SUMSEL.WAHANANEWS.Co,Palembang — Pergantian pucuk pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan menandai fase baru dalam upaya pembenahan layanan pertanahan. Momentum itu tercermin dalam kegiatan silaturahmi pejabat baru yang digelar di Aula Lantai II Kanwil BPN Sumsel, Minggu (23/2/2026), yang dihadiri jajaran kantor pertanahan kabupaten/kota, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim Handry Uswander H.P. bersama pejabat struktural dan pegawai menghadiri pertemuan tersebut sebagai bagian dari konsolidasi awal dengan Kepala Kanwil BPN Sumsel yang baru, Rahmat. Di balik agenda silaturahmi, pertemuan ini menjadi ruang strategis untuk menguji konsistensi komitmen reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan BPN.
Baca Juga:
Raih Apresiasi di Serelo Award 2026, Kantor Pertanahan Muara Enim Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kinerja dan Integritas
Isu pelayanan publik dan integritas birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah utama di sektor pertanahan. Sengketa lahan, lamanya proses sertifikasi, hingga persepsi publik terhadap praktik nontransparan menuntut kepemimpinan yang tidak hanya komunikatif, tetapi juga tegas dalam pengawasan dan penegakan standar layanan.
Dalam forum tersebut, penguatan sinergi dan komunikasi antarsatuan kerja kembali ditekankan. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi di lapangan, apakah koordinasi tersebut mampu diterjemahkan menjadi layanan yang lebih cepat, akuntabel, dan bebas dari praktik menyimpang.
Kantor Pertanahan Kabupaten Muara Enim menyatakan dukungannya terhadap agenda pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Target tersebut tidak sekadar administratif, melainkan menuntut perubahan nyata dalam budaya kerja, transparansi prosedur, serta penguatan pengawasan internal.
Baca Juga:
Kepala Kantor Pertanahan Muara Enim Dukung Peran MUI Perkuat Tata Kelola Pelayanan Publik Beretika
Silaturahmi ini menjadi titik awal. Publik kini menunggu langkah konkret: sejauh mana kepemimpinan baru BPN Sumsel mampu mendorong pembenahan sistemik, memastikan keberlanjutan pelayanan pertanahan, dan menjadikan reformasi birokrasi bukan sekadar jargon, melainkan praktik yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
