SUMSEL.WAHANANEWS.CO,Muara Enim - Dalam dinamika politik kebangsaan yang terus berkembang, masjid dituntut tak hanya sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai pilar strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik umat. Hal inilah yang menjadi semangat utama dalam pelantikan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Muara Enim periode 2025–2030 yang berlangsung di Masjid KH. Ahmad Qori Nuri, Kampus D Pondok Pesantren Ittifaqiyah Indralaya, Ogan Ilir, Selasa (22/7/2025).
Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Sumatera Selatan, K.H. Bukhori Abdullah, dengan penyerahan pataka dari Sekjen Pimpinan Pusat DMI, H. Rachmat Hidayat, mewakili Ketua Umum PP DMI H. Jusuf Kalla.
Baca Juga:
Siti Jamaliah Dilantik Jadi Ketua KAI, Serukan Advokat Jaga Martabat dan Integritas
Momentum ini dihadiri tokoh nasional dan regional, termasuk Ketua PP DMI H. Fachmie Idris, serta mantan Menteri Kominfo H. Rudiantara, MBA.
Figur-figur strategis dari berbagai sektor juga turut dilantik. H. Ahmad Yani, yang memiliki pengalaman birokrasi dan politik, dipercaya sebagai Ketua DPD DMI Muara Enim. Ia didampingi Sekretaris H. Zulpikar dan Bendahara Arisandha, Struktur pengurus ini dihuni tokoh dari latar belakang keagamaan, akademisi, pengusaha, politisi, birokrat, serta media, mencerminkan semangat kolaborasi lintas sektor demi penguatan fungsi masjid dalam tatanan kehidupan bermasyarakat.
Dalam sambutannya, Ahmad Yani menegaskan, masjid tidak boleh absen dari proses pembangunan bangsa.
Baca Juga:
KAI Umumkan Susunan Pengurus Baru, Siap Bersinergi dengan Pemerintah
“Masjid adalah pusat konsolidasi umat. Dari masjid, nilai-nilai moral, toleransi, dan keadaban publik harus dimulai. Kita tidak bisa membiarkan masjid steril dari isu-isu strategis bangsa, justru di sinilah peran DMI untuk menjembatani umat dan negara,” tegasnya.
Pelantikan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran ECO Masjid sebagai bentuk kontribusi nyata dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Penanaman pohon secara serentak nasional serta penyerahan bantuan akustik dan sarana masjid untuk 33 masjid di Sumsel menjadi simbol kehadiran DMI dalam diplomasi hijau dan pelayanan publik berbasis masjid.
Dalam konteks politik kebangsaan, keberadaan DMI menjadi entitas penting yang bisa menjadi penyejuk dalam kontestasi, pemersatu di tengah perbedaan, dan jembatan antara masyarakat dengan pengambil kebijakan. Masjid sebagai ruang publik yang memiliki legitimasi moral tinggi, mampu memainkan peran diplomatik dalam meredam potensi konflik serta memperkuat kohesi sosial.
