SUMSEL.WAHANANEWS.CO,Muara Enim – Pemerintah Kabupaten Muara Enim menunjukkan komitmen kuat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan langsung oleh Bupati Muara Enim, H. Edison, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Tahun 2025 bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), yang digelar Senin (4/8/2025) di Ruang Rapat Pangripta Nusantara, Bappeda Muara Enim.
Dalam forum strategis yang juga dihadiri Wakil Bupati Hj. Sumarni, Sekda Yulius, dan seluruh kepala OPD ini, Bupati menyatakan kesiapan Pemkab Muara Enim dalam mengikuti setiap rekomendasi dari Tim Direktorat Wilayah II KPK RI.
Baca Juga:
Perbaikan Pipanisasi Air di Taput: Hasil Kerja Keras Pj Bupati Mengejutkan
Kehadiran Kasatgas Pencegahan, Untung Wicaksono, menjadi momentum penting untuk menyelaraskan program antikorupsi dengan kebijakan pembangunan daerah.
"Muara Enim adalah daerah kaya sumber daya alam. Tapi kekayaan ini harus diiringi dengan tata kelola pemerintahan yang sehat, bebas dari korupsi, dan mampu menggali potensi daerah demi kemandirian fiskal," ujar Bupati Edison dengan tegas.
Ia menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1 triliun dalam lima tahun ke depan. Langkah ini akan dilakukan melalui inventarisasi potensi daerah secara menyeluruh serta pelaksanaan strategi konkret yang mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi fiskal.
Baca Juga:
Bupati Karo Menuntut Perbaikan Mendesak di Pusat Pasar Kabanjahe
Tak hanya itu, Pemkab Muara Enim juga siap memperkuat sistem pengawasan internal, menjamin transparansi dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta memastikan penganggaran berbasis nilai integritas.
"Kami sangat mengapresiasi sinergi yang terus dibangun KPK RI dalam mendorong penguatan sistem melalui Program Monitoring, Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP). Pemkab Muara Enim mendukung penuh implementasi MCP dan siap memastikan anggaran pengawasan intern pemerintah tetap mencukupi," imbuhnya.
Bupati juga menekankan pentingnya membumikan nilai-nilai antikorupsi melalui pendekatan pendidikan dan regulasi daerah. Menurutnya, pembangunan karakter birokrasi yang berintegritas harus dimulai dari sistem yang mampu mengawasi dan mengedukasi sekaligus.
