dengan baik.

Ia menilai kelancaran pelaksanaan Program MBG tidak terlepas dari komunikasi yang terjalin antara pihak sekolah dan SPPG selama ini. Sinergi tersebut dinilai penting agar proses distribusi hingga penyajian makanan dapat berjalan efektif.

"Kami mengimbau seluruh mitra, baik sekolah, posyandu maupun yayasan, agar terus menjaga komunikasi. Program ini juga berkembang berkat berbagai masukan, saran, dan kritik dari banyak pihak sehingga pelayanan dapat terus diperbaiki," ujar Agis.

(Redaktur : Hendrik Isnaini )
 

Sebelumnya, PSI Muara Enim telah menyelesaikan pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh 22 kecamatan. Kini, fokus partai diarahkan untuk merampungkan struktur organisasi di tingkat akar rumput sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai politik.

Ketua Harian DPD PSI Kabupaten Muara Enim, Aria Adhitama mengatakan, proses pembentukan DPRt ditargetkan selesai 100 persen sebelum akhir Juli 2026.

"Kami terus mematangkan pembentukan kepengurusan DPRt. Saat ini progresnya sudah sekitar 80 persen dan kami optimistis seluruh kepengurusan di 256 desa dan kelurahan dapat rampung hingga akhir Juli," ujar Aria, Jumat malam (10/7/2026).

Menurut Aria, pembentukan kepengurusan dilakukan dengan mengacu pada mekanisme yang telah ditetapkan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumatera Selatan maupun Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

Salah satu persyaratan utama, kata dia, adalah setiap pengurus DPRt harus berdomisili di wilayah yang bersangkutan dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) desa atau kelurahan setempat.

"Seluruh proses kami jalankan sesuai arahan DPW dan DPP. Pengurus DPRt wajib berasal dari wilayahnya masing-masing sehingga benar-benar memahami kondisi masyarakat di lingkungan tersebut," katanya.

Aria mengakui, hingga kini proses pembentukan kepengurusan berjalan tanpa kendala berarti. Namun, PSI tetap menerapkan proses seleksi secara cermat agar pengurus yang terpilih memiliki komitmen membangun organisasi dan mampu menjalankan tugas kepartaian.

"Kendala yang berarti tidak ada. Hanya saja kami cukup selektif dalam menentukan pengurus karena kami ingin membangun organisasi yang kuat hingga tingkat desa," ujarnya.

Ia menegaskan, PSI merupakan partai yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui jalur politik.

"PSI terbuka bagi siapa saja, terutama anak-anak muda Kabupaten Muara Enim yang memiliki semangat membangun daerah. Partai politik merupakan salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi dan berpartisipasi dalam pembangunan," kata Aria.

Menurutnya, respons masyarakat terhadap kehadiran PSI di Kabupaten Muara Enim cukup positif. Aria menilai meningkatnya penerimaan masyarakat tidak terlepas dari pengaruh figur Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang kini menjadi Pembina PSI.

"Figur Pak Joko Widodo memberikan pengaruh tersendiri terhadap antusiasme masyarakat. Efek Jokowi masih sangat terasa dan menjadi salah satu faktor yang mendorong masyarakat mengenal serta bergabung dengan PSI," ujarnya.

Selain menyelesaikan pembentukan struktur organisasi, DPD PSI Muara Enim juga tengah mempersiapkan pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang dijadwalkan berlangsung pada awal Agustus 2026.

Rakorda tersebut direncanakan menjadi ajang konsolidasi seluruh pengurus PSI di wilayah Muara Enim sekaligus memperkuat kesiapan organisasi menghadapi agenda politik mendatang.

Aria menyebutkan, berdasarkan informasi yang diterima dari pengurus partai di tingkat provinsi dan pusat, Rakorda direncanakan akan dihadiri Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Namun, jadwal tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari DPW PSI Sumatera Selatan dan DPP PSI.

"Jika tidak ada perubahan agenda, Bapak Joko Widodo direncanakan hadir dalam Rakorda PSI Muara Enim. Saat ini kami masih menunggu kepastian resmi dari DPW dan DPP," pungkasnya.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Rombongan DPD PSI Muara Enim dipimpin Ketua DPD A. Elfin MZ Mochtar bersama jajaran pengurus dan diterima langsung Ketua KPU Muara Enim Rohani beserta para komisioner.

Ketua KPU Muara Enim Rohani mengatakan, pihaknya menyambut baik kunjungan pengurus baru PSI sebagai langkah awal membangun komunikasi yang konstruktif antara penyelenggara pemilu dan partai politik.

"Kami menyambut baik audiensi ini. Selain memperkenalkan kepengurusan baru DPD PSI Kabupaten Muara Enim, pertemuan ini juga menjadi ruang koordinasi menghadapi tahapan verifikasi partai politik," kata Rohani.

Dalam audiensi tersebut, KPU mengingatkan pentingnya setiap partai politik menunjuk liaison officer (LO) sebagai penghubung resmi dengan KPU. Keberadaan LO dinilai akan mempermudah komunikasi, terutama terkait kelengkapan administrasi, perubahan data kepengurusan, hingga penyelesaian berbagai persoalan teknis selama tahapan pemilu.

"LO menjadi penghubung antara partai politik dan KPU sehingga apabila terdapat kekurangan administrasi dapat segera diperbaiki. Harapannya, saat tahapan pemilu berlangsung tidak muncul kendala administratif," ujarnya.

Selain itu, KPU juga memaparkan sejumlah perkembangan regulasi kepemiluan, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang menjadi salah satu acuan dalam pelaksanaan tahapan verifikasi partai politik.

Rohani menegaskan bahwa keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik sedikitnya 30 persen merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi.

"Ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30 persen merupakan syarat yang harus dipenuhi. Karena itu, setiap partai politik perlu memastikan komposisi kepengurusannya sesuai regulasi sebelum mengikuti tahapan verifikasi," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD PSI Muara Enim A. Elfin MZ Mochtar mengatakan, audiensi dengan KPU menjadi bagian dari komitmen partainya untuk menjalankan seluruh proses kepartaian sesuai aturan yang berlaku.

Ia mengungkapkan, kepengurusan DPD PSI Muara Enim yang dipimpinnya merupakan amanah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Ketua Umum Kaesang Pangarep memberikan kepercayaan kepada saya untuk memimpin DPD PSI Kabupaten Muara Enim. Amanah ini kami jalankan dengan membangun organisasi yang tertib, solid, dan taat terhadap regulasi," ujar Elfin.

Menurut dia, konsolidasi organisasi terus berjalan. Seluruh kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di 22 kecamatan telah terbentuk, sedangkan pembentukan kepengurusan hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt) telah mencapai sekitar 80 persen.

Elfin optimistis seluruh struktur organisasi dapat rampung dalam waktu dekat sehingga siap mengikuti proses verifikasi partai politik.

Selain itu, DPD PSI Muara Enim juga tengah mempersiapkan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang direncanakan digelar pada awal Agustus bersama sejumlah DPD PSI dari kabupaten tetangga.

Menurut Elfin, Rakorda tersebut direncanakan dihadiri Pembina PSI sekaligus Presiden RI ke-7 **Joko Widodo**. Namun, ia menegaskan jadwal tersebut masih bersifat rencana dan menunggu konfirmasi resmi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI Sumatera Selatan serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI.

"Informasi yang kami terima, Bapak Joko Widodo direncanakan hadir. Namun, kepastiannya masih menunggu jadwal resmi dari DPW dan DPP PSI," katanya.

Audiensi tersebut menjadi bagian dari rangkaian konsolidasi kelembagaan yang dilakukan DPD PSI Muara Enim dengan penyelenggara pemilu sebagai persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai politik dan agenda politik mendatang.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Suasana khidmat mewarnai acara yang berlangsung di lokasi proyek, dihadiri jajaran manajemen PGE Area Lumut Balai, tim proyek Unit 3 & 4, mitra kerja, tokoh agama, serta masyarakat sekitar. Rangkaian kegiatan meliputi doa bersama, pemberian santunan kepada anak yatim piatu, dan prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol dimulainya pengeboran.

Project Manager Unit 3 & 4, Heri Susanto, menyampaikan bahwa pengeboran Sumur LMB-19.3 merupakan tahapan strategis dalam pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3. Keberhasilan proyek, menurutnya, memerlukan sinergi yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan, kedisiplinan dalam menjalankan prosedur kerja, serta komitmen terhadap aspek keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan.

"Pengeboran Sumur LMB-19.3 merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3 sekaligus memperkuat kontribusi PGE terhadap pencapaian target bauran energi nasional. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh pihak agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan dengan aman, lancar, tepat waktu, serta memberikan hasil yang optimal," ujar Heri Susanto.

Heri menambahkan, pengeboran Sumur LMB-19.3 ditargetkan rampung dalam waktu 43 hari, dengan keseluruhan pengembangan Unit 3 yang direncanakan beroperasi pada akhir 2030. Proyek ini akan melibatkan banyak tenaga kerja dari berbagai keahlian, dengan mengutamakan tenaga kerja lokal.

Doa bersama dipimpin oleh tokoh agama setempat sebagai ikhtiar memohon keselamatan dan kelancaran selama proses pengeboran berlangsung. Pada kesempatan yang sama, PGE Area Lumut Balai menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial perusahaan. Semua undangan tampak antusias mengikuti rangkaian acara hingga prosesi pemotongan tumpeng yang menjadi simbol keberkahan.

Perusahaan menegaskan komitmennya untuk menjalankan setiap tahapan pengembangan panas bumi secara profesional dengan mengedepankan prinsip Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) , tata kelola perusahaan yang baik, serta nilai-nilai keberlanjutan. Seluruh aktivitas proyek dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, dan harmonisasi dengan masyarakat sekitar.

Pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3 merupakan bagian dari upaya PGE meningkatkan pemanfaatan energi panas bumi sebagai sumber energi bersih, rendah emisi, dan berkelanjutan. Dengan tambahan kapasitas 55 MW, proyek ini diharapkan memperkuat kontribusi PGE dalam mendukung target bauran energi nasional dan transisi menuju Net Zero Emission 2060.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Meski datang dengan raut wajah yang cemas, anak-anak yang datang seluruhnya pulang dengan wajah yang lega dan tersenyum. Para orang tua yang mendampingi, mengaku bersyukur anaknya bisa ikut khitanan massal ini. Sebab, peserta khitanan massal tak hanya mendapatkan layanan khitan gratis, tetapi juga uang santunan, sovenir, serta fasilitas konsultasi di klinik.

Manager Relations PHR Zona 4 Frans A. Hukom menyampaikan kegiatan khitanan massal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

"Khitanan massal gratis ini diperuntukkan bagi anak-anak yang membutuhkan di sekitar wilayah operasi kami. PHR Zona 4 berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat serta mempererat hubungan baik perusahaan dengan masyarakat sekitar," ucap Frans.

Rangkaian khitanan massal dimulai pada Selasa (23/6/2026) di Kantor Bazma Prabumulih di Komperta Prabumulih. Sekitar 100 orang anak dari sekitar wilayah operasi PEP Prabumulih Field dan PEP Limau Field ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Kemudian, khitanan massal digelar di Gedung Arsendora PEP Pendopo Field, Rabu (24/6/2026) dan diikuti 50 orang anak. Anak-anak tersebut berasal dari beberapa desa di Kecamatan Talang Ubi, seperti Desa Talang Ojan, Desa Talang Puyang, Desa Talang Pipa, Desa Sumberejo, Desa Talang Tumbur, Bhayangkara, Desa Beracung, Bukit Tudung Kelurahan Talang Ubi Timur, dan Desa Sungai Baung.

Acara serupa juga dilaksanakan di Aula Balai Ria, Pertamina EP (PEP) Adera Field, Kamis (25/6/2026), diikuti sekitar 50 orang anak. Para peserta khitanan massal ini berasal dari Desa Harapan Jaya, Pengabuan, Tanah Abang, serta beberapa desa lain sekitar wilayah operasi PEP Adera Field.

Selain itu, Relations PEP Limau Field juga melaksanakan khitanan massal di Kantor Desa Tanjung Miring, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir pada Jumat (4/7/2026). Kegiatan diikuti 65 orang anak dari Desa Tanjung Miring, Desa Jungai, Desa Rambang Senuling, Desa Talang Batu, Desa Karangan, serta Desa Karang Bindu.

Kepedulian PHR Zona 4 ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. "Khitanan massal ini meringankan beban para orang tua, anak-anak juga gembira menjalani kegiatan ini. Kami mengapresiasi PHR Zona 4 dan berharap kepedulian seperti ini dapat terus berlanjut sehingga manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat," ucap Kepala Desa Tanjung Miring Amrullah.

Kegiatan khitanan massal ini terlaksana berkat kerja sama sejumlah pihak. Selain Bazma, ada tim medis IHC dan sejumlah pemangku kepentingan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

‎Tentang PHR Zona 4

PHR Zona 4 merupakan bagian dari Subholding Upstream Pertamina Regional Sumatra yang dipimpin oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). PHR Zona 4 mengoperasikan tujuh wilayah kerja Pertamina EP (PEP) dan Pertamina Hulu Energi (PHE), yaitu PEP Prabumulih Field, PEP Limau Field, PEP Adera Field, PEP Pendopo Field, PEP Ramba Field, PHE Ogan Komering, dan PHE Raja Tempirai.

‎Wilayah-wilayah kerja itu tersebar di dua kota, Prabumulih dan Palembang, serta sembilan kabupaten, yaitu Muara Enim, PALI, Lahat, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu.  PHR Zona 4 di bawah koordinasi serta pengawasan dari SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Kegiatan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Syahabuddin, SH, M.Si, itu diikuti jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim. Pembinaan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memastikan penyelenggaraan pelayanan pertanahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam arahannya, Ahmad Syahabuddin menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh komitmen seluruh pegawai dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Karena itu, setiap aparatur diminta terus meningkatkan disiplin kerja, profesionalisme, integritas, serta memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Setiap pegawai harus memahami tugas dan fungsinya dengan baik. Disiplin, integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab merupakan fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan dipercaya masyarakat," ujarnya.

Selain memperkuat budaya kerja, pembinaan juga difokuskan pada percepatan penyelesaian berbagai berkas layanan pertanahan. Namun, percepatan tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan dan SOP yang berlaku agar seluruh proses pelayanan memiliki kepastian hukum serta meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

Menurut Ahmad Syahabuddin, penerapan SOP secara konsisten menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Dengan prosedur yang berjalan sesuai aturan, masyarakat tidak hanya memperoleh pelayanan yang lebih cepat, tetapi juga mendapatkan kepastian, transparansi, dan perlakuan yang sama dalam setiap proses administrasi pertanahan.

Ia menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan menjadi salah satu prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Oleh karena itu, seluruh satuan kerja di daerah diharapkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelayanan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan yang selama ini berjalan. Monitoring dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan sekaligus merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan efektivitas pelayanan.

Selain aspek teknis pelayanan, pembinaan turut menekankan pentingnya pembangunan budaya kerja yang bersih dari praktik penyimpangan. Seluruh pegawai didorong menjaga integritas dan menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Komitmen tersebut sejalan dengan upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengawasan internal yang berkelanjutan, kantor pertanahan setempat menargetkan pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim berharap dukungan seluruh elemen masyarakat terhadap upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut. Partisipasi masyarakat dinilai penting dalam menciptakan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui penyampaian kritik, saran, maupun pengawasan terhadap pelayanan publik.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Rombongan DPD PSI Muara Enim dipimpin Ketua DPD A. Elfin MZ Mochtar didampingi Sekretaris Aris Adriansyah Ulpa, Bendahara Lena Juniarti, Ketua Bapilu Jamaludin, Ketua Harian Aria Adhitama, Wakil Ketua Resna, Wakil Sekretaris Yayu Sri Rahayu, Ketua DPC Kecamatan Muara Enim Muklis, serta Sekretaris DPC Yudi.

Kedatangan pengurus PSI diterima langsung Ketua Bawaslu Muara Enim Zainudin bersama anggota KMS M. Ali Akbar, Ahyaudin, Zulfadli, Afriansyah, serta jajaran sekretariat.

Ketua Bawaslu Muara Enim Zainudin mengatakan, pihaknya menyambut baik audiensi yang dilakukan pengurus PSI sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi antara penyelenggara pengawas pemilu dengan partai politik.

Menurutnya, Bawaslu terbuka menjadi mitra seluruh partai politik dalam menjalankan fungsi kepemiluan, termasuk memberikan ruang koordinasi apabila terdapat kegiatan politik di lapangan.

"Kami siap menjadi mitra seluruh partai politik. Koordinasi bisa dilakukan kapan saja, termasuk terkait kegiatan partai di lapangan. Kami juga mengucapkan selamat kepada kepengurusan baru DPD PSI Kabupaten Muara Enim, semoga dapat menjalankan amanah organisasi sesuai mandat partai," ujar Zainudin.

Ia juga menyatakan kesiapan Bawaslu mendukung kelancaran pelaksanaan Rakorda PSI Muara Enim sepanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua DPD PSI Muara Enim A. Elfin MZ Mochtar mengapresiasi sambutan Bawaslu serta menyebut audiensi menjadi bagian dari komitmen PSI membangun komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Elfin menjelaskan kepengurusan DPD PSI Muara Enim saat ini telah resmi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI yang ditandatangani Ketua Umum Kaesang Pangarep dan Sekretaris Jenderal Raja Juli Antoni.

Saat ini, kata dia, proses konsolidasi organisasi masih berlangsung hingga tingkat Dewan Pimpinan Ranting (DPRt). Pihaknya menargetkan pembentukan kepengurusan di seluruh tingkatan dapat rampung 100 persen pada akhir Juli 2026.

"Kami sedang menyelesaikan struktur organisasi hingga tingkat DPRt. Targetnya seluruh kepengurusan selesai pada akhir bulan ini sehingga siap menghadapi agenda konsolidasi partai," katanya.

Elfin juga mengungkapkan, DPD PSI Muara Enim tengah mempersiapkan Rakorda yang direncanakan berlangsung pada awal Agustus. Menurutnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo dijadwalkan menghadiri kegiatan tersebut apabila tidak ada perubahan agenda.

"Informasi sementara, apabila tidak berubah, Bapak Presiden RI ke-7 Joko Widodo dijadwalkan hadir pada 5 Agustus. Namun, kami masih menunggu koordinasi dan kepastian dari DPW maupun DPP PSI," ujarnya.

Selain konsolidasi organisasi, Elfin menegaskan penyusunan kepengurusan PSI Muara Enim juga mengakomodasi keterwakilan perempuan sedikitnya 30 persen sesuai ketentuan partai dan regulasi yang berlaku. Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari komitmen PSI dalam mendorong partisipasi perempuan di struktur kepemimpinan politik.

(Redaktur : Hendrik Isnaini R)
 

Rombongan DPD PSI Muara Enim dipimpin Ketua DPD PSI Muara Enim, A Elfin MZ Muchtar, didampingi Ketua Harian Aria Adhitama beserta jajaran pengurus lainnya. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Ketua DPW PSI Sumatera Selatan, Heri Amalindo, bersama jajaran pengurus DPW. Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi sekaligus evaluasi perkembangan organisasi PSI di Kabupaten Muara Enim.

Dalam kesempatan itu, pengurus DPD PSI Muara Enim memaparkan progres pembentukan struktur organisasi serta kesiapan pelaksanaan Rakorda yang kini tinggal menunggu arahan dan penjadwalan dari DPW PSI Sumatera Selatan.
Elfin mengatakan, secara umum DPD PSI Muara Enim telah siap menggelar Rakorda. Menurut dia, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan pembentukan kepengurusan hingga tingkat desa sebagai penguatan organisasi di tingkat akar rumput.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan Rakorda. Saat ini tinggal menunggu petunjuk dan jadwal dari DPW PSI Sumatera Selatan," kata Elfin.

Ia menjelaskan, pembentukan struktur kepengurusan telah mencapai hampir 100 persen. Saat ini, kepengurusan PSI telah terbentuk di seluruh 20 kecamatan serta menjangkau 245 desa dan kelurahan di Kabupaten Muara Enim.

"Alhamdulillah, kepengurusan hampir seluruhnya sudah terbentuk. Ini menjadi modal penting untuk memperkuat konsolidasi partai hingga tingkat desa," ujarnya.

Selain mempersiapkan Rakorda, DPD PSI Muara Enim juga berencana menjalin koordinasi dengan penyelenggara pemilu di daerah. Dalam waktu dekat, jajaran pengurus dijadwalkan melakukan audiensi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.

Menurut Elfin, audiensi tersebut bertujuan mempererat komunikasi kelembagaan sekaligus memperoleh informasi mengenai tahapan kepemiluan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Ia menambahkan, Rakorda nantinya akan menjadi forum konsolidasi untuk menyamakan langkah seluruh kader PSI di Kabupaten Muara Enim. Agenda itu juga akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta menyusun strategi politik sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan DPW PSI.

"Rakorda menjadi momentum menyatukan persepsi seluruh kader agar target partai pada Pemilu 2029 dapat dicapai. Kami akan mengikuti seluruh arahan DPW dan DPP sebagai pedoman dalam memperkuat organisasi serta menghadapi kontestasi politik mendatang," kata Elfin.

Melalui penguatan struktur hingga tingkat desa dan koordinasi yang terus dilakukan dengan DPW, DPD PSI Muara Enim menargetkan organisasi semakin solid sehingga mampu mengoptimalkan kerja-kerja politik dan pelayanan kepada masyarakat menjelang Pemilu 2029.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Portofolio PT KAI, I Gede, usai menghadiri peresmian pembangunan flyover bersama Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Muara Enim di Muara Enim, Senin (6/7/2026). Menurutnya, percepatan pemasangan palang pintu merupakan bagian dari upaya perusahaan menjamin keamanan pengguna jalan sekaligus menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang.

"Pengadaan palang pintu sudah kami lakukan di 1.600 titik di seluruh Indonesia. Khusus untuk Kabupaten Muara Enim, kami menargetkan dalam tiga bulan seluruh palang pintu yang telah diprogramkan dapat berfungsi dengan standar yang sama," ujar I Gede.

Ia menjelaskan, Muara Enim menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena memiliki lalu lintas kereta api yang cukup padat, terutama angkutan batu bara. Kondisi tersebut membuat pengamanan perlintasan menjadi kebutuhan mendesak demi melindungi keselamatan masyarakat.

Menurut I Gede, PT KAI tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas jalur kereta api, tetapi juga memastikan aktivitas masyarakat di sekitar lintasan tetap aman dan nyaman. Karena itu, pembangunan flyover dan pemasangan palang pintu dilakukan secara bersamaan sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang.

"Dalam pelaksanaan proyek strategis nasional ini, keselamatan dan kenyamanan masyarakat menjadi prioritas utama. Kami ingin mobilitas warga tetap berjalan dengan aman di tengah meningkatnya frekuensi perjalanan kereta api," katanya.

Berdasarkan data PT KAI, terdapat sekitar 1.800 perlintasan sebidang yang menjadi perhatian secara nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 172 titik disepakati untuk ditutup karena dinilai tidak memenuhi aspek keselamatan, sedangkan perlintasan lainnya akan ditangani melalui pembangunan flyover, underpass, maupun pengamanan dengan pemasangan palang pintu dan petugas penjaga.

I Gede mengungkapkan, persoalan perlintasan sebidang dalam beberapa bulan terakhir menjadi perhatian pemerintah pusat hingga Presiden. Hal itu menunjukkan pentingnya percepatan penanganan untuk mengurangi risiko kecelakaan serta memperlancar arus lalu lintas masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa tingginya frekuensi perjalanan kereta api, khususnya angkutan logistik, menyebabkan waktu penutupan perlintasan menjadi lebih lama. Dalam satu rangkaian angkutan batu bara, misalnya, perlintasan dapat tertutup sekitar enam menit. Apabila dua kereta melintas secara berurutan, waktu penutupan bisa mencapai sekitar 12 menit sehingga berdampak pada kelancaran lalu lintas.

"Kondisi ini tentu memengaruhi kenyamanan masyarakat. Karena itu, kami mempercepat pembangunan infrastruktur pengamanan agar risiko kecelakaan dapat ditekan sekaligus mengurangi dampak kemacetan," jelasnya.

Selain pemasangan palang pintu, PT KAI juga menargetkan pembangunan lima flyover di Kabupaten Muara Enim selesai dalam waktu sekitar satu setengah tahun. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan menjadi solusi permanen untuk menghilangkan konflik antara perjalanan kereta api dan kendaraan di perlintasan sebidang.

I Gede berharap seluruh proyek dapat berjalan sesuai jadwal dengan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi semua pihak menjadi kunci agar program peningkatan keselamatan transportasi ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh warga.

"Kami mohon doa dan dukungan masyarakat agar seluruh pekerjaan berjalan lancar. Tujuan utama kami adalah menghadirkan transportasi kereta api yang aman sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di sekitar perlintasan," tuturnya.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
 

Sekolah penerima manfaat meliputi SDN 24 Lawang Kidul, SDN 15 Lawang Kidul, KB PAUD dan TK Tunas Harapan, KB PAUD dan TK Dharma Sejati di Desa Darmo, SDN 14 Lawang Kidul di Desa Keban Agung, serta SDN 04 Tanjung Agung dan SDN 03 Tanjung Agung di Desa Pulau Panggung.

Setiap siswa menerima satu paket bantuan yang terdiri atas susu bubuk, biskuit, dan telur rebus. Program tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Selain mendukung pemenuhan gizi anak usia sekolah, kegiatan itu juga diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan stunting dan malnutrisi sekaligus memperkuat pelaksanaan program pemerintah, yakni Makanan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau.

PPM Officer PT Manambang Muara Enim, Fadhila Azizah Rahma, mengatakan program tersebut merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan melalui pendekatan pendidikan dan kesehatan.

"Program MME Goes To School Pekan Gizi Sekolah kami laksanakan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pemenuhan kebutuhan gizi siswa sekolah dasar maupun PAUD dan TK. Kami berharap bantuan berupa susu bubuk, biskuit, dan telur rebus dapat meningkatkan asupan gizi anak sekaligus menumbuhkan semangat belajar mereka," ujarnya, kepada media ini, Senin (6/7/2026).

Menurut Fadhila, perusahaan juga berupaya menyelaraskan program pemberdayaan masyarakat dengan kebijakan pemerintah di bidang pemenuhan gizi bagi anak usia sekolah. Melalui program tersebut, perusahaan ingin memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional.

Respons positif datang dari kalangan sekolah penerima manfaat. Kepala SDN 15 Lawang Kidul, Yulistianah, S.Pd., menilai bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian perusahaan terhadap kesehatan peserta didik.

Ia mengatakan paket gizi yang diterima siswa diharapkan mampu mendukung tumbuh kembang anak sehingga dapat belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik. Menurutnya, kebutuhan gizi yang tercukupi merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah.

"Kami berharap program seperti ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak sekolah sehingga semakin banyak anak yang memperoleh manfaat," katanya, Senin (6/7/2026).

Hal senada disampaikan salah seorang siswa SDN 15 Lawang Kidul. Ia mengaku senang menerima bantuan susu, biskuit, dan telur karena dinilai bermanfaat bagi para siswa.

Menurutnya, sekolah mereka hingga kini belum memperoleh program Makanan Bergizi Gratis secara rutin sehingga bantuan tersebut menjadi tambahan asupan gizi yang berarti bagi para pelajar.

Program MME Goes To School menjadi salah satu bentuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di bidang pendidikan dan kesehatan. Selain memberikan dukungan pemenuhan gizi, program tersebut juga diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan nutrisi di lingkungan sekolah.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)

Puluhan peserta yang terdiri atas karyawan PT BAS dan pekerja dari perusahaan kontraktor mengikuti ajang lari yang dipusatkan di area operasional tambang. Selain sebagai sarana menjaga kebugaran, kegiatan ini juga menjadi simbol semangat pantang menyerah dan komitmen bersama untuk mendukung pemulihan perusahaan.

Kepala Teknik Tambang (KTT) PT BAS, Pangihutan Siboro, mengatakan tema "Never Lose Hope Run" dipilih sebagai bentuk ajakan kepada seluruh insan perusahaan agar tetap optimistis menghadapi situasi yang sedang berlangsung.

Menurut dia, kondisi operasional yang belum berjalan normal tidak boleh mengurangi semangat kerja maupun rasa memiliki terhadap perusahaan. Justru dalam situasi seperti inilah kebersamaan seluruh elemen perusahaan diuji.

"Hari ini kita berkumpul bukan sekadar untuk berlari, tetapi membawa harapan. Setiap langkah yang kita ayunkan merupakan simbol doa, semangat, dan keyakinan bahwa PT Bara Anugrah Sejahtera akan segera bangkit dan kembali beroperasi secara normal," ujar Pangihutan Siboro saat memberikan sambutan.

Ia menambahkan, berhentinya aktivitas alat berat untuk sementara waktu bukan berarti semangat insan tambang ikut berhenti. Seluruh karyawan dan mitra kerja diharapkan tetap menjaga optimisme, saling menguatkan, serta terus mendukung berbagai upaya yang dilakukan perusahaan dalam menghadapi tantangan.
Pangihutan juga mengajak seluruh peserta menjadikan kondisi saat ini sebagai pengalaman berharga untuk memperkuat mental, meningkatkan kualitas kerja, dan menjaga kesehatan sebagai modal utama ketika aktivitas operasional kembali berjalan.

"Ketika perusahaan kembali pulih nanti, jangan lupakan masa-masa ini. Jadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik, lebih siap menghadapi tantangan, dan selalu bersyukur," katanya.

Selain menyampaikan pesan motivasi, kegiatan tersebut juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada peserta dengan capaian terbaik selama pelaksanaan tantangan lari.

Pada kategori "Siput Balap" untuk peserta putri, Alya Nathasya Harison berhasil meraih juara pertama setelah membukukan total jarak tempuh 179,09 kilometer. Posisi kedua ditempati Wulan Septari dengan jarak 145,36 kilometer, sedangkan Rati Ratna Sari berada di peringkat ketiga dengan capaian 104,68 kilometer.

Sementara itu, kategori "Kelinci Karburator" yang menguji kecepatan dan daya tahan dimenangkan Tegar dengan total jarak 341,93 kilometer. Sandar Arianto menempati posisi kedua melalui torehan 290,03 kilometer, disusul Irpansyah di posisi ketiga dengan 287,37 kilometer.

Adapun kategori "Kura-Kura Ninja", yang menitikberatkan pada konsistensi dan ketangguhan, dimenangkan Yonathan Mangatur dengan total jarak 205,83 kilometer. Pangihutan Siboro berada di posisi kedua dengan raihan 182,21 kilometer, sedangkan Ahmad Rabanu menempati peringkat ketiga setelah mencatatkan jarak 176,86 kilometer.

Panitia menilai penghargaan tersebut bukan semata-mata apresiasi terhadap capaian individu, tetapi juga bentuk penghormatan atas konsistensi, disiplin, serta semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para peserta selama mengikuti tantangan.

Kegiatan ditutup dengan yel-yel "Never Lose Hope" yang dikumandangkan bersama oleh seluruh peserta di kawasan tambang Pulau Panggung. Melalui kegiatan tersebut, manajemen berharap semangat kebersamaan, loyalitas, dan optimisme tetap terjaga sebagai modal penting dalam mendukung pemulihan perusahaan serta menyongsong kembali aktivitas operasional di masa mendatang.

(Redaktur: Hendrik Isnaini R)