SUMSEL.WAHANANEWS.CO,PALEMBANG — Dalam upaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan mempercepat realisasi dana bagi hasil (DBH), Bupati Muara Enim, H. Edison,., mengusulkan agar kewenangan penagihan piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) diserahkan kepada pemerintah kabupaten.
Langkah ini, menurut Bupati, menjadi bagian dari strategi konkret Pemkab Muara Enim dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan penurunan transfer keuangan dari pusat.
Baca Juga:
Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD Toba , Franshendrik Tambunan Dilantik jadi Ketua DPRD
Usulan itu disampaikan Bupati Edison saat menghadiri Rapat Optimalisasi Pendapatan Daerah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, di Griya Agung Palembang, Senin (6/10/2025).
Rapat tersebut diikuti seluruh kepala daerah se-Sumatera Selatan dan membahas percepatan realisasi pendapatan dari sektor pajak dan retribusi.
“Kami siap turun langsung, bahkan door to door, untuk menagih piutang PKB di Muara Enim. Namun tentu perlu dukungan dan kewenangan dari Pemerintah Provinsi agar prosesnya lebih efektif,” tegas Edison.
Baca Juga:
Kewenangan Jaksa Usut Korupsi Dikuatkan, Kejagung Apresiasi Putusan MK
Menurut data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Selatan, hingga 3 Oktober 2025, realisasi DBH dari berbagai sektor pajak di Kabupaten Muara Enim — termasuk PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Opsen PKB, Opsen BBN-KB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) — telah mencapai 86 persen dari target Rp253 miliar.
Bupati Edison menilai capaian itu cukup baik, namun masih perlu percepatan agar target pendapatan dapat tercapai 100 persen sebelum akhir tahun. Salah satu kuncinya, kata dia, adalah memperkuat peran pemerintah daerah dalam menagih piutang PKB yang selama ini masih menjadi domain provinsi.
Selain fokus pada pajak kendaraan, Edison juga menyoroti dampak kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat terhadap kemampuan fiskal kabupaten. Ia menegaskan perlunya strategi baru yang lebih kreatif untuk menjaga stabilitas APBD dan memastikan program prioritas tetap berjalan.
“Kami akan terus melakukan efisiensi anggaran dan mengutamakan program yang langsung menyentuh masyarakat. Di sisi lain, peran perusahaan daerah juga akan kami optimalkan agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” ujarnya.
Sebagai bentuk inovasi ekonomi daerah, Pemkab Muara Enim tengah mengkaji pembentukan perusahaan daerah di sektor transportir angkutan batubara. Menurut Edison, langkah ini sejalan dengan potensi besar sektor pertambangan di wilayah Muara Enim serta kehadiran jalan hauling batubara yang kini semakin ramai digunakan.
“Prospek bisnis angkutan batubara sangat menjanjikan. Produksi nasional terus meningkat, sementara permintaan—baik dalam negeri maupun ekspor—tetap tinggi. Ini peluang yang harus kita tangkap,” tuturnya.
Melalui kombinasi strategi intensifikasi pajak dan diversifikasi ekonomi daerah, Edison optimistis Kabupaten Muara Enim dapat terus menjaga momentum pembangunan sekaligus memperkuat posisi fiskalnya di tingkat provinsi.
(Redaktur: Hendrik Isnaini R)
