Namun, proyek DME kemudian menghadapi perubahan konfigurasi bisnis setelah Air Products keluar dari rencana kerja sama. Karena itu, proyek tersebut menjadi contoh bahwa hilirisasi bukan sekadar persoalan groundbreaking, melainkan membutuhkan teknologi, investasi, keekonomian dan konsistensi kebijakan.
Menariknya, proyek DME Tanjung Enim kembali masuk dalam agenda hilirisasi pemerintah pada 2026. Kementerian ESDM menyebut pengolahan batu bara menjadi DME di Tanjung Enim sebagai salah satu proyek strategis yang kembali didorong dalam agenda hilirisasi nasional. ([Kementerian ESDM RI][6])
Baca Juga:
Konsultan Hukum PIK-2: Isu Pagar Laut Dimanfaatkan untuk Menyudutkan Jokowi
Dengan demikian, warisan pembangunan era Jokowi di Muara Enim tidak bisa hanya diukur dari berapa banyak proyek yang telah berdiri. Yang lebih penting adalah apakah infrastruktur tersebut mampu mengubah struktur ekonomi daerah.
Muara Enim memiliki modal besar: sumber daya batu bara, pembangkit listrik, akses jalan tol yang terus dikembangkan, serta pengalaman menjadi lokasi proyek hilirisasi nasional.
Tantangannya kini adalah memastikan pembangunan tersebut menciptakan nilai tambah bagi daerah. Infrastruktur energi harus mendorong industri. Jalan tol harus memperkuat arus barang dan investasi. Hilirisasi harus membuka lapangan kerja dan memperbesar keterlibatan tenaga kerja serta pelaku usaha lokal.
Baca Juga:
Prabowo Pilih Sejumlah Menteri Era Jokowi untuk Kabinet Merah Putih, Ini Nama-namanya
Pada titik inilah pembangunan Muara Enim memasuki babak baru. Fondasi infrastruktur telah diletakkan. Pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar siapa yang membangun, tetapi seberapa besar pembangunan itu mampu mengubah batu bara menjadi kemakmuran bagi masyarakat Muara Enim.
(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
