SUMSEL.WAHANANEWS.CO,PALI — Aksi massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Menggugat menggema di halaman Gedung DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) awal pekan ini, Senin (30/6/2025). Di bawah sorotan terik matahari dan pengawalan ketat aparat keamanan, massa menuntut transparansi dan akuntabilitas atas sejumlah isu yang dinilai meresahkan publik, mulai dari pengadaan kendaraan dinas hingga proses seleksi direksi PDAM.
Massa membawa berbagai spanduk kritis dan menyerukan agar DPRD PALI tidak tinggal diam. Tuntutan utama mereka adalah mendesak Kejaksaan Negeri PALI segera mengusut laporan dari Yogi S Memet bersama Aliansi Jaringan Pemuda PALI terkait dugaan tidak wajar dalam pengadaan kendaraan dinas untuk Bupati dan Wakil Bupati PALI tahun anggaran 2025.
Baca Juga:
Penahanan 15 Mahasiswa Demo Reformasi Ditangguhkan
Tak hanya itu, DPRD PALI juga diminta segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) atau Panitia Kerja (Panja) guna menyelidiki progres dan mekanisme proyek pembangunan RSUD PALI yang diduga menyimpan potensi persoalan dalam pelaksanaan dan transparansi anggaran.
Sorotan tajam lainnya tertuju pada proses rekrutmen Direksi PDAM Tirta PALI Anugerah. Massa mempertanyakan apakah tahapan seleksi yang telah berjalan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2025. Untuk itu, DPRD diminta memanggil Panitia Seleksi guna membuka ke publik proses yang dinilai tertutup dan mengundang spekulasi tersebut.
Aksi unjuk rasa itu sendiri difasilitasi secara resmi oleh Koordinator Aksi dari LSM Serampuh dan LSM Pengawal Merah Putih (PMP), masing-masing dipimpin oleh Sonni Ternado dan Safarudin Bundar. Aksi berlangsung tertib dan damai hingga massa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD PALI, Firdaus Hasbulah, SH, MH, didampingi sejumlah anggota legislatif lainnya serta perwakilan Polres dan TNI.
Baca Juga:
GMBB DEMO SERUKAN TOLAK LSM AMAN dan KSPPM
“Kami menerima dan menghargai aspirasi masyarakat. DPRD akan segera menindaklanjuti hal ini. Terkait mobil dinas, kami akan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan secara terbuka. Namun perlu ditekankan, penting untuk meninjau sejauh mana penggunaan anggaran tersebut bersentuhan langsung dengan program prioritas nasional seperti Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya sektor kesehatan dan ketahanan pangan,” ujar Firdaus di hadapan para demonstran.
Lebih lanjut, Firdaus menegaskan bahwa lembaganya berkomitmen mengawal penggunaan APBD agar tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi proyek simbolik. Ia juga menyinggung pentingnya efisiensi anggaran di tengah banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi secara merata.
“Kami akan kawal setiap aspirasi masyarakat, termasuk keluhan soal pelayanan kesehatan dan keberadaan RSUD PALI. Tentu kami ingin memastikan semua warga mendapatkan hak berobat secara layak dan gratis,” tandasnya.
Menutup pertemuan tersebut, DPRD PALI mengimbau massa tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas daerah, seraya menjanjikan proses lanjutan melalui rapat internal DPRD dan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Setelah menyampaikan tuntutan dan menerima tanggapan dari legislatif, massa aksi dari *Koalisi Masyarakat Menggugat* membubarkan diri secara tertib.
(Redaktur : Hendrik isnaini Raseukiy)
