Minimnya kepatuhan terhadap regulasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keselamatan, kelayakan bangunan, serta potensi pelanggaran administratif. Selain itu, kondisi ini juga dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap proyek-proyek yang justru berasal dari program pemerintah sendiri.
Pengamat kebijakan publik menilai, pemerintah daerah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap regulasi, bukan justru menjadi pelanggar.
Baca Juga:
Diduga Bangun Ratusan Unit Tanpa Izin, Proyek di Pulo Gebang Jadi Sorotan Warga dan Pemerhati Tata Ruang
Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah tegas atau sanksi yang diumumkan terhadap bangunan-bangunan yang belum memiliki PBG tersebut. Publik pun menanti komitmen pemerintah daerah dalam menertibkan persoalan ini sekaligus memastikan seluruh pembangunan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
[Redaktur: Sobar Bachtiar].
Baca Juga:
Diduga Langgar Tata Ruang dan Tak Kantongi PBG, Warga Desak Penyegelan Bangunan di Duren Sawit
