Di sinilah paradoks kebijakan muncul. Tujuan awalnya melindungi masyarakat dari dampak negatif tambang. Namun, tanpa desain implementasi yang cermat, kebijakan tersebut justru berpotensi menghambat manfaat langsung yang selama ini diterima masyarakat melalui PPM.
Kondisi ini menjadi lebih kompleks jika melihat karakter wilayah tambang di Indonesia. Di banyak daerah, perusahaan tambang kerap menjadi aktor dominan dalam pembangunan infrastruktur dasar. Ketika PPM tersendat, kekosongan tidak serta-merta dapat diisi oleh pemerintah daerah yang ruang fiskalnya terbatas. Akibatnya, masyarakat berada dalam posisi rentan: terlindungi dari sebagian risiko, tetapi kehilangan sebagian manfaat.
Baca Juga:
UMKM PIKA RATU Jadi Pusat Perhatian di Bazar MEMBARA, Berkat Pembinaan CSR PT MME
Lebih jauh, situasi ini juga membuka persoalan struktural dalam desain PPM. Ketergantungan tinggi terhadap operasi tambang menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dibangun belum sepenuhnya mandiri. Ketika aktivitas tambang terganggu, program pemberdayaan ikut berhenti. Ini menjadi sinyal bahwa transformasi sosial-ekonomi yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai.
Namun, solusi atas persoalan ini bukanlah membatalkan kebijakan. Larangan penggunaan jalan umum bagi angkutan batubara tetap relevan dalam jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah penyempurnaan pada sisi implementasi.
Pertama, pemerintah perlu menetapkan masa transisi yang realistis dan terukur. Pembangunan jalan hauling membutuhkan waktu, dan kebijakan yang terlalu mendadak berisiko memutus rantai ekonomi secara tiba-tiba.
Baca Juga:
PT BAS Dorong Pemberdayaan Masyarakat Tambang Lewat Program Ternak Sapi Berkelanjutan
Kedua, pendekatan adaptif menjadi kunci. Skema bertahap atau zonasi dapat menjadi opsi, di mana perusahaan yang tengah membangun jalan khusus tetap diberi ruang beroperasi secara terbatas dengan pengawasan ketat.
Ketiga, sinkronisasi antar kebijakan perlu diperkuat. Kebijakan transportasi tidak boleh berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan implikasi sosial. Dalam masa transisi, justru PPM perlu diperkuat sebagai bantalan sosial-ekonomi.
Keempat, pemerintah daerah harus mengambil peran lebih aktif. Ketergantungan penuh pada perusahaan tambang bukanlah model pembangunan yang berkelanjutan. Diversifikasi sumber pembiayaan dan penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi keharusan.
