SUMSEL.WAHANANEWS.Co, — Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, bukan sekadar daerah penghasil batu bara. Dalam satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, wilayah ini menjadi salah satu simpul penting dalam agenda besar pembangunan energi, konektivitas, dan hilirisasi industri nasional.
Jejak pembangunan itu terlihat dari hadirnya pembangkit listrik skala besar, pengembangan jaringan jalan tol hingga proyek hilirisasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Sebagian telah beroperasi, sementara sebagian lainnya masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan kesinambungan kebijakan.
Baca Juga:
Konsultan Hukum PIK-2: Isu Pagar Laut Dimanfaatkan untuk Menyudutkan Jokowi
Salah satu proyek yang paling nyata adalah PLTU Mulut Tambang Sumsel-8 di Desa Tanjung Lalang, Kecamatan Tanjung Agung. Pembangkit berkapasitas 2x660 megawatt (MW) tersebut mulai beroperasi secara komersial atau Commercial Operation Date (COD) pada 7 Oktober 2023.
PLTU Sumsel-8 dibangun PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP), perusahaan patungan PT Bukit Asam Tbk dan China Huadian Hongkong Company Ltd. Pembangkit ini menjadi bagian dari program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dan memasok listrik ke sistem kelistrikan Sumatera. ([Kementerian ESDM RI][1])
Kehadiran pembangkit tersebut menunjukkan perubahan posisi Muara Enim dalam peta energi nasional. Batu bara tidak hanya keluar dari wilayah ini sebagai komoditas, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk menopang kebutuhan listrik kawasan Sumatera.
Baca Juga:
Prabowo Pilih Sejumlah Menteri Era Jokowi untuk Kabinet Merah Putih, Ini Nama-namanya
Cerita pembangunan energi berlanjut di Kecamatan Rambang Niru melalui PLTU Mulut Tambang Sumsel-1 berkapasitas 2x300 MW. Proyek ini dikembangkan oleh PT Shenhua Guohua Lion Power Indonesia bersama CHN Energy dan Bomba Group.
PLN sebelumnya mengoperasikan jaringan transmisi 275 kilovolt yang menghubungkan PLTU Sumsel-1 dengan sistem kelistrikan Sumatera Selatan. Pengoperasian jaringan tersebut menjadi bagian penting dari proses komisioning pembangkit dan penguatan keandalan pasokan listrik regional. ([PLN][2])
Bagi Muara Enim, dua pembangkit tersebut membawa pesan ekonomi yang lebih besar: daerah penghasil batu bara ditempatkan dalam rantai pasok energi nasional, sekaligus menjadi kawasan yang memiliki infrastruktur energi berskala besar.
Namun, pembangunan era Jokowi di Muara Enim tidak berhenti pada listrik.
Ada pula agenda konektivitas melalui jalan tol. Ruas Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau sepanjang sekitar 115 kilometer dirancang sebagai bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera. Pemerintah mencatat proyek tersebut memiliki indikasi nilai investasi sekitar Rp23,79 triliun dan berstatus Proyek Strategis Nasional. Dalam rencana teknisnya terdapat empat simpang susun, termasuk Muara Enim, Lahat/Merapi, Musi Rawas, dan Lubuk Linggau. ([SIMPUL KPBU - Kementerian PUPR][3])
Meski demikian, ruas Muara Enim-Lahat-Lubuk Linggau belum dapat disebut sebagai infrastruktur tol yang telah selesai dan beroperasi. Dokumen pemerintah masih mencatat tahapan konstruksi dan operasi sebagai bagian dari linimasa proyek.
Di sisi lain, masyarakat Muara Enim telah merasakan manfaat dari ruas Tol Indralaya-Prabumulih. Jalan tol sepanjang sekitar 64,5 kilometer tersebut resmi beroperasi pada Agustus 2023 dan melewati wilayah Kabupaten Muara Enim. Ruas ini merupakan bagian dari jaringan yang dirancang menghubungkan Simpang Indralaya hingga Muara Enim. ([BPJT][4])
Jika konektivitas adalah satu sisi pembangunan, hilirisasi menjadi sisi lainnya.
Pada 24 Januari 2022, Presiden Jokowi secara langsung melakukan groundbreaking proyek hilirisasi batu bara menjadi DME di kawasan Tanjung Enim. Saat itu, proyek tersebut dikembangkan PT Bukit Asam, PT Pertamina, dan Air Products & Chemicals.
Gagasan besarnya sederhana tetapi strategis: mengubah batu bara menjadi produk bernilai tambah sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Ketika groundbreaking dilakukan, pemerintah memperkirakan proyek tersebut mampu menghasilkan 1,4 juta ton DME per tahun, mengurangi impor LPG hingga sekitar satu juta ton per tahun dan menciptakan efek ekonomi melalui investasi serta penyerapan tenaga kerja. ([Kementerian ESDM RI][5])
Namun, proyek DME kemudian menghadapi perubahan konfigurasi bisnis setelah Air Products keluar dari rencana kerja sama. Karena itu, proyek tersebut menjadi contoh bahwa hilirisasi bukan sekadar persoalan groundbreaking, melainkan membutuhkan teknologi, investasi, keekonomian dan konsistensi kebijakan.
Menariknya, proyek DME Tanjung Enim kembali masuk dalam agenda hilirisasi pemerintah pada 2026. Kementerian ESDM menyebut pengolahan batu bara menjadi DME di Tanjung Enim sebagai salah satu proyek strategis yang kembali didorong dalam agenda hilirisasi nasional. ([Kementerian ESDM RI][6])
Dengan demikian, warisan pembangunan era Jokowi di Muara Enim tidak bisa hanya diukur dari berapa banyak proyek yang telah berdiri. Yang lebih penting adalah apakah infrastruktur tersebut mampu mengubah struktur ekonomi daerah.
Muara Enim memiliki modal besar: sumber daya batu bara, pembangkit listrik, akses jalan tol yang terus dikembangkan, serta pengalaman menjadi lokasi proyek hilirisasi nasional.
Tantangannya kini adalah memastikan pembangunan tersebut menciptakan nilai tambah bagi daerah. Infrastruktur energi harus mendorong industri. Jalan tol harus memperkuat arus barang dan investasi. Hilirisasi harus membuka lapangan kerja dan memperbesar keterlibatan tenaga kerja serta pelaku usaha lokal.
Pada titik inilah pembangunan Muara Enim memasuki babak baru. Fondasi infrastruktur telah diletakkan. Pertanyaan berikutnya bukan lagi sekadar siapa yang membangun, tetapi seberapa besar pembangunan itu mampu mengubah batu bara menjadi kemakmuran bagi masyarakat Muara Enim.
(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
