SUMSEL.WAHANANEWS.CO,-MUARA ENIM — Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Pemerintah Kabupaten Muara Enim menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertajuk “Belanja Cerdas Era Digital: Pemanfaatan E-Purchasing untuk Pengadaan Barang dan Jasa”.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Griya Sintesa, Muara Enim, Kamis (2/10/2024).
Acara dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, H. Hermin Eko Purwanto, mewakili Bupati Muara Enim. Bimtek ini diikuti ratusan peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait, dengan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten di bidangnya.
Baca Juga:
Usai Periksa 2 Stafsus, Kejagung Buka Peluang Periksa Nadiem di Kasus Chromebook
Para pemateri antara lain Wisnu Setyo Wijoyo dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Wahyu Bekti Anggoro dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah II, serta perwakilan dari Bank Sumsel Babel Cabang Muara Enim dan PT Multi Data Palembang, yang memberikan perspektif praktis mengenai inovasi pengadaan berbasis digital.
Dalam sambutannya, Hermin menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan nasional dan ekonomi daerah.
“Pengadaan bukan sekadar proses mendapatkan penyedia, tetapi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Baca Juga:
Total 16 Tempat di Kalbar Digeledah KPK, 3 Orang Jadi Tersangka
Ia menambahkan, pelaksanaan pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim harus berpedoman pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, persaingan sehat, keadilan, dan akuntabilitas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah—yang merupakan perubahan kedua dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018.
Perubahan regulasi tersebut, kata Hermin, menjadi tonggak penting reformasi sistem pengadaan di Indonesia, terutama melalui hadirnya katalog elektronik versi 6 (e-katalog) dan pemanfaatan lokapasar (marketplace) yang kini menjadi metode pengadaan langsung unggulan karena menawarkan kecepatan, kemudahan, dan transparansi.
Namun demikian, lanjutnya, transformasi digital ini juga menuntut peningkatan kapasitas aparatur dalam memahami mekanisme e-purchasing, termasuk kemampuan melakukan negosiasi dan mini kompetisi secara profesional.
“Saya berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh dan aktif berdiskusi, sehingga ilmu yang diperoleh benar-benar dapat diterapkan dalam pelaksanaan program, sekaligus menghindarkan dari potensi masalah hukum,” tegas Hermin.
Sementara itu, Kepala Bagian ULPBJ Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, Soni Prihartono, S.Kom., menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ia berharap bimtek ini menjadi momentum peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pengadaan.
“Kegiatan ini kami laksanakan selama dua hari, diikuti oleh peserta dari berbagai instansi. Kami berharap seluruh peserta dapat menyimak dengan serius dan mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh dalam praktik kerja masing-masing,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Muara Enim menegaskan komitmennya dalam mendorong inovasi digital dan penerapan sistem pengadaan berbasis elektronik (e-procurement) yang lebih efisien, transparan, serta mendukung terciptanya belanja pemerintah yang cerdas dan berintegritas di era digital.
(Redaktur:Hendrik Isnaini R)
