SUMSEL.WAHANANEWS.Co,Muara Enim - Pergantian kepemimpinan di Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim bukan sekadar seremoni administratif. Di balik prosesi pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung pada Rabu sore, 29 April 2026, di lingkungan Kantor BPN Provinsi Sumatera Selatan, tersimpan jejak kerja panjang sekaligus harapan baru bagi pelayanan pertanahan di daerah yang tengah tumbuh pesat ini.
Tongkat estafet kepemimpinan resmi berpindah dari Handry Uswander kepada Joni Efendi. Nama terakhir bukan sosok baru dalam tata kelola pertanahan di Sumatera Selatan. Sebelum dipercaya memimpin di Muara Enim, Joni Efendi menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Prabumulih. Pengalaman itu menjadi bekal penting untuk menghadapi kompleksitas persoalan agraria di wilayah yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam besar sekaligus dinamika kepemilikan lahan yang beragam.
Baca Juga:
PTSL 2026 Muara Enim Ditargetkan Capai 2.500 Bidang Tanah
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan, Rahmat, bersama jajaran pejabat lainnya. Dalam sambutannya, Rahmat menekankan pentingnya kesinambungan kinerja dan integritas dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Ia juga memberikan apresiasi kepada para pejabat yang berpindah tugas atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama ini.
Bagi Handry Uswander, masa jabatan sekitar 2,5 tahun di Muara Enim meninggalkan catatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Di tengah berbagai tantangan, ia mampu mendorong percepatan program strategis nasional, khususnya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini menjadi tulang punggung pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah masyarakat.
Pada 2024, capaian Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim bahkan melampaui target. Dari target 3.500 sertipikat, realisasi mencapai 3.708 sertipikat hingga awal Juni. Angka tersebut tidak hanya mencerminkan kinerja administratif, tetapi juga menggambarkan meningkatnya akses masyarakat terhadap legalitas aset yang selama ini kerap menjadi sumber konflik.
Baca Juga:
Raih Apresiasi di Serelo Award 2026, Kantor Pertanahan Muara Enim Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja dan Integritas
Tak berhenti di situ, program redistribusi tanah yang semula tidak masuk dalam agenda daerah justru berhasil direalisasikan. Sebanyak 750 sertipikat hak atas tanah diterbitkan melalui program tersebut. Capaian ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan respons cepat terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperlihatkan sinergi lintas sektor yang berjalan efektif.
Memasuki 2025, tantangan baru muncul. Target PTSL yang semula dipatok 4.500 bidang harus disesuaikan menjadi 2.500 bidang akibat efisiensi anggaran dan evaluasi program. Meski demikian, capaian tersebut tetap menjadi indikator bahwa kinerja pelayanan pertanahan mampu beradaptasi di tengah keterbatasan.
Di luar capaian angka, Handry juga mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya ini menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan pertanahan yang selama ini identik dengan proses panjang dan rawan praktik tidak transparan.
