SUMSEL.WAHANANEWS.CO,Muara Enim – Proyek strategis pembangunan jalan khusus angkutan batubara di Kabupaten Muara Enim dan Lahat kini memasuki babak baru. Jalur sepanjang 80 kilometer yang terbagi menjadi dua segmen—timur 43,5 km dan barat 36,27 km—telah resmi terkoneksi. Diharapkan, infrastruktur ini menjadi solusi permanen mengurai kemacetan dan mengurangi kerusakan jalan umum akibat truk angkutan batubara.
Perkembangan terbaru ini ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, didampingi Bupati Muara Enim, H. Edison, saat kunjungan kerja ke Kecamatan Tanjung Agung, Senin (11/8/2025).
Baca Juga:
Dari Limbah Jadi Berkah: PTBA Sulap Lahan Tambang Ilegal Jadi Ladang Semangka
Wagub Sumsel memberikan apresiasi tinggi kepada perusahaan-perusahaan tambang di Muara Enim dan Lahat yang konsisten menuntaskan pembangunan jalan khusus pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, pada 20 Mei lalu.
Menurutnya, progres pembangunan ini lebih cepat dari perkiraan awal. Namun, ia menegaskan bahwa kunci percepatan operasional jalan khusus terletak pada sinergi antar perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam mengatur administrasi penggunaan jalan.
“Kami mewajibkan seluruh perusahaan untuk bekerja sama dengan pemilik jalan khusus. Ini bukan hanya demi kelancaran operasional, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam pemeliharaan infrastruktur ini,” tegas Cik Ujang.
Baca Juga:
Jalankan Program TJSL, PT. Inalum Salurkan 16 Laptop ke Sekolah Samosir
Senada, Bupati Muara Enim, H. Edison, menyampaikan bahwa setelah terkoneksinya jalur ini, langkah berikutnya adalah mendorong terjalinnya kesepakatan antar perusahaan agar jalan khusus bisa segera digunakan.
“Koordinasi penggunaan jalan akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi. Harapannya, begitu operasional, jalan ini dapat mewujudkan Muara Enim bebas angkutan batubara di jalan umum dan meminimalisir dampak negatif bagi masyarakat,” ujar Edison.
Dengan rampungnya koneksi jalan khusus batubara ini, pemerintah optimistis bahwa distribusi batubara akan lebih efisien, keselamatan lalu lintas meningkat, dan kualitas infrastruktur umum terjaga. Selain itu, keberadaan jalan ini diharapkan menjadi tonggak penting menuju tata kelola pertambangan yang lebih tertib, terukur, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan.
