Jalan Khusus Perlu, Tapi Industri Tidak Boleh Mati
Tak ada pihak yang menolak jalan khusus angkutan batubara. Bahkan pelaku usaha mendukung penuh kebijakan tersebut. Jalan khusus memang kebutuhan mutlak. Namun persoalannya bukan pada niat, melainkan pada waktu dan kesiapan.
Perlu jalan khusus, tapi jalan paralel belum siap.
Baca Juga:
Polisi Sebut Lubang Tambang Batu Bara Sawahlunto Mengandung Gas Metan
Di sinilah negara seharusnya hadir sebagai penyeimbang, bukan sekadar regulator yang mengeluarkan larangan tanpa jaring pengaman. Industri yang selama ini memberi dampak positif tidak boleh mati hanya karena keterlambatan kebijakan infrastruktur. Apalagi tambang-tambang swasta di Muara Enim beroperasi secara legal, memiliki IUP, membayar pajak, dan tunduk pada aturan.
Jika negara ingin menertibkan, maka negara juga wajib menyediakan solusi.
Jika pemerintah menutup satu pintu, maka pintu lain harus dibuka.
Butuh Kebijakan Transisi, Bukan Palu Godam
Yang dibutuhkan saat ini adalah kebijakan transisi yang adil dan realistis.
Baca Juga:
Pekerja Tambang Sawahlunto Tertimbun dengan Kedalaman 200 Meter
Misalnya:
• Skema operasional terbatas dengan pengawasan ketat
• Jalur waktu (grace period) yang jelas hingga jalan khusus benar-benar siap
• Keterlibatan pemerintah pusat dalam percepatan infrastruktur hauling
• Kepastian hukum bagi IUP yang sudah berhenti berbulan-bulan tanpa kesalahan fatal
Jangan sampai pemerintah daerah dan pusat terjebak pada logika hitam-putih, boleh atau tidak boleh. Dalam praktiknya, kebijakan publik harus melihat dampak sosial, ekonomi, dan stabilitas daerah.
Muara Enim bukan hanya wilayah tambang. Ia adalah rumah bagi ratusan ribu orang yang hidup berdampingan dengan industri ini. Ketika tambang dihentikan tanpa solusi, maka yang terhenti bukan hanya alat berat, tetapi harapan.
