Literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Setiap pengguna media sosial perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membandingkan dengan keterangan resmi dari lembaga yang berwenang, serta tidak mudah terpancing oleh narasi yang bersifat provokatif. Sikap bijak tersebut akan melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan sekaligus menjaga kualitas ruang publik.
Muara Enim saat ini membutuhkan stabilitas. Pemerintahan harus tetap berjalan, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti, dan berbagai program pembangunan harus terus dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, menjaga kondusivitas Bumi Serasan Sekundang menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
Baca Juga:
Operasi Senyap KPK Bupati Muara Enim Terjaring, Kantor Dinas Pendidikan Disegel
Redaksi mengajak masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah berdasarkan kebijakan, pelayanan, dan hasil pembangunan yang dirasakan secara nyata, bukan berdasarkan isu yang beredar di media sosial. Mari kita percayakan seluruh proses hukum kepada aparat penegak hukum yang berwenang, sembari memberikan kesempatan kepada Plt Bupati Muara Enim menjalankan amanah pemerintahan demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menjaga kondusivitas daerah, menghormati proses hukum, menjunjung asas praduga tak bersalah, dan mengedepankan fakta adalah bentuk kedewasaan berdemokrasi. Dengan demikian, Muara Enim dapat terus melangkah maju tanpa terpecah oleh informasi yang tidak benar (Hoaks).
(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
