5.Pemkab OKU Timur
6 Pemkab Musi Rawas
Baca Juga:
OTT di OKU Sumsel, KPK Amankan Uang Rp2,6 Miliar
.7. Pemkab Muaraenim
8. Pemkot Prabumulih
Tak sampai disitu, menurut Yudiawan, bukan hanya unsur pemerintahan, tetapi juga pihak swasta yang masuk dalam radar tersebut.
Baca Juga:
Fakta-fakta KPK OTT Anggota DPRD dan Kadis PUPR OKU Sumsel
Dicontohkan Yudiawan, seperti tim sukess atau tim pemenangan yang memegang proyek infrastruktur.
Meski timses tersebut bukan kontraktor, tapi mereka menyerahkan proyek itu ke pihak lain, sehingga terjadi banyak potongan anggaran. Jika hal itu terjadi, otomatis pembangunan insfrastruktur tidak optimal.
"Potongan untuk timses, kontraktor, dan ASN. Ini harus menjadi perhatian," Yudhiawan mengingatkan.
