Dengan demikian, listrik dari energi terbarukan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Melalui pembangunan tersebut, penambahan kapasitas pembangkit EBT bisa meningkat dari 22 gigawatt (GW) menjadi 61 GW pada 2040.
"Pembangunan transmisi tersebut tentu membutuhkan dukungan KLHK karena akan melewati kawasan-kawasan hutan. Ini harus direncanakan dan dikoordinasikan dengan baik agar seluruh pembangunannya bisa sesuai dengan regulasi," ujar Darmawan.
Baca Juga:
Gendeng Indomobil, PLN Icon Plus Siap Kolaborasi Wujudkan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik
Adapun, ruang lingkup kerjasama tersebut meliputi asistensi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di kawasan hutan, pertukaran data dan atau informasi serta kegiatan lain yang disepakati, termasuk pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.
Sementara, Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan KLHK juga mendukung PLN dalam mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya untuk pemanfaatan energi terbarukan.
"Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mendukung PLN untuk mencapai NZE pada 2060 dari sektor ketenagalistrikan," ujar Bambang.
Baca Juga:
Gendeng Indomobil, PLN Icon Plus Siap Kolaborasi Wujudkan Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik
Ia mengatakan, penandatangan kesepakatan itu bertujuan langsung untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi KLHK dengan PLN dalam upaya pelaksanaan program bidang ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
"Kami di sini juga memegang prinsip keberlanjutan dan pemerintah serta BUMN sepakat untuk dari awal menyiapkan lahan maupun kawasan hutan sesuai regulasi kawasan hutan," pungkas Bambang.
[Redaktur: Mega Puspita]
